JAKI Trending, Netizen Bingung Yang Kerja Disuruh WFH, Warga Dibiarkan ke Balaikota?

Tagar JAKI kembali trending di media sosial Twitter pada Rabu (2/11/2022), menyusul PJ Gubernur DKI sarankan masyarakat bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk menghindari macet saat hujan tapi membiarkan warga yang mengadu ke Balaikota.

Sontak netizen gaduh menanggapi tagar JAKI yang trending hingga tercatat 6.219 ciutan (Tweets) yang mereka sampaikan. Berikut beragam ciutan mereka.

Mau Jakarta Gak Macet !!
Warga di suruh ke Balaikota untuk adukan masalah padahal ada Jaki

Yang Kerja disuruh WFH ini namanya Gubernur Goblok kebijakan tabrakan pic.twitter.com/7aqiAxlNiY

— Mohamad Yunus (@Mohamad41967776) October 26, 2022

Seperti pemilik akun Twitter @Mohamad41967776 menulis, “Mau Jakarta Gak Macet!!
Warga di suruh ke Balaikota untuk adukan masalah padahal ada Jaki. Yang Kerja disuruh WFH ini namanya Gubernur Goblok kebijakan tabrakan”

@PanglimaSilihw1 menulis, “Lu pikir sekali ngadu ke balkot langsung 2 bus, GUOBLOK! Waktunya aja dibatasi…”

@jorsecreative menulis, “Gantian ke balai kota, PNS WFH, Warga Ke Balai Kota😁😄 Aduan warga masuk ke kotak di balai kota🤔”

@Dewishintasurya menulis, “Gimana mau macet Lah wong disuruh dirumah kerjanya? Koplak 🤣”

@jakapujakesuma1 menulis, “PJS
Pejabat
Jongos
Songong”

@DwinaSoepaat menulis, “Rembesan dr junjungan”

@FananieZamri menulis, “Dia ga tahu kerja”

@SusiEmilia2 menulis, “To….ngol alias bodo

@BrandalCiliwun6 menulis, “Dagleg…..”

@MoenicHara menulis, “Nyata Dungunya”

@ORakyat4 menulis, “Orang ngadu suruh datang
Orang kerja suruh pulang
Dasar otak sungsang”

@rendang_kapau menulis, “Di aplikasi JAKI hanya mjawab siap di tindaklanjuti tidak di eksekusi 🤣🤣🤣”

@HukumDan menulis, “Aplikasi JAKI di akui dunia dan dinobatkan Sebagai Layanan Kota Terbaik se Asia Tenggara sementara meja pengaduan pjt diakui kaum penyembah galon dan di banggakan gerombolan gelang konde.”

@Hans_prayoga70 menulis, “Lo Pikir smua Warga DKI melek Tekhnologi Dul?
Jaki ttp di pakai.
Dan Pengaduan Langsung jg.
Artinya, Warga DKI punya Pilihan Dul.
Dgn bgt bagi Warga DKI yg melek tekhnologi dpt mnggunakan Jaki.
Dan bg warga DKI yg Gaptek dpt mlalui Pengaduan Langsung.
Simple kan?”

@AjungHijaya menulis, “Semoga anda tak pernah dipersulit dlm pengurusan masalah. Dan tak akan pernah mau mengadukan masalah secara lgsg jika ada masalah. Semoga selalu lancar pake aplikasinya.”

@FokusKM50 menulis, “komen dong fansnya meja pengaduan balaikota @dewiirawan13 😁😂🤣”

@ResidentSammy menulis, “JAKI kan ga di setop.. ini MEMPERLUAS pelayanan…. ga da yg salah”

@JSCLab menulis, “Lagi kurang enak badan, tapi males mau periksa ke dokter karena antre? Atau mau anterin keluarga berobat tapi males antrenya juga? Hmm, tenang. Kamu bisa daftar antrean RSUD dan Puskesmas terdekat lewat JAKI dong!”

@AnggaPutraF menulis, “Anjrit.. daftar puskesmas bisa lewat JAKI.. goks.”

Pj Gubernur DKI Sarankan Warga WFH Demi Hindari Macet saat Hujan

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyarankan masyarakat bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk menghindari kemacetan lalu lintas saat hujan lebat mengguyur Ibu Kota.

