Jenderal TNI Andika Perkasa Hapus Tes Keperawanan Seleksi Kowad

Desakan agar TNI menghapuskan tes keperawanan dalam seleksi calon prajurit TNI mulai menemui titik terang.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan, pemeriksaan himen atau selaput dara sebagai salah satu rangkaian tes kesehatan bagi calon prajurit Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) bakal ditiadakan.

Hal ini berdasarkan evaluasi proses rekrutmen TNI AD yang dilakukan pada Mei lalu.

“Soal himen atau selaput dara. Tadinya merupakan satu penilaian. Himennya utuh, himen ruptured (robek) sebagian, atau ruptured sampai habis. Sekarang tidak ada lagi penilaian itu,” kata Andika dalam keterangan persnya yang disampaikan lewat video, Rabu (11/8/2021).

Selain itu, tidak ada lagi pemeriksaan secara khusus di bagian dalam vagina dan serviks.

Namun, pemeriksaan di bagian luar alat kelamin dan abdomen masih dilakukan dalam rangkaian tes kesehatan.

“Tidak ada lagi pemeriksaan inspeksi vagina dan serviks. Tapi pemeriksaan genitalia luar, abdomen, tetap,” ucapnya seperti dilansir Kompas.com.

Andika mengungkapkan, secara umum, perbaikan dalam tes kesehatan juga dilakukan terhadap tes buta warna, kelainan tulang belakang, dan kesehatan jantung.

Menurutnya, evaluasi ini dilakukan agar proses seleksi lebih fokus, efektif, dan tepat.

Dalam tes buta warna misalnya, TNI AD akan menerapkan dua instrumen tes.

“Yang kami ubah dalam tes buta warna, kami tambah berat tesnya,” tuturnya.

Andika menyatakan, pada dasarnya, tes kesehatan dilakukan agar para calon prajurit terhindar dari peristiwa yang berpotensi dapat menghilangkan nyawa mereka.

Selain itu, juga untuk menghindari penularan penyakit kepada prajurit-prajurit lainnya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

“Karena dalam pelatihan kan bersama-sama, bisa menularkan ke yang lain. Jangan sampai ada infeksi serius yang bisa menyebabkan kegagalan organ, karena ketika latihan akan ada pada kondisi fisik yang benar-benar mepet,” ujar Andika.
Karena itu, tes yang berkaitan untuk mencapai tujuan ini diperberat. Sementara itu, tes yang tidak memiliki relevansi terhadap tujuan pun ditiadakan.

“Maka yang tidak ada lagi hubungannya tidak perlu lagi,” tegasnya.

Desakan agar TNI meniadakan tes keperawanan muncul tahun 1995. Saat itu pegiat Kantong Informasi Pemberdayaan Kesehatan Adiksi (Kipas), Bengkulu, Apriyono, menilai tak ada korelasi antara kemampuan seseorang dan keperawanan.

Ia justru beranggapan, lebih baik tes HIV/AIDS yang harus digalakkan dalam seleksi TNI/Polri. “Tak ada korelasinya keperawanan dengan kemampuan seseorang,” tegas Apriyono.

Namun Panglima TNI saat itu, Jenderal Moeldoko menyebutkan, tak ada pelanggaran dan diskriminasi dalam tes keperawanan bagi calon prajurit perempuan karena hal tersebut adalah bagian dari persyaratan.

“Melihatnya harus dari kacamata positif, tidak ada unsur diskriminasi karena hal tersebut adalah bagian dari persyaratan, pelanggarannya di mana?” kata Moeldoko dalam kuliah umum yang digelar kampus Universitas Bengkulu, Rabu (20/5/2015).

Ia menambahkan, terdapat tiga standar untuk menjadi seorang prajurit TNI, yakni mental, intelektual, dan fisik.

Tes keperawanan menjadi salah satu ukuran atau standar dalam bidang fisik.

“Hasil dari tes keperawanan juga akan diverifikasi oleh tim dokter dan tim seleksi, bisa jadi tidak perawan karena kegiatan olahraga,” tambah dia.