Tagar Sri Mulyani trending di media sosial Twitter pada Kamis (23/2/2023), menyusul Dirjen Pajak mendukung penanganan hukum kasus penganiayaan yang melibatkan anak salah seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Sontak netizen gaduh menanggapi tagar Sri Mulyani yang trending hingga tercatat 3.640 ciutan (Tweets) yang mereka sampaikan. Berikut beragam ciutan mereka.

Miris ya, selalu harus ada korban dulu baru kebusukan pejabat terbongkar.
Semoga korban lekas pulih dan pelaku dihukum seberat-beratnya.
Ini juga Kritik keras buat ibu Sri Mulyani, pak @prastow dan @KemenkeuRI.
Sakit hati rakyat, setengah mati bayar pajak, pejabatnya seperti ini. pic.twitter.com/UMMt75ZZw4

— Chusnul ch💞timah (@ch_chotimah2) February 23, 2023

Seperti pemilik akun Twitter @gondes2013 menulis, “Sungguh ga iklas bayar, remunerasi tinggi bukan jaminan tidak korupsi. Ayo bu mentri jgn cm genjat genjot pajak mulu, coba oknum yg spt dikejar dan dimiskinkan, pasti banyak oknumnya. Kalo penerimaan pajak dan alokasinya bener siapa tau pajak bs dikecilin… Pasti masy lbh seneng”

Lalu akun Twitter @wahyuyl menulis, “mendengar cerita Rubicon dan Harley membuat lemah semangat membayar pajak😠”

@abang85652543 menulis, “@KemenkeuRI @DitjenPajakRI @KemenkeuRI @jokowi malu punya pejabat spt kalian..ini gunung es,cm sbgian kecil..pdhl bpknya ada LHKPN tdk wajar tp tdk diklarifikasi @KPK_RI”

@widj_wuming menulis, “Kuasa dan harta emang membuat orang lupa diri. Sedikit kesalahan semua topeng terbuka. Tuhan emang tidak buta.”

@bukan_pandawa menulis, “Sudah bukan rahasia lagi pegawai DJP tajir melipir apalagi pegawai eselon”

@Ardian_thiwul menulis, “Masih yakin mau bayar pajak? @kemenkeu”

@tommymarten menulis, “yg diperas rakyat, pejabat hartanya puluhan milyar, darimana???”

@santiadji menulis, “Gaji udh segitu gedenya, masih aja kurang. Ya Allah….”

@MasBolali menulis, “Langsung pecat,sita asetnya!!”

Dirjen Pajak Dukung Proses Hukum Kasus Aniaya oleh Anak Pegawai DJP

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi berwenang terhadap kasus penganiayaan yang melibatkan anak salah seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Adapun kasus penganiayaan dimaksud sedang ramai di media sosial hingga media massa, sehingga membuat DJP memberikan pernyataan sikap.

“Kasus tersebut kini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum yang berwenang dan kami siap bekerja sama, kooperatif, dan suportif,” kata Suryo dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Selain itu, Suryo turut prihatin atas kondisi korban penganiayaan dan mengecam kekerasan yang terjadi dan mengecam gaya hidup mewah dan sikap pamer harta dalam jajarannya.

Gaya hidup mewah tersebut tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya DJP.

Terkait aduan masyarakat tentang harta kekayaan pegawai bersangkutan yang belum dilaporkan, DJP memastikan akan melakukan pendalaman sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saat ini unit kepatuhan internal DJP yakni Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu sedang memanggil pegawai tersebut dalam rangka pemeriksaan,” tuturnya.

Menurutnya, Kemenkeu memiliki mekanisme pencegahan dan deteksi terhadap pelanggaran integritas, salah satunya melalui analisis dan pemeriksaan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan (ALPHA), sebagai bentuk pertanggungjawaban atas harta kekayaan pribadi sebagai penyelenggara negara.

Diketahui pegawai yang bersangkutan dalam statusnya sebagai penyelenggara negara telah melakukan kewajiban melaporkan harta kekayaannya dalam LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Suryo pun mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan publik terhadap DJP. DJP berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai Kemenkeu, khususnya integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, yang menjadi kewenangan DJP serta akan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai DJP. (Sumber: Antaranews.com)