Business is booming.

Perppu Masih Trending, Buka Ruang Pemakzulan Presiden?

Perppu Cipta Kerja tersebut disebut-sebut membuka ruang pemakzulan Presiden.

Tagar Perppu masih trending di media sosial Twitter sejak hari Sabtu (31/12/2022) hingga Senin (2/1/2023), menyusul Perppu Cipta Kerja tersebut disebut-sebut membuka ruang pemakzulan Presiden.

Sontak netizen gaduh menanggapi tagar Perppu yang trending hingga tercatat 10.600 ciutan (Tweets) yang mereka sampaikan. Berikut beragam ciutan mereka.

Seperti pemilik akun Twitter @kopipaik15 menulis, “Siapa yg berani memazulkan.kekuatan diparlemen didominasi oleh partai koalisi.yg sellu pro dngn kebijkan pemerintah.sudh bnyak keputusan yg melenceng.tpi ttp diamiinkn.oleh para wakil rakyat.
Mulut dn intagritas sudh disumpal dngn duit.”

Lalu akun Twitter @Masrizani menulis, “Gimana mau makzulin, orang Parlemen sebagian besar diisi orang orang bermental kecebong… ini yang musti bertindak ya harus Netizen. Ngarepin Mahasiswa nggak bakalan gerak tuh mahasiswa, pada maen Mobile Legend ama Tik Tok an mulu bisanya…. jijik gue ama mahasiswa”

@akundihackmulu menulis, “Gas.. berdoa para pembantunya mengundurkan diri.. sendirian deh 😂😂”

@sumoburloff menulis, “Segera dimakzulkan jangan hanya wacana wacana, krn menentang konstitusi sama dengan melawan rakyat.”

@armangn8 menulis, “Ya bisaa karena Presiden tidak patuh pada Konstitusi dan tak menghormati Putusan dari Lembaga Konstitusi sekelas MK..”

@Rizal1518640911 menulis, “Siapa yang memakzulkan? DPR? Mereka sdh sangat nyaman dengan keadaan sekarang”

@rang_casper menulis, “Alah…emang berani!!!
Ini ajang test buat keluarkan dekrit”

@Suga61166612 menulis, “Siapa yg mau memakzulkan…? DPR/MPR melempem..?”

@geekfender menulis, “jika perpu ini bebas melenggang,tdk usah kaget jika nanti ada dekrit penundaan pemilu 2024 🙃”

@johanwahyudiono menulis, “DPR RI sudah di buat banci oleh pinokio”

@tvOneNews menulis, “Cuti Panjang Pekerja Dihapus, Anggota Komisi IX DPR Sebut Perppu Cipta Kerja Berpihak Pengusaha”

@VICE_ID menulis, “Pemerintah terbitkan perppu mengganti Omnibus Law yang disebut MK inkonstitusional. Jokowi mengakui bakal ada pro-kontra. Serikat buruh bersiap gugat Perppu Cipta Kerja itu karena isinya masih merugikan.”

@democrazymedia menulis, “Marah Usai Pelajari Perppu Cipta Kerja ‘Ciptaan’ Jokowi, Buruh Bersiap Gelar Demo Besar-besaran!”

@benibenk menulis, “Demo sebesar2nya kawan… Sy bantu dengan doa semoga demo ini menjadi gerakan yg lebih besar lagi dan merevolusi pemerintahan yg dzolim ini…”

@SevenSeasnorth menulis, “Jgn cuma ‘karnaval’ aja..skalian minta makzulkan..deh pelanggaran konstitusi..melangkahi kputusan MK”

@Legislator75 menulis, “Demo.. demo…kl demo tuh pake target…kl target blm tercapai pantang untuk pulang…”

@PDemokrat menulis, “Keputusan MK diabaikan Presiden demi kepentingan oligarki? Dgn diterbitkannya Perppu Cipta Kerja, pemerintahan era Jokowi berhasil menunjukkan watak aslinya yg tak pernah pro terhadap rakyatnya & hanya mementingkan kepentingan kelompok tertentu.”

Perppu Ciptaker Membuka Ruang Pemakzulan Presiden

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang atau Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan presiden Jokowi menjadi catatan buruk dalam kehidupan berbangsa kita.

Baca Juga:  Profil Marsma Donald Kasenda, AAU 1991, Kini Jabat Waasintel Panglima TNI

Pasalnya, dengan penerbitan Perppu tersebut sama saja pemerintah sedang membangkang terhadap keputusan MK terkait UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Dari awal penyusunan UU Ciptaker memang sudah mendapat penolakan yang luas dari masyarakat. Karena Undang Undang Ciptaker itu dianggap hanya menguntungkan kelompok pemodal dan merugikan tenaga kerja.

Dan ketika berbagai kelompok civil society melakukan judicial review terhadap UU Ciptaker ini ke Mahkamah Konstitusi akhirnya UU ini dibatalkan dan diputuskan sebagai UU yang inkonstitusional bersyarat.

Implikasi dari keputusan tersebut adalah berbagai turunan dari UU Ciptaker tersebut menjadi tidak sah.

Lalu dengan alasan yang absurd Jokowi akhirnya tetap memaksakan diberlakukan nya UU Ciptaker ini melalui Perppu Ciptaker.

Presiden dengan kekuasaan yang dimilikinya sangat terkesan memaksakan pelaksanaan UU Ciptaker tersebut.

Apakah presiden lupa bahwa negara kita adalah negara hukum yang memiliki aturan aturan konstitusi dan bukan negara kekuasaan dimana daulat penguasa menjadi hukum tertinggi.

Seperti kita ketahui pada 25 November 2021, MK memutuskan Undang-undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat secara formil.

Lewat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah memperbaikinya paling lama 2 tahun.

Namun seperti kita ketahui UU Ciptaker sampai saat ini sama sekali belum diperbaiki.

Tindakan yang dilakukan Presiden dengan menerbitkan Perppu Ciptaker tersebut menciderai legislasi, demokrasi dan konstitusi.

Pasalnya MK sendiri sudah membatalkan UU Ciptaker karena secara substansi UU ini bermasalah.

Dan keputusan tersebut adalah aspirasi masyarakat terhadap UU Ciptaker dan di Aminkan oleh MK bahwa UU Ciptaker tersebut bermasalah.

Sehingga dengan diterbitkannya Perppu Ciptaker tersebut sama saja presiden telah melawan konstitusi dan aspirasi masyarakat. Dan dengan tindakan tersebut bukan tidak mungkin posisi Presiden Jokowi menjadi terbuka dan memiliki alasan untuk dimakzulkan oleh MPR. Sekian. (OLEH: ACHMAD NUR HIDAYAT, Penulis adalah Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute/democrazy.id)

Baca Juga:  Nirina Walk Out karena Merasa Dijebak, TV One Membantah dan Trending
Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...