Business is booming.

Profil Suprapto Sastro Atmojo, Jurnalis yang Raih Gelar Doktor di IPDN

Disertasinya Budaya Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Pemprov DKI

Seorang jurnalis meraih gelar doktor tentu cukup istimewa. Salah satunya baru saja disematkan kepada Suprapto Sastro Atmojo.

Jurnalis Harian Warta Kota (Grup Tribun) yang juga menjabat Wakil Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Suprapto dinyatakan berhak menyandang gelar doktor ke-164 setelah mempertahankan disertasi berjudul “Budaya Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta” di depan para penguji Ujian Terbuka, Kamis (21/4/2022).

Ujian Terbuka dipimpin (Rektor IPDN Dr Hadi Prabowo MM/Direktur Pascasarjana IPDN Prof Dr H Wirman Syafri MSi). Hadir dalam ujian tersebut promotor promovendus Prof Muchlis Hamdi PhD, Co-Promotor Prof Dr Nurliah Nurin, dan Co-Promotor Dr Marja Sinurat MPd MM.

Promovendus menggunakan teori E-Government Richard Heeks (2006), Budaya Pemerintahan (Ndraha, 2011), Paradigma Birokratik (Indrajit, 2016), dan Budaya Digital (Don Tapscott, 2009).

Teori itu digunakan untuk  menganalisa masalah budaya pemerintahan dalam pelayanan publik berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta.

Suprapto mengalisis penerapan E-Government dalam perspektif budaya pemerintahan.

Budaya pemerintahan adalah nilai, tindakan berpola, dan sikap dalam interaksi penyelenggaraan pemerintahan yang didapat secara sadar melalui proses belajar.

Interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah interaksi tiga sektor/subkultur yaitu  sosial (civil society),  ekonomi (private sector), dan  kekuasaan (government).

Artinya penelitian disertasi ini  tidak hanya melihat budaya dari sisi aparatur pemerintah, tetapi juga dari sisi masyarakat.

Dalam pandangannya, selama ini para pengambil kebijakan banyak berpandangan bahwa menerapkan E-Government diartikan dengan semata-mata membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Para pejabat menganggarkan dalam jumlah besar untuk membeli komputer, memasang jaringan, dan internet.

Padahal E-Government bukan semata-mata persoalan teknis, tetapi lebih banyak berkaitan dengan masalah budaya atau dalam bahasa Heeks (2006) adalah masalah socio cultural.

Baca Juga:  Gus Mus, Sosok, Jejak Karier dan Karya-Karyanya

Promovendus menggunakan Paradigma Birokraktik untuk mengungkap nilai-nilai budaya yang menghambat pelayanan publik berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta dari aspek oritentasi, proses organisasi, prinsip manajemen, kepemimpinan, gaya komunikasi, serta prinsip dan model service delivery.

Teori Don Tapscott untuk menganalisis nilai-nilai budaya digital yang sesuai dengan pelayanan publik berbasis E-Government (digital).

Nilai-nilai budaya digital dimaksud adalah speed (kecepatan), integrity (integritas), innovation (inovasi), customization (kustomisasi), dan collaboration (kolaborasi).

Dibantu Soft System Metodhology (SSM), Provendus menawarkan Model Budaya Pemerintahan  Baru yang berbasis nilai-nilai budaya digital, yaitu kecepatan, integritas, kolaborasi, inovasi, kustomisasi, dan trust serta faktor pendorong (drivers) kepemimpinan digital, yang mendukung pelayanan publik berbasis E-Government di Provinsi DKI Jakarta.

Nolvelty atau kebaruan dalam disertasi Promovendus adalah ditemukannya satu nilai budaya, yaitu trust (kepercayaan) serta satu pendorong (drivers) leadership (kepemimpinan) untuk melengkapi teori Don Tapscott.

Promovendus juga menawarkan satu model budaya pemerintahan (baru) yang bisa menjadi acuan pembentukan budaya pemerintahan yang mendukung penerapkan E-Government.

Model Budaya Pemerintahan (Baru) adalah budaya yang berbasis pada nilai-nilai budaya digital yaitu kecepatan, integritas, inovasi, inovasi, kustomisasi, dan trust dengan faktor pendorong leadership.

Setelah ujian, Suprapto mengucapkan syukur kepada Allah SWT, dan terima kasih kepada orangtua, keluarga, promotor dan co-promotor, rektor dan keluarga besar IPDN, Gubernur DKI Anies Baswedan dan jajaran.

Juga pimpinan dan teman-teman karyawan di Kompas Gramedia, lebih khusus di Warta Kota Network (Tribun Network), dan para wartawan dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia.

“Tanpa pertolongan mereka semua, disertasi ini tidak akan pernah selesai,” kata Ketua Masyarakat Pers Pemantau Pemilu (Mappilu-PWI) tersebut.

Riwayat Pendidikan

SD Negeri I Rawakeling Tahun 1983

SMPN 224 Jakarta Tahun 1986

Baca Juga:  Profil Kombes Pol Irwan Anwar, Alumni Akpol 1994, Sejak 2020 Kapolrestabes Semarang

STMN I Jakarta Tahun 1989.

S1 PMDK Teknik Elektro Universistas Negeri Padang, Sumatera Barat,  tamat Tahun 1993.

Tugas belajar di Sekolah Bisnis Prasetiya Mulya 2007-2008

S2 dijalani di Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD) Institut Pemerintahan Dalam Negeri tamat 2013  dengan yudisium Cumlaude.

S3 di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2022.

Riwayat Pekerjaan

Dosen satu hari di Universitas Dharma Nusantara, Cengkareng, Jakarta Barat, September 1993.

Wartawan Harian Poskota 1994

Wartawan Harian Warta Kota 1994-sekarang

Komentar
Loading...