Profil Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Bencana Banjir Bandang
Mahyeldi (lahir 25 Desember 1966) adalah mubalig dan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ini adalah profil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi.
Wilayah pemerintahannya kini sedang trending atau dalam sorotan karena bencana banjir bandang lahar dingin dan longsor dengan korban puluhan orang.
Kabar terbaru, banjir bandang lahar dingin melanda wilayah Sumatra Barat sebanyak 37-41 orang hingga Senin (13/5/2024).
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau masyarakat yang bermukim di sekitar bantaran sungai yang berhulu ke Gunung Marapi agar selalu waspada akan potensi risiko bahaya susulan.
Warga diharap melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman.
Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi aktif menjau lokasi musibah banjir lahar dingin mengabarkan info terbaru,
Yakni tentang jalur Sitinjau Lauik yang sempat putus kini bisa dilalui kembali.
Alhamdulilah.. Dini hari tadi tepatnya Pukul 01:30 WIB jalur Sitinjau Lauik yang terputus akibat longsor yang terjadi pada Minggu Sore sudah bisa dilewati Kembali..
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan Duka Cita yang mendalam atas musibah yang terjadi di Sitinjau Lauik.
Semoga korban yang meninggal Dunia di Tempatkan di tempat yang terbaik.
Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran, serta korban yang dirawat segera pulih.
Pemprov Sumbar Juga mengucapkan Terima kasih yang tak terhingga kepada semua Pihak yang terlibat dan membantu dalam proses Evakuasi dan Pembersihan Longsoran di Sitinjau Lauik dan kepada masyarakat yang mau berpergian tetap jaga kesehatan dan Keselamatan..
Terutama saat melewati jalur-jalur yang rawan terjadi longsoran.
Saat bencana tanah longsor, Mahyeldi memang aktif turun ke lapangan dengan jalan kaki hingga naik sepeda motor yang dikendarai anggota TNI.
Mahyeldi turun juga ke lokasi membersihkan puing-punig longsor,
Bahkan ia membantu korban terseret longsor di sebuah tebing curam.
Profil Gubernur Mahyeldi
Mahyeldi Ansharullah, S.P. gelar Datuak Marajo atau juga dikenal dengan Mahyeldi (lahir 25 Desember 1966) adalah mubalig dan politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Saat ini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat.
Sebelumnya, ia merupakan Wali Kota Padang dua periode hasil pemilihan umum 2013 dan 2018.
Selama kepemimpinannya, Padang meraih kemajuan di bidang infrastruktur, pariwisata, dan kebersihan.
Lewat pendekatan partisipatif, ia memimpin penataan objek wisata dan pasar tradisional yang semrawut pasca-gempa bumi 2009 tanpa menimbulkan gejolak.
Sebagai anak dari ayah seorang buruh angkat, Mahyeldi kecil bersekolah sambil bekerja untuk membantu orang tua.
Sewaktu berkuliah di Universitas Andalas, ia berkecimpung dalam pergerakan Islam dan turun ke masyarakat sebagai mubalig.
Oleh PKS, ia dicalonkan sebagai anggota DPRD Sumatera Barat pada pemilihan umum legislatif 2004 dan terpilih dengan perolehan suara terbanyak. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat periode 2004–2009, lalu menjadi Wakil Wali Kota Padang mendampingi Wali Kota Fauzi Bahar periode 2009–2014.
Mahyeldi menjabat sebagai Wali Kota Padang sejak 13 Mei 2014 setelah memenangkan pemilihan umum pada 2013.
Pada pemilihan berikutnya, ia kembali terpilih sebagai Wali Kota Padang untuk 2019–2024.
Ia menjalani masa jabatan periode kedua sejak 13 Mei 2019 hingga 25 Februari 2021.
Mahyeldi sudah diisukan menjadi calon Gubernur Sumatera Barat sejak ia menjadi wali kota periode pertama pada akhir 2018.
Meskipun awalnya ia menampik isu tersebut, ia akhirnya dicalonkan oleh partainya, PKS, sebagai Gubernur Sumatera Barat setahun pada 2020.
Mahyeldi memilih Audy Joinaldy sebagai calon wakil gubernurnya dan mereka mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan dukungan PKS dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 9 Agustus 2020.
Mahyeldi dan Audy memenangi pemilihan gubernur Sumatera Barat yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan 726.853 suara atau 32,43% dari seluruh suara.
Namun, lawan Mahyeldi dalam pemilu melakukan gugatan pada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap hasil pemilihan gubernur, sehingga Mahyeldi tidak dapat dilantik pada tanggal yang sama/
Yakni setelah masa jabatan pendahulunya, Irwan Prayitno, berakhir.
Gugatan tersebut ditolak oleh MK pada tanggal 16 Februari 2021.
Mahyeldi dilantik sebagai Gubernur Sumatera Barat bersama gubernur dari dua provinsi lainnya oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Februari 2021.
