Business is booming.

Risma Hapus 52 Juta Data Ganda Bansos, Selamatkan Rp 10 Triliun

Bongkar akar masalah data ganda 52 orang penerima bansos, tuai pujian

Menteri Sosial Tri Rismaharini trending twitter usai menyatakan telah menghapus data ganda 52 orang penerima bansos.

Penghapusan data ganda tersebut diperkirakan menyelamatkan dana pemerintah hingga Rp 10 triliun.

Risma pun mengungkapkan bahwa akar masalah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) berada pada data yang hampir di setiap Direktorat Jendral (Ditjen) memiliki data program bansos yang berbeda-beda.

Berikut Cuitan Tentang Risma

@usernamemusiapa: Bu risma mah beda

@singandpaint: Berat sekali, beban mu Bu Risma. Kiranya Tuhan selalu memberkati dengan kesehatan dan kesejahteraan buat Bu Risma. Amiin

@Annessautma: Jika org yg ini ketua KPK, kira2 anggaran di DKI bisa gak di kembalikan ke negara….sehat terus Bu Risma…. pengabdianmu selalu dikenang rakyat indonesia

@diskon123: Untung ada bu risma, seharusnya yg mau jadi menteri itu minimal/standart nya harus lulus uji kelayakan kesehatan mata dulu (biar bisa bedakan antara orang dengan bayangan, jadi ngga bikin rugi negara gara2 data ganda)

@dexca_marta: Coba kalau yg lain ngikutin jejak bu risma ….. Ringan sama di jinjing … Berat sama di pikul….

@Itorhs: Ya mantap. Bu Risma inilah Ibu Kartini zaman now yang mengepakan sayapnya demi bangsa dan negara.

Akar Masalah Bansos

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkap akar masalah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) berada pada data yang hampir di setiap Direktorat Jendral (Ditjen) memiliki data program bansos yang berbeda-beda.

Kesimpulan tersebut didapat Risma setelah mengumpulkan hasil audit yang dilaporkan oleh KPK, BPKP, dan BPK langsung ke pihaknya.

Baca Juga:  Usai Hujan Badai, Warga Depok Keluhkan Listrik Padam

Sehingga ditemukan data yang saling berbeda antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kemudian yang pertama saya lakukan adalah bagaimana menjadikan data itu menjadi satu dari masing-masing dirjen itu kita jadikan satu. Jadi awalnya data itu ada 4, DTKS sendiri kemudian data bantuan pangan non tunai (BPNT) atau yang warga mengenalnya sembako, kemudian ada data bantuan sosial tunia, kemudian ada data PKH,” kata Risma saat webinar melalui chanel youtube KPK RI, Kamis (19/8).

Dari data yang dipaparkan Risma, terlihat data penerima dari masing-masing bantuan yakni DTKS terdapat 106.092.193, BPNT 19.494.255, BST 10.604.339, dan PKH 56.812.029 yang total seluruhnya berjumlah 193.002.816 jumlah penerima bansos.

“Kemudian setelah kita lakukan Pembenahan, kalau ditotal dari empat item ada 193 juta sekain, nah kemudian salah satu temuan dari KPK bahwa data itu ganda karena tidak padan dengan data kependudukan. Akhirnya kemudian kita padankan dengan data kependudukan,” ucap Risma seperti dilansir Merdeka.com.

Usai dipadankan dengan melakukan penyesuaian berdasarkan Nomor Induk Kependudukan, nama hingga alamat data tersebut berkurang menjadi 155.898.896 jumlah penerima bansos. Pengurangan itu terjadi, karena pada data sebelumnya ditemukan data ganda bagi para penerima bansos.

“Nah kita memetakan sesuai aturan ada yang memang boleh doubel, jadi PKH dengan BPNT itu boleh merangkap aturannya. Namun ada yang tidak boleh seperti BST itu tidak boleh doubel,” ujarnya.

“Lain waktu ada yang ngomong Bu setelah Bu Risma jadi menteri kita tidak dapat bantuan. Kita cek dengan mudah sekarang, memang tidak dapat bantuan sebelumnya. Sekarang ini kita dengan mudah mengecek mengotrol. Seperti kejadian kemarin dia sampaikan tidak menerima bantuan padahal dia punya kartu kita cek dia, ternyata sudah menerima,” lanjutnya.

Baca Juga:  Risma Proses Usulan Penambahan 5,9 Juta Warga Penerima Bansos

Lantas, Risma menjelaskan setelah dilakukan perbaikan data pihaknya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk sepenuhnya menyerahkan perbaikan data penerima bansos, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

“Kita kembalikan kewenangan itu kepada daerah, dan kita minta diperbaiki oleh daerah,” jelasnya.

Profil Singkat Risma

Dr. (H.C.) Ir. Tri Rismaharini, M.T. terkadang ditulis Tri Risma Harini, atau yang akrab disapa Risma (lahir di Kediri, Jawa Timur, 20 November 1961 (umur 59 tahun).

Ia adalah Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak 23 Desember 2020.

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 28 September 2010 hingga 28 September 2015 dan 17 Februari 2016 hingga 23 Desember 2020.

Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah.

Risma juga tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia.

Melalui pemilihan langsung, Risma menggantikan Bambang Dwi Hartono yang kemudian menjabat sebagai wakilnya.

Pasangan Risma-Bambang diusung oleh PDI-P dan memenangi pilkada Surabaya 2010 dengan perolehan suara mencapai 358.187 suara atau 38,53 persen dari jumlah suara keseluruhan.

Pasangan ini dilantik pada tanggal 28 September 2010 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya.

Namun di tengah masa jabatan, Bambang D. H. mengundurkan diri pada 14 Juni 2013 karena maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada pilkada Jawa Timur 2013.

Pasca pengunduran diri Bambang, Risma didampingi oleh Whisnu Sakti Buana, putra politisi senior PDI-P / wakil ketua MPR RI periode 1999-2004, Soetjipto Soedjono, yang terpilih secara aklamasi sebagai wakil wali kota Surabaya dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya pada 8 November 2013 dan resmi dilantik pada tanggal 24 Januari 2014.

Baca Juga:  Risma Pastikan Lindungi Anak yang Ortunya Meninggal karena Covid-19

Pada Pilkada Serentak 2015, pasangan Risma-Whisnu diusung oleh PDI-P dan terpilih kembali dengan meraih kemenangan mutlak yakni sebesar 893.087 suara atau 86,34 persen dari jumlah suara keseluruhan.

Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surabaya untuk masa bakti 2016-2021 pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi bersamaan dengan pelantikan 16 bupati/wali kota hasil Pilkada Serentak 2015 di Jawa Timur.

Sebelum menjadi wali kota, Risma menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya (Bappeko) hingga tahun 2010.

Risma meniti karier sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) Kota Surabaya sejak dekade 1990-an.

Pada tanggal 14 September 2018 dalam Kongres UCLG-ASPAC 2018 (Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah Se-Asia Pasifik) di Surabaya, Tri Rismaharini terpilih secara aklamasi sebagai Presiden UCLG-ASPAC untuk masa bakti 2018-2020 menggantikan Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan, Won Hee-ryong.

Tri Rismaharini dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial pada tanggal 23 Desember 2020 dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ia menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19.

Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...