Business is booming.

Hore, Berpergian Pakai Angkutan Domestik Tak Perlu Lagi Tes Antigen/PCR, Ini Aturan Lengkapnya

Hanya saja mereka harus sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Letjen TNI Suharyanto menandatangani aturan perjalanan domestik hari ini.

Dalam Surat Edaran No 11 Tahun 2022 dijelaskan tentang syarat terbaru melakukan perjalanan dengan moda transportasi publik selama pandemi covid-19.

Aturan baru tersebut antara lain transportasi domestik darat, laut dan udara tidak perlu lagi menunjukkan bukti tes antigen atau PCR.

Hanya saja mereka harus sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (booster).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Letjen TNI Suharyanto menandatangani aturan perjalanan domestik hari ini. (Foto BiroSetpres via Antara)

Dengan demikian, masyarakat yang sudah vaksinasi lengkap atau booster, bisa melakukan perjalanan di dalam negeri tanpa perlu tes PCR atau antigen.

Dalam Surat Edaran yang ditandatangani Ketua BNPB, Letjen TNI Suharyanto itu berlaku efektif mulai Selasa (8/3/2022) hari ini hingga waktu yang ditentukan kemudian.

Surat Edaran ini juga sejalan dengan pernyataan dari Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan pada Senin (7/3/2022).

Ia menyebutkan, pelaku perjalanan domestik dengan transportasi darat, laut maupun udara yang sudah melakukan vaksinasi kedua dan lengkap tidak perlu lagi menunjukkan tes antigen dan PCR.

Kebijakan tersebut, kata Luhut, dalam rangka transisi menuju aktivitas normal.

Selain mengatur soal syarat perjalanan, SE itu juga memuat tentang hal apa saja yang wajib dipatuhi masyarakat saat melakukan perjalanan.

Satu di antaranya menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu.

Selain itu, masyarakat juga wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri.

KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

  1. Latar Belakang
  2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti dinamika situasi persebaran virus SARSCoV-2 serta upaya pemulihan ekonomi nasional, perlu diatur mengenai ketentuan

hukum perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi Corona Virus Disease

2019 (COVID-19)

  1. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi lintas sektoral terhadap perkembangan kondisi

COVID-19 di tingkat Nasional, dipandang perlu untuk menyesuaikan beberapa

ketentuan dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang

Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

  1. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan

angka 2, perlu ditetapkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri

dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

  1. Maksud dan Tujuan
Baca Juga:  Profil Marsma TNI Sapuan, Alumni Terbaik AAU 1995 yang Akhirnya Sandang Jenderal Bintang Satu

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap

pelaku perjalanan dalam negeri. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan

pencegahan terjadinya peningkatan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID19).

  1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah protokol kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan

Dalam Negeri (PPDN) yang menggunakan seluruh moda transportasi di seluruh

wilayah Indonesia.

  1. Dasar Hukum
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana;

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala

Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19);

  1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi

Nasional;

  1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

  1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan

Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia; dan

  1. Keputusan Hasil Rapat Terbatas tanggal 7 Maret 2022.
  2. Pengertian
  3. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat PPDN adalah

seseorang yang melakukan pergerakan dari satu daerah ke daerah lainnya

berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota dengan

menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum baik melalui jalur darat,

perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara, terkecuali pada

pelaku perjalanan penerbangan perintis, transportasi laut ke pulau kecil, dan

keperluan distribusi logistik esensial.

  1. Aglomerasi adalah satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota

atau kabupaten yang saling terhubung baik melalui darat maupun laut.

  1. Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction yang selanjutnya disebut RTPCR adalah jenis uji diagnostik yang mendeteksi materi genetik virus yang berasal

dari sampel tertentu seperti tes usap nasofaring/orofaring, dengan menggunakan

enzim reserve-transcriptase dan reaksi polimerase berantai.

  1. Rapid test antigen adalah metode deteksi langsung protein atau antigen virus

dengan lateral flow immunoassay yang sampelnya berasal dari tes usap nasofaring

atau cairan sekresi pernapasan dan oral lainnya.

  1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang kemudian disebut PPKM

adalah kebijakan pengendalian COVID-19 berjenjang dari tingkat pusat hingga

komunitas yang penetapannya didasarkan pada asesmen level tingkat

Kabupaten/Kota dari Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan

Baca Juga:  Erick Thohir Pastikan Vaksin Gotong Royong Tak Pakai Dana APBN

Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 oleh Menteri

Kesehatan.

  1. Protokol
  2. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan

mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu: memakai masker, menjaga jarak dan

3 menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan

hand sanitizer.

  1. Pengetatan protokol kesehatan perjalanan orang yang perlu dilakukan berupa:
  2. Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung,

mulut dan dagu;

  1. Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah

masker di tempat yang disediakan;

  1. Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand

sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;

  1. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari

kerumunan;

  1. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah melalui

telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda

transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan,

dan udara;

  1. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan

penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu

yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak

dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

  1. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) harus mengikuti ketentuan sebagai

berikut:

  1. Setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi

maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta

tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;

  1. Setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat

melakukan perjalanan dalam negeri.

  1. PPDN dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan

pribadi atau umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke

daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis

ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukan hasil negatif tes RT-PCR

atau rapid test antigen;

2) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukan

hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x

24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu

1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan;

3) PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang

menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib

menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam

kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya

diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan

sebagai persyaratan perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan surat

4 keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa

yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi

COVID-19; atau

4) PPDN dengan usia dibawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan

pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Baca Juga:  Talkshow Peran Kepemudaan Menuju Bonus Demografi Penduduk Usia Produktif
  1. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan

kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan

aglomerasi perkotaan dikecualikan dari persyaratan perjalanan sebagaimana

diatur dalam huruf c.

  1. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikecualikan untuk moda

transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal,

terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masingmasing.

  1. Setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi

PeduliLindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap PPDN.

  1. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan

memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus terkait pelaku perjalanan di

daerahnya, dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan instrumen hukum lain

yang selaras dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

  1. Instrumen hukum lain yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan khusus

sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari

surat edaran ini.

  1. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi
  2. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah yang dibantu otoritas

penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan

pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19

dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu;

  1. Otoritas, pengelola, dan penyelenggaraan transportasi umum melakukan

pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum;

  1. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah berhak menghentikan

dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini yang

selaras dan tidak bertentangan dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;

  1. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah)

melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

  1. Otoritas penyelenggara transportasi umum dan/atau petugas pemeriksa surat

keterangan negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen sebagai persyaratan

perjalanan wajib melakukan verifikasi keabsahan surat keterangan berdasarkan

nama laboratorium jejaring COVID-19 dan fasilitas kesehatan yang terdaftar di

5 Kementerian Kesehatan RI untuk mencegah pemalsuan surat keterangan hasil tes;

dan

  1. Pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR atau rapid test antigen, surat

keterangan dokter, dan surat keterangan perjalanan lainnya yang digunakan

sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan sanksi sesuai dengan

peraturan perundangan.

  1. Penutup
  2. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 8 Maret 2022 sampai waktu yang

ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan

perkembangan terakhir di lapangan ataupun hasil evaluasi dari

Kementerian/Lembaga.

  1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Satuan Tugas

Penanganan COVID-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan

Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Maret 2022

Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana selaku Ketua Satuan Tugas

Penanganan COVID-19,

Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.

Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...