JAKI Trending, Netizen: Sudah Ada Aplikasi Kok Repot-repot ke Balai Kota?
Gubernur DKI Heru Budi mengadakan lagi posko pengaduan masyarakat

Tagar JAKI trending di media sosial Twitter pada Kamis (20/10/2022), menyusul Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengadakan lagi posko pengaduan masyarakat di Balai Kota yang sempat terhenti sejak 2017-2022.
Sontak netizen gaduh menanggapi tagar JAKI yang trending hingga tercatat 20.900 ciutan (Tweets) yang mereka sampaikan. Berikut beragam ciutan mereka.
Kali aja ada yang belum tahu…
Aplikasi JAKI meraih medali emas di ajang ASEAN ICT Awards (AICTA) 2021 👍
Sebelumnya kategori ini didominasi Singapura, lewat JAKI Jakarta kalahkan Singapura 🔥😎 pic.twitter.com/yLDxZxhoEN
— Maudy Asmara (@Mdy_Asmara1701) October 18, 2022
Seperti pemilik akun Twitter @tatakujiyati menulis, “Ya Allah ini hoaks kok nggak kira2 😂 FAKTANYA: Layanan pengaduan di Balaikota JKT ngak pernah ditutup ol Anies. Yg ada nambah alternatif kanal spy warga mudah mengadu. Selain meja pengaduan di Balaikota, warga bs ngadu ke kelurahan, atau lewat JAKI. Lewat medsos jg bisa.”
Lalu akun Twitter @RajaFadhil menulis, “Yang bilang ditutup selama 5 tahun siapa? Masa iya sih, sekelas anda gak mau nyari Informasi kebenarnya dulu… Anda punya bukti kalau selama 5 tahun Pengaduan di Balai Kota ditutup? Lagian itu Jakarta, kenapa anda begitu peduli ama Jakarta?”

@amirsyahoke menulis, “Kalo cuman pamflet kayak gini, bisa aja cuman iklan tapi gakda realisasinya pengaduan di balaikota.😀”
@pitbullhorn menulis, “Jaki sampai saat ini masih jalan dan bisa di akses kok, jadi walau open table ya pelayanan online juga jalan, jadi masalahnya apa sih, sama sama di jalanin, bisa online bisa offline, perbedaan gaya gak usah di gede gedein lah”
@darma5959 menulis, “Saya lebih tertarik dengan cara seperti ini. Cukup tunjukkan prestasi. Juga, meluruskan narasi2 hoax. Semoga bisa diikuti oleh teman2 pendukung Pak @aniesbaswedan. Yakinlah, cara baik dan benar akan diridhoi Allah.”
@evagintingsuka menulis, “Kenyataannya gak berguna bagi warga DKI toh ndrun, mau dapat emas apapun toh percuma, si anis jg banyak dapat piagam, nyatanya kenyataannya gak bisa kerja. Ngerti ndrun….”
@vulgis menulis, “Ngeruk kali aja kudu nunggu putusan pengadilan. Jadi bukan masalah online atau offline. Tapi masalah komitmen. Ngerti ga drun?
Di jaman Ahok ada Qlue tp Balai Kota tetap dibuka. Itu namanya pengabdian, bukan kaya Anies yg spt raja dan priyayi yg duduk di singgasana.
@adisatya menulis, “Boleh…. dan itu bagus.
Cuma artinya ini pengakuan :
QLUE tetap sewa
JAKI bikin dan biaya maintenance
artinya min, ini pengakuan bahwa terjadi pemborosan dana.
Tetap semangat ya min, aku padamu kok…….”
@fajariw menulis, “Emang kyk di kampung lo mau ngadu harus ke balai desa? Jkt itu kota besar dan kaya, buat aplikasi u pelayanan warga itu setimpal, yang ngadu itu jutaan bro, di pusat maupun yg pelosok. Tinggal nongkrong2 di kafe, dikamar, di halte, buka aplikasi Jaki laporkan, kawal, kelarr ..”
@MohamadMaskur5 menulis, “Jangankan ngaduin masalah didemo aja anies dia layanin”
@ijun_63 menulis, “Itu kan kata mereka yang kehabisan akal sehat nya untuk mencari kesalahan Anies. Tetapi gak ketemu juga, saking frustasinya mereka. Maka dibuat lah fitnah, sebar hoax, caci maki & menghina.”
@brojong20 menulis, “Buzzer anies mang TUKANG TIPU 🤣 Jelas langsung di kasih horden biar warga pergi alias ngusir secara halus”
@YantoJhonny menulis, “Ini pernyataan Anies sendiri bahwa pengaduan di balai kota ditutup, warga bisa mengadu via aplikasi. Meja pengaduan ditiadakan, ngk ada petugas berjaga disana apalagi Gubernur dan wakil, ditutup gorden”
@DonCarl13599235 menulis, “He..he
Beginilah model buzzer dan ahoxer yg bodoh. Modal kebencian doang. Sudah ada aplikasi untuk mempermudah pengaduan.
