Ferdinand Hutahaean Salah Sebut Lamongan, Jawa Tengah bukan Jatim
Dulu sekolah dimana lae, Sejak kapan Lamongan pindah ke Jawa Tengah

Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean salah menyebut Lamongan, Jawa Tengah.
Padahal Lamongan berada di Jawa Timur.
Langsung saja Ferdinand Hutahaean pun dibully dan Lamongan yang tak punya salah jadi trending.
Adapun cuitan Ferdinand Hutahean melalui akun @FerdinandHaean3 persisnya seperti ini.
“Anies kampanye anti rokok, Lamongan Jawa Tengah kembangkan tembakau..!! Cukai rokok adalah penyumbang terbesar pendapatan negara bahkan diatas sektor Migas dan tambang. Anies mana ngerti yg gini2, dia cm pengen terhubung dgn dunia luar tp tak pintar cara mainnya. MENTAL PENGEMIS
Berikut beberapa tanggapan terkait cuitan Ferdinand Hutahean

@bajaperkasa: Dulu sekolah dimana lae ?? Sejak kapan Lamongan pindah ke Jawa Tengah…sejak Jokowi jd presiden ya?
@angkusanang: Sejak kapan Lamongan pindah ke Jawa Tengah ?.
Sejak kapan pula cukai menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara ?.
Yang ngetweet SMA-nya di mana ya ?.
Ini asli nanya.
@mas_benu: Keren ini teriakannya gw suka, KERAASSS!!! Ayo bang hajar lagi, biar semua orang tau KALO LAMONGAN ADA DI JAWA TENGAH Bisep kekarBisep kekarBisep kekar
@Restyponi: Hebat juga loe Pir ,bisa pindahin Lamongan ke Jawa Tengah.
Bantah Minta Sumbangan
Lagi isu Pemprov DKI minta dana kepada perusahaan asing di Jakarta mencuat.
Jika sebelumnya menyangkut penanganan covid-19 kepada kedutaan asing, kini terkait iklan Bloomberg.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, membenarkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah mengirim surat kerja sama kampanye anti-rokok kepada Michael R Bloomberg, pemilik Filantropi Bloomberg, pada 4 Juli 2019 lalu.
“Ya benar, ini suratnya,” ujar Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/10/2021).
Surat tersebut mulanya diunggah oleh yang menyebutkan Anies senang bisa bergabung dengan program Bloomberg Philanthropies untuk menjadi kota yang mengampanyekan anti-rokok.
“Pak Anies minta (mengatakan), berkat Bloomberg Philanthropies, Jakarta telah bergabung dalam kemitraan kota sehat dengan 54 kota lainnya tahun 2017,” tutur Riza.
Meski demikian, Riza membantah isu di media sosial yang menyebut surat tersebut ialah bentuk permintaan dana sebagai dukungan atas upaya kampanye anti-rokok di Jakarta.
Riza menegaskan bahwa surat tersebut tidak untuk meminta dana atau donasi, melainkan untuk menjadikan DKI Jakarta sebagai kota kolaborasi bersama dengan kota-kota sehat lain di seluruh dia.
“Enggak ada permintaan dana di sini, enggak ada. Ini justru komitmen kita sebagai kota kolaborasi ingin memastikan Jakarta bergabung dengan kota-kota dunia lainnya,” ujar dia.
Sebelumnya, beredar surat Anies kepada Michael Bloomberg, seorang filantropi yang gencar mengampanyekan anti-rokok.
Anies menulis dalam surat itu bahwa dukungan Bloomberg Philanthropies bisa membuat Jakarta 100 persen bebas dari papan reklame rokok di luar ruangan dan berlanjut menghapus iklan tembakau di dalam ruangan.
Surat tersebut diunggah oleh akun Twitter @rokok_indonesia yang menuliskan narasi dugaan kerja sama Anies bersama Bloomberg Philanthropies adalah upaya menggalang dana untuk Pemilu 2024 mendatang.
“Balik lagi ke Anies Baswedan, inisiasi bertukar surat dengan komitmen melarang rokok di daerah kekuasaannya ini ya bisa jadi alat tukar politik. Ingat bentar lagi 2024, waktunya cari dana bos,” tulis pemilik akun @rokok_indonesia.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan jika Pemprov DKI meminta bantuan kepada sejumlah pihak terkait dengan penanganan Covid-19.
Namun, Ia membantah jika permintaan tersebut hanya ditujukan kepada para duta besar.
“Itu bukan ke Dubes, itu disampaikan ke seluruh elemen. Nanti dicek ke Pak Sekretaris Daerah persisnya,” kata Ahmad Riza Patria pada Kamis, 1 Juli 2021.
Menurutnya surat itu mengajak kolaborasi untuk membantu masyarakat.
“Jadi kita ini kota kolaborasi, tentu kita mengajak semua masyarakat berkolaborasi bersama untuk saling membantu satu sama lain. Tidak hanya Dubes, tapi semua elemen masyarakat,” ujar Ahmad Riza di Balai Kota, Kamis (1/7/2021).
Sebelumnya, sebuah surat edaran Pemprov DKI Jakarta yang berisi permintaan bantuan penanganan Covid-19 viral di media sosial.
Dalam foto yang dibagikan pemilik akun Twitter Abel Kate (@xvidgmbk), surat edaran tersebut diterbitkan Biro Kerja Sama Daerah, Sekretariat Daerah DKI Jakarta pada 28 Juni 2021 lalu.
Di unggahan foto surat edaran tersebut dijelaskan sejumlah barang keperluan yang dibutuhkan oleh Pemprov DKI.