Setelah dilantik, Mahyeldi menyatakan bahwa ia akan menjalankan program 100 hari pertama yang telah dicanangkan.
Mahyeldi juga menyatakan bahwa prioritas utamanya sebagai gubernur adalah penanganan Covid-19 dan penguatan ekonomi masyarakat.
Ketika menjadi gubernur, ia sempat menyangkal terkait tingkat ketidakpatuhan masyarakat terkait pemakaian masker terkait protokol kesehatan ketika pandemi COVID-19 dengan berkilah masih banyak masyarakat di Jakarta yang tidak memakai masker serta ketiadaan dana untuk fasilitas tes swab di laboratorium Universitas Andalas.
Terkait hal ini, ia berkilah bahwa fokus pemerintahannya tidak hanya terkait Covid-19, tetapi juga bidang lain terutama penanganan stunting serta infrastruktur.
Mahyeldi menerima penghargaan Kota Padang sebagai Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018 dari Wakil Presiden Jusuf Kalla
Dalam ajang Sindo Weekly, Mahyeldi meraih penghargaan Government Award pada 12 April 2016 setelah dianggap berhasil menata kota dalam waktu terbilang cepat.
Konsentrasi penataan yang dilakukan selama kepemimpinan Mahyeldi meliputi Pantai Padang, pembebasan lahan jalur By Pass, dan Pasar Raya Padang.
Penertiban berlangsung tanpa kericuhan, bahkan warga ikut membongkar sendiri bangunan mereka.
Adhyaksa Dault menyebut Mahyeldi bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai contoh kepala daerah yang berhasil merelokasi dan menata warga “tanpa kekerasan dan tak menyulut api perlawanan dari masyarakat”.
Dari pemerintah pusat, Mahyeldi mendapat tanda kehormatan Satya Lencana Pembangunan dalam peringatan Hari Koperasi pada 12 Juli 2015.
Ia dinilai berhasil dalam mengurangi angka pengangguran lewat program-program di bidang koperasi yang akan dan sedang diterapkan.
Dalam ajang Apresiasi Pendidikan Islam (API) 2015 pada 11 Desember 2015, Mahyeldi menerima penghargaan dari Kementerian Agama atas kepedulian terhadap pengembangan pendidikan Islam di daerahnya melalui kebijakan dan program kerja, ditandai dengan dukungan dana dan aktivitas keagamaan berjalan semarak.
Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mahyeldi meraih penghargaan Adibakti Mina Bahari (AMB) atas kepedulian keberlangsungan sektor kelautan dan perikanan.
Pada 19 Mei 2016, MarkPlus, Inc. dalam acara Indonesia Marketeers Festival menobatkan Mahyeldi selaku Wali Kota Padang sebagai penerima penghargaan “Marketeers of The Year Padang 2016”.
Pada 20 Mei 2016, Padang di bawah kepemimpinan Mahyeldi mendulang prediket kategori kota di Sumatra yang terbanyak diberitakan di media nasional dalam ajang The 1st Sumatra PR Indonesia Summit & Awards yang diselenggarakan oleh majalah PR Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan atas hasil penelusuran PR Indonesia bersama Isentia Indonesia sepanjang 2015 terhadap 12 media cetak nasional.
Pada 20 Desember 2018, Mahyeldi menerima Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial (SLKS) dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan Menteri Sosial RI, Agus Gumiwang Kartasasmita.
Pada November 2020, Mahyeldi selaku Wali Kota Padang mendapat penghargaan Best Government Officer dalam People of The Year 2020 yang diselenggarakan Metro TV.
Di bidang keuangan, Padang selama lima tahun berturut-turut menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD).
Sebelum kepemimpinan Mahyeldi, Padang hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian.
Kontroversi
Pada 15 April 2023, Mahyeldi melontarkan tudingan yang menuduh media menyebarkan berita bohong atau hoaks.
Pernyataan itu disampaikan Mahyeldi saat diwawancarai sejumlah wartawan terkait penggunaan mobil dinas oleh para ASN untuk lebaran.
Ketika itu, para awak media mengonfirmasi kabar bahwasanya Pemprov Sumbar mengizinkan Aparatur Sipil Negara menggunakan mobil dinas saat lebaran dan kabar itu telah dimuat disejumlah media sejak 12 April 2023.
Selain itu, kabar tersebut juga telah disampaikan melalui rilis resmi dari Biro Adpim Pemprov Sumbar.
Tuduhan Mahyeldi membuat masyarakat pers di Sumbar berang.
Mereka beramai-ramai mengecam pernyataan Mahyeldi, termasuk sejumlah organisasi pers, seperti Aliansi Jurnalis Independen Padang dan AMSI Sumbar.
Mahyeldi dikaruniai sembilan anak dari pernikahannya dengan Harneli Bahar pada 12 Mei 1989.
Ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang sederhana, santun, dan rendah hati.