Jejak Karier Harno Trimadi, Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA, Terjaring OTT KPK
Harno Trimadi Pernah Menjabat Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (2018)
Direktur Prasarana Perkeretaapian pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Harno Trimadi terjaring OTT KPK kasus suap sejumlah proyek kereta api.
Sebanyak 24 orang terjaring OTT, 10 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya Harno Trimadi.
Harno diduga sebagai satu dari enam orang tersangka penerima suap.
Lima orang lainnya, pertama adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan.
Kedua, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya
Ketiga, PPK BTP Jawa Bagian Barat, Syntho Pirjani Hutabarat
Keempat, PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi
Dan kelima PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadilansyah.
Ada pun empat orang pemberi suap adalah pertama, Direktur PT Istana Putra Agung (IPA), DIon Renato Sugiarto;
Kedua, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat;
Ketiga, Direktur PT KA Manajemen Properti (sampai Februari 2023), Yoseph Ibrahim.
Dan keempat VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR).
Mereka memainkan empat proyek di lingkungan DJKA.
Pertama proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.
Kedua, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.
Ketiga, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampengan, Cianjur, Jawa Barat.
Keempat proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatra
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan keprihatinannya atas adanya kasus proyek perkeretaapian yang melibatkan sejumlah pegawainya.
Ia membuka kerja sama seluas-luasnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak terkait lainnya untuk menuntaskan kasus ini.
“Kami sampaikan permohonan maaf atas kejadian ini dan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang,” jelas Budi Karya dalam keterangan resminya, Kamis (13/4/2023).
Budi Karya menegaskan pihaknya tidak mentolerir tindakan yang bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi dan akan menindak tegas jajarannya jika terjadi pelanggaran.
Pihaknya juga berkomitmen untuk turut memberantas korupsi, khususnya di lingkungan Kemenhub, dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan tata kelola yang baik.
Profil Harno Trimadi
Harno Trimadi Kelahiran Simalungun, 23 Juli 1972.
Ia mengawali karir dari bawah sebagai Staf Seksi Jaringan Transportasi Kota Direktorat Bina Sarana Transportasi Perkotaan (1998)
Kepala Seksi Lalu Lintas Perkotaan Direktorat Bina Sarana Transportasi Perkotaan (2004)
Kepala Subdirektorat Lalu Lintas Jalan Direktorat Lalu Lintas Jalan (2015)
Kepala Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Merak (2016)
Kepala Subdirektorat Integrasi Prasarana BPTJ (2017)
Kepala Bagian Pengadaan Transportasi Laut dan Penunjang Biro LPPBMN (2018)
Plt. Direktur Prasarana BPTJ (2018)
Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Makassar (2018)
#KawanLaut, Pelaksanaan Upacara Penutupan Posko Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019 yang Pimpin Oleh Inspektur Upacara Bpk. HARNO TRIMADI, ST., MT. di Terminal Care Pelabuhan Soekarno Makassar Rabu,09/01/2019 Pukul. 08.00 Wita pic.twitter.com/Km8xGxj6TB
— PPID DISNAV MAKASSAR (@DisnavMakassar) January 9, 2019
Kepala Biro LPPBMN (2019); Direktur Prasarana Perkeretaapian (2021).
Harno Memiliki latar belakang pendidikan S1 di ITB dengan jurusan Teknik Planologi dan Pascasarjana di ITB dengan jurusan Transportasi.
Harno Trimadi tercatat memiliki harta senilai Rp5,17 miliar.
Mayoritas harta Harno berupa tanah dan bangunan senilai Rp3,7 miliar.
Aset tanah dan bangunan milik Harno tersebar di beberapa lokasi antara lain 3 bidang di Depok, 1 bidang tanah dan bangunan di Bekasi, dan 1 aset tanah dan bangunan di Bandung, Jawa Barat.
Selain aset properti, Harno memiliki aset kendaraan senilai Rp105 juta dan harta bergerak lainnya senilai Rp14 juta.
Harno juga tercatat memiliki harta berupa kas atau setara kas senilai Rp1,3 miliar. Dengan demikian total harta Harno tercatat sebanyak Rp5,17 miliar.