“Maaf saja, orang sudah banyak yang muak dengan situasi Covid-19 dengan keadaan ekonomi yang parah, ‘ ucap Anwar Abbas seperti dikutip sejumlah media.

Nah pemilihan kata muak oleh Anwar Abbas dianggap terlalu kasar tak pantas dengan jabatannya di MUI.

Selain itu pemilihan kata rakyat juga dianggap serampangan, rakyat yang mana yang dimaksud?

Berikut cuitan netizen tentang Anwar Abbas

@AgusSumanas: anwar abbas elu gak mewakili rakyat Indonesia. Jangan sok penting luh!

@Aan__coverBOYkw: Benci boleh.. Tapi jangan bawa² rakyat. Saya sbg rakyat Indonesia malah muak dengan kelakuan mu MUI

@LayJeferson: Wakil ketua MUI.sdr Anwar Abbas yg terhormat…mnrt anda rakyat yg mna yg mnrt anda sdh muak….? Kelola MUI ja gk becus.

@AtikaFaya: MUI udah offside nih.. Masa gak ada yg pingin naikin tagar #BubarkanMUI
@MUIPusat hidup dari APBN.. Tugasnya bukan untuk berpolitik praktis..

@gun_lopevdj: Sy lbh muak bahkan mau muntah lht manusia2 munafik macam Anwar Abbas.

@FerdinandHaean3: Pilihan kata atau kalimat itu menunjukkan adab seseorang. Kata “rakyat sudah muak” itu kesannya kasar sekali. Bagaimana kalau kita uji tingkat kemuakan rakyat itu dgn ikutkan Jokowi pd pilpres nanti? Kalau mmg rakyat muak, JKW pasti kalah.

@dede_qiu: Lebih muak lagi lihat wakil ketua MUI ini.. Apapun isunya selalu aja muncul.. Udah kaya iklan minuman.. “Apapun isunya anwar abbas pamer muka”

@fallah_said: Anwar Abbas/Wk.MUI, kasihan dia,mencari panggung salah,akibatnya bicaranya tidak cerminkan sebagai Wk.MUI.

Isu Jokowi 3 Periode

Seperti diberitakan, isu amandemen UUD 1945 tengah ramai diperbincangkan oleh sejumlah pihak di Tanah Air.

Hal yang disoroti dalam amandemen tersebut adalah mengembalikan MPR RI menjadi lembaga negara paling tertinggi.

Selain itu, pembahasan mengenai masa jabatan presiden juga disoroti bahkan menuai pro kontra dari sejumlah pihak.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (rakyat.com/tag/MUI”>MUI), Anwar Abbas lantas menanggapi hal tersebut.

Anwar mengatakan Indonesia harus belajar dari sejarah yang ada, terutama pada sejarah kepemimpinan Soeharto yang dilengserkan oleh rakyat.

Anwar pun merujuk pernyataan Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup.

“Ini mencerminkan negara kekuasaan jadinya, bukan negara yang mengedepankan kedaulatan rakyat,” ujar Anwar kepada wartawan, Kamis, 2 September 2021.

Baginya, ide penambahan masa jabatan presiden akan menghambat demokrasi yang sudah terbentuk.

Apalagi Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang menurutnya tidak maksimal dalam penaganannya.

Anwar berpendapat, publik sudah muak dengan situasi Covid-19 dan ekonomi yang semakin parah.

“Jadi, bapak itu dua periode sudah cukup. Maaf saja, orang sudah banyak yang muak dengan situasi Covid-19 dengan keadaan ekonomi yang parah, rendahnya kemampuan pemerintah mengatasi masalah Covid-19 dan ekonomi. Jangan dikira rakyat senang saat ini,” tuturnya.

Apabila MPR, DPR, dan DPD akhirnya akan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode, Anwar khawatir akan timbul gejolak di masyarakat.

“Dan saya yakin pemerintah akan menurunkan aparat kepolisian dan tentara. Tapi kalau rakyat marah, emangnya rakyat takut sama bedil kalau marah. Saya rasa kalau rakyat marah, sampai tingkat puncak enggak takut bedil. Bagi saya, kita kan sudah putuskan membatasi dua periode,” pungkasnya.

Sebelumnya, pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para Ketua Umum partai politik koalisi di Istana Negara pada Rabu, 25 Agustus 2021 tidak hanya membahas soal pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 memang menjadi bahasan umum. Namun, soal amandemen dan evaluasi kelembagaan negara saat ini juga disinggung dalam pertemuan itu.

Profil Anwar Abbas

Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag. (15 Februari 1955).

Ia adalah seorang pengajar, ulama, dan ahli ekonomi Islam Indonesia.

Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia periode 2015-2020.

Kini wakil Ketua MUI

Ia juga satu Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020.

Ia meraih gelar Magister Agama dengan konsentrasi Ekonomi Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Magister Manajemen dari STIE-IPWI Jakarta.

Sedangkan gelar Doktor Syariah ia dapatkan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008.

Anwar Abbas berkarier sebagai dosen tetap PNS Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ia pernah menjabat Wakil Rektor II dan IV IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Muhammadiyah Jakarta yang sekarang bernama UHAMKA.

Anwar juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur.
Dalam berorganisasi, Anwar Abbas dipercaya menjabat sebagai salah satu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2010-2015 dan Sekretaris Jenderal MUI periode 2015-2020.

Ia juga merupakan mantan Bendahara Umum PP Muhammadiyah serta pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Anwar Abbas lahir di Jorong Balai Mansiro, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat.