Ia dikenal luas saat menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri dan kemudian tersandung kasus hukum terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Pada Juli 2020, Irjen Napoleon Bonaparte dimutasi dari jabatannya sebagai Kadiv Hubinter menjadi Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri setelah terbukti melanggar kode etik profesi kasus di atas.

Ia tersangkut kasus korupsi berupa penerimaan suap untuk pengurusan penghapusan status red notice atas nama buronan kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.

Atas kasus ini, pengadilan memvonisnya dengan hukuman empat tahun penjara. Selama mendekam di rutan, ia juga sempat terjerat perkara penganiayaan terhadap sesama tahanan.

Setelah menjalani hukuman dan bebas, Napoleon sempat kembali aktif di kepolisian dalam rangka menghabiskan masa tugasnya.

Melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, ia dijatuhi sanksi administratif berupa demosi selama 3 tahun 4 bulan hingga akhirnya resmi memasuki masa purnatugas (pensiun) pada akhir tahun 2023.

Riwayat Pendidikan

Akademi Kepolisian (Akpol): Lulus pada tahun 1988.

Gelar Akademik

Sarjana (S1): Menyandang gelar Drs. (Doktorandus)

Pascasarjana (S2): Menyandang gelar M.Si. (Magister Sains)

Riwayat Jabatan

Kapolres Ogan Komering Ulu Polda Sumsel (2006)

Wadirreskrim Polda Sumsel (2008)

Dirreskrim Polda DIY (2009)

Kasubdit III Dittipidum Bareskrim Polri (2011)

Kabagbinlat Korwas PPNS Bareskrim Polri (2012)

Kabag Bindik Dit Akademik Akpol (2015)

Kabag Konvinter Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri (2016)

Ses NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri (2017)

Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri (2020)

Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri (2020)