Business is booming.

Anggota DPR Ini Pastikan Mensos Risma Bukan Marah, Tapi Tegas

Kalau marah-marah terus kan mending mundur saja. Artinya enggak mampu bekerja,

Mensos Tri Rismaharini atau Risma disebut sering marah-marah dalam kunjungan kerjanya.

Usulan agar mundur pun muncul jika setiap waktu sering marah.

Namun Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad mencoba meluruskan apa yang dilihatnya.

Ia mengapresiasi cara-cara Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakselerasi penyaluran bantuan sosial. Memilih gaya dialog yang lugas, Mensos menyelesaikan kerumitan distribusi bansos “on the spot”.

Model dialog “on the spot” atau menggelar rembug bareng dengan semua pihak yang terkait, menurut Achmad, membuat masalah bisa diselesaikan saat itu juga.

Apalagi Mensos Risma bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tegas.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mensos. Pertemuan seperti ini cepat bisa mengambil solusi. Data-data bisa langsung dibuka dan dianalisa di sini. Pertemuan dihadiri oleh pihak-pihak terkait sehingga bisa clean and clear ,” kata Achmad usai pertemuan membahas akselerasi penyaluran bansos di Kota Pekanbaru (31/08).

Hadir dalam pertemuan itu anggota Komisi VIII DPR RI DR. Achmad, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, dan Staf Khusus Menteri Sosial.

Sebagai salah satu pihak yang terlibat langsung dalam pertemuan tersebut, Achmad tidak melihat ada nada kemarahan pada diri Mensos selama memimpin pertemuan.

Ia melihatnya sebagai sikap tegas dan cepat mengambil keputusan.

“Dari pendapat yang disampaikan berbagai pihak, salah satu kendala utama dalam penyaluran bansos di Provinsi Riau adalah tantangan geografis. Dan Bu Risma tidak terlalu lama menemukan solusi dan membuat keputusan,” kata anggota Fraksi Demokrat tersebut.

Baca Juga:  Risma Minta Bank Dekati Keluarga Penerima Manfaat Bansos

Topografi wilayah yang banyak terdapat sungai dan melintasi laut, katanya, membuat penyaluran bansos tidak secepat yang diharapkan.

“Nah bu Risma tadi langsung memutuskan untuk menyalurkan sekaligus dalam enam bulan. Untuk itu beliau langsung menyanggupi untuk menerbitkan permensos. Ini keputusan cepat dan solutif,” kata Achmad.

Dalam pertemuan tersebut, Mensos memang memberikan pandangan senada. Mensos menyatakan, faktor biaya dan kondisi alam yang sulit, membuat KPM di kawasan 3T terlambat menerima bansos.

“Jangan-jangan itu juga yang menjadi penyebab besarnya bansos yang tidak tersalurkan,” katanya

Kesimpulan tersebut didapat setelah mendengarkan penjelasan hadirin, yakni pemerintah daerah, bank Himbara, pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Riau, dan anggota DPRD yang turut hadir.

Saat mengecek kendala penyaluran bantuan, beberapa pendamping PKH menyatakan penyaluran bantuan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditempuh dengan menumpang perahu kecil menyusuri sungai atau menyeberangi laut.

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu, berkisar antara Rp200-600 ribu.

“Bantuannya saja Rp200 ribu. Ongkosnya sampai Rp200-600 ribu. Sudah gitu taruhan nyawa. Ya untuk apa Pak. Saya akan siapkan peraturan khusus supaya mereka bisa menerima bantuan,” kata Mensos dalam pertemuan di Hotel Aryaduta Pekanbaru tersebut.

Namun demikian, ia akan melakukan asesmen lebih dahulu untuk memastikan pendekatan apa yang paling tepat agar penerima manfaat di kawasan 3T bisa mendapatkan haknya.

Risma Marah-marah?

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Fraksi PKB Jazilul Fawaid menyoroti Menteri Sosial Tri Rismaharini yang kembali marah-marah dalam kunjungan kerjanya ke berbagai daerah.

Diketahui, Risma kembali marah di Lumajang karena ada dugaan sunatan Bansos BPNT dan PKH.

Menurut Jazilul, tak ada gunanya Mensos marah-marah.

Baca Juga:  Risma Apresiasi Polres Malang Ungkap Korupsi Bansos

“Kalau marah-marah terus kan mending mundur saja. Artinya enggak mampu bekerja, enggak mampu mengkoordinir anak buahnya, semuanya orang melihat itu,” kata Jazilul kepada wartawan, Selasa (31/8/2021).

Dia menyarankan jika memang ada yang perlu dikoreksi lebih baik dikoreksi tanpa marah-marah.

“Kalau memang, saya enggak meminta mundur ya. Ya daripada marah-marah terus kan mending enggak marah-marah. Letakkan saja jabatannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, kasus dugaan sunatan Bansos BPNT dan PKH semakin meluas.

Terungkap, ada sekitar 9 ribu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum tersalurkan kepada para penerima manfaat.

Temuan tersebut tentu saja membuat Menteri Sosial Tri Rismaharini geram ke pimpinan bank plat merah penyalur Bansos.

Sebab, KKS adalah kartu debit yang dapat digunakan penerima program PKH untuk mengakses bantuan dari Kemensos.

Mensos Risma meminta KKS segera didistribusi kepada para PKM.

Dia meminta paling lambat Senin (29/8) urusan KKS beres. Sebab jika KKS berulang-ulang tidak digunakan transaksi bisa otomatis terblokir.

“Saya mau Senin (30/8/2021) clear. Karena apa, itu per Agustus akan terblokir kalau dia (PKM) tidak terima lagi,” tegasnya.

Sementara, Sukarno Hadi Pimpinan bank BUMN penyalur Bansos usai terima luapan marah Mensos Risma mengaku akan segera menindaklanjuti masalah tersebut.

Berdasarkan yang disampaikan Bu Risma akan kami follow up,” pungkasnya.

Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...