Business is booming.

Giliran Hastag Fakta Wadas Beredar dan Trending, Simak Isinya

Pemprov Jawa Tengah masih membuka ruang dialog dengan warga terutama pada pihak kontra

Hastag Fakta Wadas atau #FaktaWadas beredar dan trending.

Hastag itu tampaknya untuk mengimbangi #WadasMelawan yang terlebih dahulu beredar.

#WadasMelawan cukup sukses menggiring opini perihal kekerasan dalam pelaksanaan pengukuran tanah di Wadas, Purworejo.

Bahkan membuat narasi seolah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai sosok yang tak membela rakyat.

Berikut thread tentang #FaktaWadas yang dibuat akun @septalizaa

– 20 Januari 2022 Komnas HAM menggelar dialog di Hotel Grasia. Dialog ini mengundang warga yang pro, warga yang kontra, BPN, BBWS SO, Polda dll. TAPI WARGA KONTRA GA HADIR ! KEMANA NIH ? Pihak yang pro akhirnya meminta segera dilakukan pengukuran lahan.

Pengukuran Lahan Selasa, 8 Februari 2022. – Pengukuran dan Identifikasi lahan Desa Wadas. Rencana pelaksanaan 3 hari ( 8 – 10 Februari ) Dilaksanakan oleh 10 tim yang masing-masing tim berisi ( BPN, Dinas Pertanian, Tim Apraisal, Pemilik Tanah dan Saksi )

Berikut adalah data lahan terdampak di Desa Wadas
– total 617 bidang lahan terdampak
– 346 bidang sudah setuju ( 56 % )
– 133 masih menolak dan sisanya belum memutuskan

Yang perlu diketahui adalah, PENGUKURAN HANYA DILAKUKAN PADA BIDANG LAHAN YANG WARGANYA SUDAH SETUJU.

Lalu kenapa pengukuran perlu didampingi oleh pihak aparat ? 1. DIHALANG-HALANGI OLEH WARGA YANG KONTRA! Warga yang sudah setuju jadi takut dong karena adanya intimidasi dari warga yang kontra, makanya munculah permintaan warga untuk dilakukan pengamanan dari aparat.

Baca Juga:  Pemudik dari Jawa Lewat Lampung Dikawal Satgas Anti Begal, Dijamin Aman

Sampai saat ini Pemprov Jawa Tengah masih membuka ruang dialog dengan warga terutama pada pihak kontra dengan fasilitasi Komnas HAM.

Nah, sekarang apa manfaatnya untuk warga terdampak ?
1. Tanah masyarakat diganti UNTUNG oleh negara ( BUKAN GANTI RUGI )
2. Masyarakat dilibatkan sebagai pekerja dalam proses konstruksi bendungan.

Semoga kalian semua paham, silahkan berkomentar dengan teratur tanpa adanya provokasi.

THANKS

Berikut komentar teratas dari thread @septalizaa

@Abim84069738: Thank… Saya masih bisa menahan laju jempol karena mencoba mencari info yang berimbang dulu…

@watdanis: Yap.. kaya masih bingung gak sih berita yg bener yg mana~

@FoerQoen: Kajian hukum dari UNDIP, ada 17 lembar.. Siji wae sing di post…

@win_ardie: #FaktaWadas Bendungan Bener adalah proyek kementerian PUPR, rencana penambangan batu andesit akan di pergunakan untuk membangun bendungan bener bukan penambangan biasa..

@kiki08216813: apa ada sumber nya? biar berita ini bisa dipertanggung jawabkan

@septalizaa: Google banyak, rajin-rajin baca berita

@goenawangn: Tks pencerahanya, sebelumnya saya juga bingung melihat berita yang beredar, dan simpang siur nya informasi. Tp saya Sadar mereka beropini krn berbagai kepentingan masing². Biarlah kebenaran menemukan jalanya, dan hukum bertindak sesuai dgn porsinya.

Sebelumnya #WadasMelawan trending.

Informaasi penangkapan warga dan kejadian pengukuran adalah menjadi salah satu diperbincangkan.

Informasi terbaru dari YLBHI dan LBH Yogyakarta, sebanyak 40 warga ditangkap.