Sudah digital dan tercatat dengan baik. Kita bisa tau progresnya. Malah dukung yg manual. Ha…ha”
@AriArini7 menulis, “setelah gagal dgn narasi kembali ke jaman batu karena balaikota kembali menerima pengaduan warga secara langsung, para penies skrg denial bahwa pengaduan tsb tidak pernah ditutup anies 😀
@amfas2020 menulis, “Pointnya kan ini!!! Tidak pernah dihapus bahkan ditambah dgn aplikasi JAKI, yg penggunanya sudah 2.3jt di taun lalu.. duuuh 😵💫”
@elisa_jkt menulis, “FYI, sbtlnya pengaduan lewat pendopo balai kota TIDAK pernah hilang di era sblm Pak Heru. Bedanya, “pendopo balai kota” cuma jadi salah satu dari 13 kanal dan tersedia 1 desk di bagian kanan.”
@Richard1975Sas menulis, “Itu artinya kurang sosialisasi.
Warga yg dari awalnya udah antipati karena anies sempat melakukan penutupan dan ditambah kasus covid maka makin membuat warga lupa. Kalian sebagai petugas seharusnya cepat tanggap akan sikon seperti ini?”
@edo_rosyada menulis, “Jaki bagus, pengaduan langsung bagus juga. Cuman jgn smp Pengaduan masyarakat yang tidak pernah diketahui publik. Respon yang tidak pernah diketahui siapa saja.”
@Yonz_lp menulis, “Yg nge-hoax emang bener baru keluar dari hutan dan juga dari kolam, terus pke kacamata kuda,
Ya jelas… Jd mata gelap dan gelap mata,
Maklum, klo gak nge-hoax, gak dpt nasbung,
Abaikan aza, Gak ngaruh”
@abihasradiputra menulis, “Diemin aja mba @tatakujiyati warga Jakartah yg waras mah dah tau framing2 murahan kayak gini. Maksud dan tujuannya.”
@MashuriMas8 menulis, “Yg baik di teruskan yg ndak baik di perbaiki tanpa menjatuhkan pihak2 sebelumnya..👍👍”
Heru Pertahankan JAKI Meski Ada Lagi Posko Pengaduan
Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono
mempertahankan aplikasi serba guna Jakarta Kini (JAKI) meski dirinya berniat mengadakan lagi posko pengaduan masyarakat di Balai Kota.
“Terkait dengan layanan masyarakat (Jaki), kalau sudah baik ya dilanjutkan dan disempurnakan, kira-kira seperti itu,” kata Heru Budi Hartono selepas rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/10/2022).
Ketika ditanyakan apakah Kepala Sekretariat Presiden tersebut tidak khawatir aplikasi Jaki tidak terpakai setelah adanya posko aduan masyarakat di Balai Kota Jakarta, Heru menegaskan, Jaki adalah untuk kepentingan warga Jakarta agar terlayani dengan baik.
“Kalau tidak ada keluhan bagus kan, lagi pula prosesnya tentu sudah dikaji berulang kali,” katanya.
Yang penting, jangan melihat program itu dibuat oleh siapa, tapi lihatlah program itu untuk siapa. “Dan itu untuk siapanya ya masyarakat,” tuturnya.
Heru berniat mengaktifkan kembali posko pengaduan warga di Balai Kota Jakarta yang sempat terhenti sejak 2017-2022.
“Insya Allah begitu (diaktifkan kembali), besok saya melakukan pengarahan ke seluruh pejabat DKI,” kata Heru dikutip Antaranews.com di Pendopo Balai Kota Jakarta, Senin (17/10/2022).
Ia berencana membuka posko pengaduan di Pendopo Balai Kota yang dilakukan sejak era Gubernur DKI Joko Widodo hingga terhenti pada 2017 itu, mulai Senin-Kamis pukul 08.00-09.00 WIB.
Nantinya, ia meminta perwakilan dari kantor wali kota, yakni tiga asisten dan kepala bagian di masing-masing wilayah administrasi bergiliran bertugas di posko pengaduan.
Setelah itu, bahan aduan warga itu dibawa kembali ke wilayah administrasi untuk ditindaklanjuti.
“Nanti diatur sama asisten siapa yang piket dari jam delapan sampai sembilan saja. Setelah itu mereka membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat ke sini, barulah akan dibawa ke wilayahnya masing-masing,” katanya.
Sedangkan hari Jumat, lanjut dia, pengaduan tidak diadakan karena waktu kerja yang terbatas.
Ketika Presiden Joko Widodo yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta, pengaduan warga diterima di Pendopo Balai Kota Jakarta.
Sedangkan saat era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, ia juga langsung menerima pengaduan warga dengan membawa bahan atau berkas pengaduan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih mengarahkan pengaduan di posko pengaduan kecamatan sebelum dia terima jika aduan itu tidak bisa diselesaikan di tingkat kecamatan.