Tagar Meikata trending di media sosial Twitter pada Selasa (14/2/2023), menyusul anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menggebrak meja saat rapat dengar pendapat umum dengan Presdir PT Lippo Cikarang Tbk dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama terkait proyek Meikarta mangkrak.

Sontak netizen gaduh menanggapi tagar Meikarta yang trending hingga tercatat 5.268 ciutan (Tweets) yang mereka sampaikan. Berikut beragam ciutan mereka.

Saat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), kami tegaskan Indonesia ini tidak bisa diatur oleh Lippo Group.#AndreRosiade#Gerindra pic.twitter.com/oA4c7uClRD

— Andre Rosiade (@andre_rosiade) February 13, 2023

Seperti pemilik akun Twitter @azissubekti menulis, “Memperjuangkan kebenaran sekeras2-nya, itu prinsip seorang patriot yang selalu diingatkan pemimpin kita Pak @prabowo. Maju terus Om @andre_rosiade”

Lalu akun Twitter @nonopaijo09 menulis, “Gw kok sering nonton anggota DPR galak saat sidang atau dengar pendapat dg BUMN atau mentri ataupun gubernur, tp ya gt, tak ada perubahan. Gw lbh percaya semua itu cm sandiwara. Di luar sidang cengengesan bareng2.”

@jangkrik_inc menulis, “Jgn keras2 bos sm lippo, nanti di Counter attack lhoo….”

@uliek69 menulis, “Saya acungi 4 jempol buat Bang
@andre_rosiade, spt ini harusnya kita menghadapi mereka. Berharap juga untuk tambang2 kita yg sebagian besar dikuasai China termasuk kritik biaya proyek KCJB yg membengkak gila2an yg katanya gak akan menggunakan APBN, Bang Andre bisa selantang ini.”

@Miimm20546429 menulis, “Hebat juga bang @andre_rosiade udah gerbak2 meja, inget juga waktu pak prabowo gebrak2 meja, tapi beda hasil.”

@MedanSoepriono menulis, “Salut Pak, layaknya angota DPRRI seperti harus seperti ini yg mengaum dg lantang untuk kebenaran dan keadilan tapi jangan berakhir jadi Kucing yg mengeong ya Pak, sukses selau”

@ezzyuni menulis, “Tapi kok anehnya itu perusahaan developer nya ga dibubar2 in ya..saya pernah kerja di kontraktor konstruksi itu emang nakal banget Dev satu ini, ngakalin kontraktor terus sampe tagihan retensi aja ga dibayarkan, udah itu sistem kepegawaiannya sdh terkenal rasis..”

@febhrian menulis, “KALAU INI SERIUS, saya sangat apresiasi semangat dan kenekatan bapak. dan saya tunggu gebrakan terhadap perusahaan-perusahaan gede lainnya.”

@nimaide79 menulis, “Beli 2017 Cash bertahab 24bul lunas sejak 2019/20, ujuk ujuk harus se7 dng isi pkpu nunggu spi 2027. Telat dikit angsuran dah d kejar2 bahkan d denda persis seperti @andre_rosiade jelaskan di sidang ini. Tolong sya wni pembeli berdomisili d Hong Kong mhn dibantu +85290344116 🙏”

@roymarkun88 menulis, “Masih banyak Bang perusahaan yg masuk PKPU dng tendensi spt ini. Mumpung semangat tengok semua perusahaan properti yg masuk PKPU. Teliti, undang para korban &developer nya. Jangan Lippo doang. Oh ya, James bukan John. @DPR_RI”

@zlfkrhbdg menulis, “Pertama kalinya gw hepi pas liat anggota dpr marah2. Terus perjuangkan Bang. Semoga Allah mengiringi langkah Anda”

@roymarkun88 menulis, “Para developer mengulur waktu menyerahkan ke Pemda agar mereka jadi Raja di daerah yg dikembangkan.Penguasaan ekonomi tujuannya. RT/RW gak digubris. Pengurus apartemen semena mena. Semua sdh lama terjadi tapi @DPR_RI diam saja. Byk negara² kecil di negara ini.”

@4n664A menulis, “Biasanya yg dramatis itu yg suka drama, yg penting konsisten bela rakyat dan ada hasilnya”

@zeinvey menulis, “Belum bisa panggil James T Riyadi nya ya Pak?, klo soal perusahaan cangkang, koq keyakinan saya memang itu perusahaan2 yg menggarap proyek adalah cangkang dr lippo group. (udah terkenal lah group perush ini culas dalam berbisnis)”

@4Salfan menulis, “Tiap hari kek kerja anggota DPR Kya gini,kan jadi berkah gajinya. Marahin tuh cukong2 yg ga bener dan yang menindas rakyat. Cukong2 ini udah ga mempan berurusan sama hukum.”

@kluxkluk menulis, “memang harus di oyak2 org2 model begini , cari duit di Indonesia begitu ada masalah, institusi2 yg kira2 bs meng goalkan keinginannya mereka atur”

Kasus Meikarta, Andre Rosiade Gebrak Meja Katai Bos Lippo

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meluapkan emosinya hingga menggebrak meja saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar terkait proyek Meikarta mangkrak.

Saat dapat giliran menyampaikan pendapat, Anggota Fraksi Gerindra itu menekankan negara ini adalah Republik Indonesia bukan Republik Lippo.

Sehingga tidak ada satu pun pihak yang bisa seenaknya mengatur-atur negara termasuk Lippo.

“Ini Republik Indonesia bukan republik Lippo. Nggak ada yang bisa atur-atur republik ini,” tegasnya dengan nada suara tinggi saat RDPU di Gedung DPR RI, Senin (13/2/2023).

Andre bahkan mengusulkan untuk memanggil bos Lippo John Riady ke DPR guna menyelesaikan persoalan pelik Meikarta agar tidak berlarut-larut.

“Karena mohon maaf, kalau kita tidak bejek bapak, bapak akan injak orang-orang itu. Saya dengar, oh (Lippo) bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim untuk menuntut orang-orang itu. Bahkan di tuntutan bapak, harta bergerak dan tidak bergerak orang-orang itu bisa disita pengadilan,” ujar Andre emosi.

“Sakit jiwa. Kok bapak yang ngutang, bapak malah tuntut hak orang yang terzolimi. Kalau DPR nggak turun, nggak mungkin bapak cabut (tuntutan),” sambungnya.

Ia bahkan menyebut oligarki harus memahami bahwa republik ini tidak bisa seenaknya mereka atur-atur. DPR kata Andre sebagai wakil rakyat akan menghadapinya.

Selain itu, Andre Rosiade mengusulkan adanya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Meikarta agar DPR dapat semakin mengusut tuntas kasus Meikarta tersebut terang-benderang khususnya terkait apakah ada dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam mega proyek Meikarta tersebut.

Tak hanya itu, Andre juga mengusulkan untuk mengundang CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady hadir dalam rapat dengan Komisi VI usai masa sidang reses.

Audiensi PKPKM

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menerima audiensi dari Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

Dalam pertemuan ini, PKPKM mengadukan soal perkembangan kasus Meikarta dari sudut pandang konsumen secara kondusif

Dasco menegaskan bahwa hal seperti yang terjadi di Kasus Meikarta tidak boleh dibiarkan dan harus segera diselesaikan. Sebab, para korban pembelian apartemen di Kabupaten Bekasi itu sudah mendatangi komisi teknis terkait di DPR. Mulai dari Komisi III, Komisi V, Komisi VI, dan Komisi XI.

“Hari ini kita mendengarkan para korban yang terzalimi oleh pengembang dan tadi kita ambil kesimpulan bahwa hal-hal seperti ini tidak bisa dibiarkan terus. Jangan sampai konsumen atau pembeli yang beritikad baik itu kemudian dirugikan,” papar Dasco di hadapan awak media setelah agenda Audiensi dengan PKPKM di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2/2023).

Sementara hari ini Selasa 14 Februari 2023, Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan ini akan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan Meikarta. Kunjungan itu akan diikuti perwakilan dari Komisi II, Komisi V, Komisi VI, Komisi XI, dan PKPKM.

Dasco berharap kasus ini dapat segera selesai dengan menghasilkan putusan yang tidak merugikan siapa pun. Tentunya, DPR, tegasnya, akan terus melakukan pengawalan dan pengawasan agar kasus ini dapat berjalan dengan adil dan sesuai dengan koridor hukum.

Pada kesempatan yang sama, Ketua PKPKM, Aep Mulyana juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus meminta hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, dan berharap adanya itikad baik dari pihak pengembang Meikarta, yaitu PT MSU.

“Pertama kita meminta hak kembali ya atas unit yang sudah dibeli sama konsumen. Yang sampai saat ini masih belum jelas keberadaannya demikian seperti itu. Kalau gugatan ya mau tidak mau kita harus hadapi ya. Karena sebetulnya tidak logis kami ini bukan koruptor masa dituntut Rp56 miliar. Kemudian seluruh aset kami itu harus disita. Namun, saya yakin mudah-mudahan nanti ada itikad baiklah dari pihak MSU untuk menyelesaikan masalah ini,” papar Aep Mulyana.