Namun informasi dari pemilik akun Dini PoedjiHardianti yakni @DiniHrdianti memberikan presfektif berbeda tentang apa yang sesungguhnya terjadi di Wadas Purworejo, Jawa Tengah.

“Fakta kejadian hari ini jugag banyak yg terdistorsi atau mungkin sengaja tdk ditampilkan,” tulis @DiniHrdianti.

Berikut Rilis YLBHI dan LBH Yogyakarta

Berkaitan update dan informasi yang didapat di lapangan, juga berkaitan dengan pemberitaan berdasarkan klaim sepihak dari Kepolisian dan Gubernur Jawa Tengah.

Baca Juga:  Mengenal Gus Baha dan Kutipannya Mumpung Trending Topic

YLBHI dan LBH Yogyakarta ingin menyampaikan pandangan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. 40 warga ditangkap secara sewenang-wenang dengan cara disweeping.
Bahwa penangkapan terhadap sekitar 40 warga dilakukan oleh kepolisian pada saat warga sedang melakukan istighosah (doa bersama).
Warga yang sedang melakukan istighosah tiba-tiba dikepung dan ditangkap.

Tidak cukup sampai disitu, Kepolisan juga melakukan sweeping dan penangkapan di rumah-rumah warga.

2. Klaim kepolisian yang menyatakan bahwa warga yang ditangkap dengan alasan membawa senjata tajam adalah penyesatan informasi.

Berdasarkan pernyataan Kabid Humas Polda Jateng yang menyatakan alasan penangkapan warga karena membawa sajam dan parang adalah penyesatan informasi.

Pada faktanya berdasarkan informasi dari warga, polisi mengambil alat-alat tajam seperti arit, serta mengambil pisau yang sedang digunakan oleh ibu-ibu untuk membuat besek (anyaman bambu).

3. Klaim Gubernur Jateng, Ganjar yang menyatakan bahwa tidak ada kekerasan adalah pembohongan publik.

Baca Juga: Angka Covid-19 Turun, PPKM Tetap Diperpanjang Hingga 20 September
Bahwa pernyataan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di beberap media yang menyatakan tidak ada kekerasandan keberadaan kepolisian untuk melakukan pengamanan dan menjaga kondusifitas adalah pembohongan publik.

Pada faktanya pengerahan ribuan anggota kepolisian masuk ke wadas merupakan bentuk intimidasi serta kekerasan secara psikis yang dapat berakibat lebih panjang daripada kekerasan scara fisik.

4. Pengacara Publik LBH Yogyakarta dihalang-halangi dan mendapatkan pengusiran pada saat melakukan pendampingan hukum di Polsek Bener.
Bahwa pihak kepolisian melakukan intimidasi dan menghalang-halangi tugas Pengacara Publik LBH Yogyakarta yang akan memberikan bantuan hukum terhadap warga yang ditangkap.

Pihak kepolisian beralasan bahwa pendampingan hukum tidak bisa dilakukan karena sedang dilakukan proses interogasi dan berdalih ada satu orang terpapar covid-19.

Namun ketika ditanya terkait informasi lebih lanjut, Kepolisian justru melakukan intimidasi dan pengusiran terhadap Pengacara Publik LBH Yogyakarta.

Baca Juga:  Ganjar Ultah di Hari Sumpah Pemuda, Selamat Ulang Tahun Trending

Selain itu di lapangan juga didapati kekerasan secara fisik yang dialami oleh pengacara LBH Yogyakarta yang mendapatkan penganiayaan berupa pukulan beberapa kali.

Tindakan tersebut jelas melanggar Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945, Undang-undang Bantuan Hukum, Undang-undang Advokat, dan KUHAP.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, YLBHI dan LBH Yogyakarta menyatakan sikap.

1. Tarik mundur aparat Kepolisian dan TNI dari Desa Wadas.

2. Bebaskan warga yang ditangkap atas konflik di Desa Wadas.

3. Hentikan pengukuran di Desa Wadas.

4. Hentikan rencana penambangan Quary di Desa Wadas untuk pembangunan Bendungan Bener.

Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...