Ia menginstruksikan jajarannya untuk merilis informasi soal titik rawan kemacetan apabila terjadi hujan lebat.

“Memberikan info bahwa titik rawan kemacetan, diberi info sehingga masyarakat pengguna lalin bisa memilih jalur, bisa memilih, mungkin bisa WFH,” kata Heru dikutip CNNIndonesia.com usai apel gabungan penanganan kemacetan, Senin (24/10).

Ia berharap kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi musim penghujan.

“Hal ini pastinya akan berdampak dalam mengatasi kemacetan lalu lintas, karena sekaligus menanggulangi banjir secara tepat dan cepat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyatakan Pemprov berkomitmen untuk menghadirkan layanan transportasi yang terintegrasi untuk memudahkan aktivitas, mobilitas warga, sekaligus mendorong penyelenggaraan transportasi yang berkelanjutan.

“Hal ini tidak hanya menghadirkan infrastruktur yang mengintegrasikan transportasi antar moda, tetapi juga integrasi layanan ticketing, pengurangan U-Turn hingga penerapan jalan satu arah pada jam-jam tertentu adalah beberapa upaya untuk penanganan kemacetan lalu lintas dalam 2 tahun ke depan,” katanya.

Dalam apel itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan akan menindaklanjuti arahan Heru dengan melakukan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

“Lalu, saat ini kami sedang melakukan kajian secara komprehensif, sehingga nanti dari hasil kajian akan didapatkan hasil yang paling optimal untuk kelancaran lalu lintas,” katanya.

Warga Lebih Suka Gunakan Pengaduan Langsung

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Andriansyah menyebutkan warga lebih suka menggunakan fasilitas pengaduan langsung daripada melalui aplikasi Jaki karena dianggap lebih bisa didengar bahkan hingga pejabat tingkat provinsi.

“Jadi warga beralasan bisa langsung berinteraksi, bisa berkomunikasi terkait dengan layanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Kami sendiri terus mendorong layanan publik untuk terus ditingkatkan,” ucap Andriansyah dikutip Antaranews.com di Jakarta, Jumat (21/10/2022).

Selain pengaduan langsung seperti di Balai Kota dengan posko aduan, Andriansyah menyebut masyarakat juga bisa melayangkan aduan di kantor wali kota, kecamatan, kelurahan di seluruh Jakarta, atau lewat aplikasi Jakarta Kini (Jaki) yang disebut olehnya rata-rata masuk 100 laporan per hari.

Adapun untuk laporan yang dilayangkan lewat posko pengaduan di Pendopo Balai Kota Jakarta, kata dia, sejak dibuka pada 18 Oktober 2022 sampai 20 Oktober 2022 secara total sudah ada 83 laporan.

“Dalam tiga hari terakhir, yaitu pada tanggal 18-20 Oktober 2022, jumlah total pelapor kurang lebih sekitar 83 orang. Dan hari ini pun masih banyak masyarakat yang berdatangan untuk memberikan laporan dan aduan,” kata dia.

Andriansyah menjelaskan untuk tanggal 18 Oktober 2022 jumlah pelapor yang masuk kurang lebih sekitar tujuh orang, kemudian tanggal 19 Oktober sebanyak 22 orang, lalu di tanggal 20 Oktober kurang lebih sekitar 54 orang.

“Untuk jenis aduan beragam mulai dari pertanahan, PTSL, PDAM, termasuk bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta yang relatif paling banyak adalah terkait pengaduan bantuan sosial,” ucapnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berniat mengaktifkan kembali posko pengaduan warga di Balai Kota Jakarta yang sempat terhenti sejak 2017-2022.

Ia berencana membuka posko pengaduan di Pendopo Balai Kota yang dilakukan sejak era Gubernur DKI Joko Widodo hingga terhenti pada 2017 itu, mulai Senin-Kamis pukul 08.00-09.30 WIB dengan meminta perwakilan dari kantor wali kota yakni tiga asisten dan kepala bagian di masing-masing wilayah administrasi akan bergiliran bertugas di posko pengaduan.

Setelah itu, bahan aduan warga itu akan dibawa kembali ke wilayah administrasi untuk ditindaklanjuti.

Seiring perkembangan yang terjadi, Pemprov DKI menambah hari pengaduan hingga Jumat, setelah awalnya hanya Senin-Kamis pukul 08.00 hingga 09.30 WIB.