Utang Pemerintah Indonesia Sudah Tembus Rp 6.570 Triliun

UTANG pemerintah pada akhir Juli 2021 mencapai Rp 6.570,17 triliun, dengan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 40,51 persen.

Posisi utang tersebut mengalami kenaikan sekitar Rp 15,61 triliun dibandingkan dengan posisi utang pada akhir bulan Juni 2021 yang sebesar Rp 6.554,56 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah terus berupaya mencari sumber pembiayaan yang paling kompetitif. Artinya, bagaimana pun utang akan terus dikelola secara baik menurut pemerintah.

“Utang harus dikelola. Kalau kemarin utang jadi naik, ya kita sekarang harus kelola, mencari sumber pembiayaan paling kompetitif,” kata Sri Mulyani dalam webinar FEB Unpad, Jumat (3/9/2021) seperti dikutip Kumparan.Com.

Selain itu, mantan Direktur Bank Dunia ini menuturkan pembiayaan paling kompetitif khususnya di sektor pasar keuangan dan pasar surat berharga.

Pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk merancang regulasi yang akan diterapkan guna mencari jalan keluar yang paling efektif.

“Dan kita dengan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) I, II, III, melakukan burden sharing secara baik. Ini semua dilakukan manajemen utang yang bertanggung jawab, tidak kemudian satu resep satu direction selesai,” kata Sri Mulyani.

Utang pemerintah hingga akhir Juli 2021 tersebut didominasi Surat Berharga Negara (SBN), terdiri atas SBN domestik sebesar Rp 4.437,61 triliun dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) Rp 3.627,99 triliun dan sukuk Rp 809,63 triliun, serta SBN valas Rp 1.290,09 triliun dalam bentuk SUN valas Rp 1.001,58 triliun, dan sukuk valas Rp 288,52 triliun.

Utang pemerintah yang berasal dari pinjaman dari dalam negeri tercatat Rp 12,70 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 829,76 triliun.

Adapun pinjaman luar negeri terbagi lagi ke dalam tiga kategori, yakni pinjaman bilateral Rp 312,64 triliun, pinjaman multilateral Rp 474,39 triliun dan pinjaman bank komersial Rp 42,73 triliun.