Business is booming.

Vaunatu Kembali Recoki Indonesia, Netizen Kecam PM Bob Loughman

Vanuatu ini reseh banget sih, mencampuri urusan negara lain

Vanuatu kembali melakukan serangan terhadap kedaulatan Indonesia dalam Sidang Umum PBB.

Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman Weibur kembali menyebut terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua.

Dalam pidatonya, Sabtu (25/9/2021) ia meminta Kantor Komisaris Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Papua Barat untuk memberikan penilaian independen tentang situasi HAM di sana.

Mereka kerap melakukan hal yang sama pada beberapa Sidang Umum PBB terakhir.

Tercatat, dalam sidang umum PBB yang digelar pada Sabtu (26/9/2020), PM Bob Loughman Weibur melakukan hal serupa.

Netizen Indonesia pun marah dengan pernyataan tersebut.

Ungkapan kekesalan netizen dicurahkan melalui trending Vanuatu.

@henrysubiakto: PM Vanuatu dlm sidang PBB lalu menyerukan penentuan nasib sendiri Papua. Pernyataan ini dinilai mencampuri urusan dlm negeri Indonesia. Serangan PM negara berpenduduk 300 ribu itu ckp dijawab oleh Ainan Nuran, Sekretaris 2 perwakilan Indonesia di PBB.

@FerdinandHaean3: Vanuatu itu sub ordinat Australia. Sudah benar Preeiden menolak rencana kunjungan PM Australia. Soal Papua dan soal Kapal Selam Nuklir mmg harus diberi pelajaran berharga. Kita punya harga diri..!!

@aguscosmo: Harusnya indonesia ikut campur masalah di Vanuatu dengan memperlihatkan data2 dan foto2 yg asli warga vanuatu isinya juga tentang pelanggaran hak2 asasi manusia di vanuatu buat menyerang balik dan pihak2 di dalam negeri vanuatu

@alllldi: met pagi all kecuali rakyat kepulauan vanuatu

@itsyourky: Vanuatu itu seperti koman sangat amat sepele, yg bisanya cuma omong kosong dan adu domba.

@BarcaMU9: Vanuatu ini reseh banget sih, mencampuri urusan negara lain kayak ga paham bernegara sj. Klw blm bs menjadi Negara, Jd Kabupaten sj dl atu.

@Panjelajah: Vanuatu terlalu sibuk ngurusin negara orang, negaranya sendiri udah pada mau tenggelam. Tertawa berguling di lantaiTertawa berguling di lantaiTertawa berguling di lantai

Baca Juga:  Rusia Siapkan Serangan ke Afghanistan dari Jalur Tajikistan

@saidi19: Kenapa sih HAM berkiblat kepada bangsa barat? Kalau memang mereka mengerti HAM gak mungkin ada genosida orang Indian dan Aborigin.

Tanggapan Diplomat Indonesia Sindy Nur Fitri

Vanuatu kembali melakukan serangan terhadap kedaulatan Indonesia dalam Sidang Umum PBB.

Mereka kerap melakukan hal yang sama pada beberapa Sidang Umum PBB terakhir.

Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman Weibur kembali menyebut terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua.

Dalam pidatonya, Sabtu (25/9/2021) ia meminta Kantor Komisaris Hak Asasi Manusia PBB untuk mengunjungi Papua Barat untuk memberikan penilaian independen tentang situasi HAM di sana.

Diplomat Indonesia, Sindy Nur Fitri pun menanggapi pernyataan Loughman Weibur dengan jawaban menohok.

“Kami dengan keras menola tuduhan yang salah, tak berdasar dan misinterpretasi yang terus dilakukan Vanuatu,” katanya.

Sindy pun menegaskan bahwa Vanuatu berusaha membuat dunia terkesan kepada mereka dengan apa yang disebut “kekhawatiran terhadap HAM”.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa Vanuatu tak mengerti apa yang dimaksudkan dengan HAM.

“Pengertian mereka tentang HAM terbalik. Mereka tak menyertakan aksi tak berprikemanusiaan dan teror yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) separatis,” katanya.

Ia pun mengatakan Vanuatu menutup mata saat KKB membunuh perawat, pekerja kesehatan, guru, pekerja konstruksi dan pihak penegak hukum.

“Merekalah yang mededikasikan dirinya terhadap warga Papua,” tuturnya.

Ia pun mempertanyakan ketika guru, pekerja konstruksi dibunuh dan fasilitas umum dihancurkan, kenapa Vanuatu hanya diam.

Baca Juga: Membantai 800.000 Orang, Pemimpin Genosida Rwanda Meninggal di Tahanan

Sindy pun menuduh Vanuatu melindungi KKB dengan alasan kekhawatiran terhadap HAM.

“Apa ini pengertian mereka tentang HAM?” ujarnya.

Sindy mengungkapkan apa yang dilakukan Vanuatu telah melanggar tujuan dan prinsip dari piagam PBB, serta prinsip hukum internasional.

Baca Juga:  Biaya Sudah Turun Jadi Rp 300.000, Publik Tetap Ingin Hapus Tes PCR

Sindy pun menegaskan bahwa Indonesia menghormati hukum, pemerintahan yang baik dan keadilan sosial, juga berkomitmen mempromosikan serta melindungi HAM.

Komentar
Loading...