Business is booming.

Kejaksaan Agung Trending, Buru Harta Negara di Asabri dan Jiwasraya

Kejaksaan Agung sita ribuan hektar tanah milik tersangka asabri teddy tjokro

Kejaksaan Agung trending terkait kasus Asabri dan Jiwasraya.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memang sedang fokus menyelamatkan uang negara dalam membongkar kasus korupsi.

Salah satunya fokus menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Berikut sebagian cuitan netizen terkait trending Kejaksaan Agung

@duratul_hikkmh: Kejaksaan Agung RI memastikan proses lelang barang barang mewah hasil rampasan negara terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dilakukan secara transparan dan bertahap

@nevva_rhamadhan: Kejaksaan Agung sita ribuan hektar tanah milik tersangka asabri teddy tjokro Bukan main kakak beradik benny dan teddy memang duo kakap korup asabri jiwasraya

@hernaa_talnnaa: langkah Kejaksaan Agung yg rampas dan lelang aset para maling Jiwasraya yg bikin ada gerakan Corruptor Fight Back ini ngeri sih

@hardin_jammsapr: Kejaksaan Agung baru menyetorkan uang Rp 11 69 M ke kas negara hasil rampasan dari kasus korupsi Jiwasraya Kejaksaan Agung mengatakan aset lainnya masih dalam proses lelang

@fahlianabelardo: Kejaksaan Agung maksa mau sita aset terpidana Jiwasraya Menurut Yenti Pidana Tambahan Uang Pengganti Tidak Berlaku Jika Terpidana Dihukum Seumur Hidup faktajiwasraya asalsitaaset

Intruksi Presiden Jokowi

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta seluruh anak buahnya fokus menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang mendorong aparat penegak hukum semaksimal mungkin menerapkan dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk memastikan sanksi pidana secara tegas, guna memulihkan kerugian keuangan negara.

Baca Juga:  Update Covid-19 Kamis (2/9/2021) Angka Positif Turun, Kematian Naik

“Optimalkan penyelamatan aset negara dengan cara secara konsisten dengan penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang di setiap penanganan kasus tindak pidana korupsi,” kata Burhanuddin dalam keterangannya, dikutip Jumat (10/12).

Sampai saat ini tercatat, sejumlah perkara korupsi yang ditangani Korps Adhiyaksa di antaranya PT Asabri.

Kasus ini telah menggunakan pasal TPPU terhadap Benny Tjokrosaputro (Benjtok), Heru Hidayat, dan Jimmy Sutopo.

Kemudian kasus pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energri (PDPDE) Gas Sumatera Selatan periode 2010-2019, turut menjerat Eks Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin bersama tiga terdakwa lainnya.

Sementara untuk perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, seperti Korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya, juga telah diterapkan TPPU.

Selain TPPU, Burhanuddin juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk memaksimalkan sistem pencegahan tindak pidana korupsi pada kementerian/lembaga.

“Mengoptimalkan sistem pencegahan tindak pidana korupsi untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi antara lain melalui pendidikan anti korupsi dan agar segera identifikasi penyebab atau kelemahan- kelemahan,” tuturnya.

“Ciptakan inovasi dan bangun kolaborasi dengan institusi lain dalam rangka pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendorong undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana segera ditetapkan. Dia ingin penegakan hukum berkeadilan bisa terwujud secara profesional dan akuntabel.

“Pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ini juga penting sekali kita terus dorong.

“Dan kita harapkan tahun depan Insya Allah ini bisa selesai agar penegakan hukum yang berkeadilan bisa terwujud secara profesional dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya dalam acara hari peringatan anti korupsi dunia 2021, Kamis (9/12).

Jokowi melanjutkan, asset recovery dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) harus diutamakan untuk penyelamatan dan pemulihan keuangan negara serta memitigasi perbuatan korupsi sejak dini. Dia mengapresiasi capaian asset recovery dan peningkatan PNBP pada semester 1 tahun 2021.

Baca Juga:  Presiden Turki Erdogan Sebut Media Sosial Ancaman Demokrasi

“Misalnya Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan kerugian negara dari kasus korupsi sekitar 15 triliun dan tadi jumlah yang lebih besar sudah disampaikan ketua KPK yang telah dikembalikan kepada negara lewat KPK,” ucapnya.

Kepala Negara juga mendorong KPK dan Kejaksaan Agung agar semaksimal mungkin menerapkan dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk memastikan sanksi pidana secara tegas.

“Dan terpenting untuk memulihkan kerugian keuangan negara,” ucapnya eks Wali Kota Solo itu.

Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...