Misteri 3 Kardus Surat Bertandatangan Gubernur Sumbar

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah kembali diterpa isu tak sedap.

Setelah kontroversi pembelian mobil baru, kali ini soal surat bertandatangan dirinya digunakan untuk mrminta sumbangan.

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang,bahkan telah menyita tiga kardus surat bertandatangan Gubernur Sumbar, Mahyeldi yang digunakan lima orang untuk memintai uang ke sejumlah instansi di daerah setempat.

Surat itu menjadi persoalan karena dijadikan proposal untuk meminta “sumbangan” membuat buku oleh kelima orang yang notabene bukanlah pegawai ataupun honorer pemerintah daerah setempat.

Mereka adalah Do (46), DS (51), Ag (36) MR (50), dan DM (36) yang kini berstatus sebagai saksi.

“Ada tiga kardus surat bertanda tangan gubernur yang kami amankan, jumlahnya mencapai ratusan surat,” kata Kepala Kepolisian Resor Kota Padang, Kombes Pol Imran Amir di Padang, Jumat.

Ia mengatakan ratusan surat yang diamankan itu adalah surat siap edar ke berbagai instansi, lembaga, ataupun badan usaha di wilayah Sumbar untuk meraup sumbangan.

“Persoalan ini terus kita dalami dan sejumlah saksi dimintai keterangan, karena perlu ditelusuri apakah surat bertandatangan gubernur itu asli,” katanya lagi seperti ditulis Antara.

Sekalipun, lanjutnya lima orang yang telah diamankan mengklaim bahwa surat yang mereka bawa adalah surat asli dan tanda tangan gubernurnya pun asli.

“Jika memang surat itu asli maka perlu distelusuri juga kenapa orang yang tidak mempunyai ikatan dinas yang membagikan, dan uang pun disetor ke rekening pribadi,” katanya.

Surat tersebut tertanggal 12 Mei 2021, bernomor 005/3904/V/Bappeda-2021, sedangkan perihalnya adalah: penerbitan profil dan potensi Provinsi Sumatera Barat.

Di dalamnya terbubuh tandatangan Mahyeldi Ansharullah, lalu digunakan oleh lima orang untuk meminta uang kepada sejumlah pihak.

Dalam surat dibunyikan agar penerima surat berpartisipasi dan kontribusi dalam mensponsori penyusunan dan penerbitan buku profil Sumatera Barat “Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan” dalam versi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, serta Bahasa Arab serta dalam bentuk soft copy.

Sementara Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang, Rico menjelaskan polemik surat proposal untuk pembuatan buku itu berawal ketika ada warga yang melapor ke polisi.

Warga tersebut merasa aneh karena surat bertandatangan gubernur disebarkan oleh orang yang bukan pegawai, serta uang sumbangan pun disetor ke rekening pribadi bukan rekening daerah atau dinas.

“Laporan itu kemudian kami tindaklanjuti dengan penelusuran, serta mengamankan kelima orang berikut surat-surat yang mereka bawa,” katanya.

Rico mengatakan pada Sabtu (20/8) pihaknya telah memanggil pihak pemerintah untuk dimintai keterangan serta menelusuri keabsahan surat yang dibawa kelima orang.

“Kami akan menyelesaikan permasalahan ini hingga tuntas sehingga tidak ada yang dirugikan,” kata Kapolres Imran Amir.

Sebelumnya, Mahyeldi menyerahkan mobil dinas barunya ke Satgas COVID-19. Dia mengatakan hal itu dilakukan agar mobilnya bisa dipakai untuk membantu penanganan COVID-19.
” Saya meminta agar mobil ini digunakan untuk membantu penanganan COVID-19 di Sumatera arat,” kata Mahyeldi di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (19/8/2021).

Mahyeldi mengaku sudah menginstruksikan agar mobil dinas yang lama segera dilelang. Dana hasil lelang bakal bisa dialokasikan untuk penanggulangan COVID-19.

“Saya selaku kader PKS sejak menjadi anggota DPRD, Wakil Wali Kota, Wali Kota, atau Gubernur hari ini akan selalu terdepan dalam memberikan keteladanan, dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Pembelian mobil dinas baru Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) menjadi polemik.

Kebijakan itu dikritik oleh beberapa pihak karena dilaksanakan di tengah kondisi pandemi virus Corona (COVID-19).

Mahyeldi menjelaskan, mobil dinas baru dengan anggaran sekitar Rp 1,4 miliar itu digunakan untuk menunjang penanganan COVID-19.

Dia merasa aneh ada keributan sekarang karena pembelian dilakukan dua bulan lalu. Dia menduga ada yang memainkan isu tersebut.

Profil Mahyeldi Ansharullah

H. Mahyeldi Ansharullah, S.P. gelar Datuak Marajo (lahir di Bukittinggi, Sumatra Barat, 25 Desember 1966 (umur 54 tahun).

Ia adalah mubalig dan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumatra Barat.

Sebelumnya, ia merupakan Wali Kota Padang dua periode hasil pemilihan umum 2013 dan 2018.

Selama kepemimpinannya, Padang meraih kemajuan di bidang infrastruktur, pariwisata, dan kebersihan.

Lewat pendekatan partisipatif, ia memimpin penataan objek wisata dan pasar tradisional yang semrawut pasca-gempa bumi 2009 tanpa menimbulkan gejolak.

Sebagai anak dari ayah seorang buruh angkat, Mahyeldi kecil bersekolah sambil bekerja untuk membantu orang tua.

Sewaktu berkuliah di Universitas Andalas, ia berkecimpung dalam pergerakan Islam dan turun ke masyarakat sebagai mubalig.

Oleh PKS, ia dicalonkan sebagai anggota DPRD Sumatra Barat pada pemilihan umum legislatif 2004 dan terpilih dengan perolehan suara terbanyak.

Ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat periode 2004–2009, lalu menjadi Wakil Wali Kota Padang mendampingi Wali Kota Fauzi Bahar periode 2009–2014.

Mahyeldi menjabat sebagai Wali Kota Padang sejak 13 Mei 2014 setelah memenangkan pemilihan umum pada 2013.

Pada pemilihan berikutnya, ia kembali terpilih sebagai Wali Kota Padang untuk 2019–2024.

Ia menjalani masa jabatan periode kedua sejak 13 Mei 2019 hingga 25 Februari 2021.