Ganjar Yasin Tepat 3 Tahun Menuai Pujian Netizen

Ganjar Yasin trending, pada Minggu 5 September 2021 adalah tepat merupakan akhir tiga tahun masa kepemimpinan pasangan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen itu.

Artinya Senin (6/9/2021) hari ini merupakan awal tahun keempat pasangan itu memimpin Jawa Tengah

Ganjar-Yasin dilantik Presiden Jokowi pada Rabu 5 September 2018 bersama kepala daerah terpilih lainnya di Istana Negara, Jakarta.

Kini Ganjar Yasin pun trending karena dianggap sukses memimpin Jawa Tengah.

Berikut cuitan netizen terkait Ganjar Yasin.

@JatengOpini: Pak @ganjarpranowo Gus @TajYasinMZ Semoga terus membangun Jawa tengah dengan harmonis dan Humanis . Di tahun ke 3 telah bermanfaat u/ warga jateng . Selamat menjalankan sisa Dua tahun yang akan datang, dengan setumpuk Pekerjaan yg blm terselesaikan .

@siticeriaselalu: Terus mengawal Ganjar Yasin menyelesaikan tugas sampai selesai masa jabatan nya,kemudian mendorong @ganjarpranowo menuju RI 1.

@aan_muba: Dalam 3 tahun kepemimpinan Ganjar Yasin pelaku UMKM Jateng pantas berbangga dengan berbagai upaya dan diberikan oleh pasangan pemimpin tersebut, yg membuat UMKM Jateng semakin meningkat dan mengemuka pencapaiannya.

@enricoadrian_: Komisi Penyiaran Indonesia ga bisa diharapkan lagi.. tapi Jawa Tengah punya Ganjar Yasin yg memberi harapan kepada masyarakatnya untuk semakin sejahtera

@anak_sultanjaya: ” SELAMAT TIGA TAHUN GANJAR YASIN MEMIMPIN JAWA TENGAH” Paku pin Mengabdi Sejahterakan Rakyat Jateng

@KataNadiaaa: Tak terasa 3 tahun sudah masa jabatan Ganjar Yasin … Sudah setengah periode lebih dua lelaki ini memimpin .. Prestasi demi prestasi terus ditorehkan … Terimakasih
@ganjarpranowo & @TajYasinMZ

@lnfiniteAccount: Ganjar Yasin, Gubernur dan Wakil Gubernur yg saling mengerti dan memahami tugas masing2… patut dicontoh oleh kepala daerah lain.

@DiniHrdianti: Duet pemimpin Ganjar Yasin yg mengabdi utk Jateng telah memasuki tahun ke 3, sll kompak dan harmoni utk amanah warga Jateng..

211.455 Guru Agama Dapat Insentif

Selama tiga tahun masa kepemimpinan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen, sebanyak 211.455 pengajar keagamaan di Provinsi Jawa Tengah mendapatkan insentif.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat pada Setda Prov Jateng, Imam Maskur, mengatakan pada tahun 2019, sebanyak 171.131 pengajar keagamaan telah mendapatkan insentif.

“Pemerintah menggulirkan dana sebanyak Rp.205.656.200.000,- untuk penyerahan insentif tersebut. Dana tersebut diambil dari APBD Provinsi,” kata Imam, Minggu (5/9).

Imam menambahkan, di tahun 2020, Pemprov Jateng menambah kuota pengajar keagamaan yang menerima insentif. Dari 171.131 orang, ditambahkan 40.324 orang pengajar keagamaan.

Dari penambahan tersebut, terdapat penggantian penerima insentif. Penggantian dilakukan lantaran ada penerima insentif yang meninggal, sehingga harus diganti dengan lainnya.

“Jadi pada tahun 2020, totalnya menjadi 211.455 orang pengajar keagamaan yang menerima insentif. Total anggaran yang digulirkan mencapai, Rp. 254.246.000.000,-. Sementara untuk tahun 2021 ini jumlahnya masih sama,” tambahnya.

Imam menjelaskan penerima insentif terdiri dari 206.302 orang pengajar Agama Islam Madin, TPQ, dan madrasah di Pondok Pesantren.

Kemudian sebanyak 4.057 orang pengajar Agama Kristen, 434 orang pengajar Agama Katolik. Untuk pengajar Agama Hindu yang menerima insentif sebanyak 164 orang, dan sebanyak 498 orang pengajar Agama Budha.

Pemberian insentif tersebut, diberikan Pemprov Jateng kepada pengajar keagamaan selama satu tahun penuh. Setiap bulannya, para mereka menerima Rp. 100 ribu.

Sebagai informasi, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, memastikan pemberian insentif kepada pengajar keagamaan tetap dilaksanakan meski di masa pandemi.

Gus Yasin, sapaan akrabnya, berharap pemberian insentif ini dapat meningkatkan kesejahteraan. Sekaligus memantapkan para pengajar keagamaan, untuk mendedikasikan diri dalam menyikapi moral anak bangsa saat ini.

“Harapan pertama memang munculnya program ini kita melihat bahwa madrasah dan diniyah nonformal itu masih belum tersentuh pemerintah. Maka kami mengusulkan insentif untuk kesejahteraan agar guru keagamaan lebih mantap lagi untuk mendedikasikan pendidikan agama, untuk menyikapi moral anak bangsa,” tandas Wagub.

Listrik Gratis 15,000 Rumah

Tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberi bantuan sambungan listrik gratis atau listrik murah untuk 15 ribu rumah di berbagai daerah di Jateng seperti Banyumas, Wonogiri, Cilacap, Pati, Kebumen, Blora, Rembang, dan lainnya.

Progress pekerjaan itu masih berlangsung hingga akhir tahun. Pada Juli 2021 sudah terpasang 4.304 unit rumah atau 28,69 persen.

“Total dipasang sampai 2020 sudah sampai pada angka 40 ribu lebih sambungan. Yang tahun ini, sudah bertambah lagi progres tahun ini masih belum closing (sesuai target), karena ini masih on going (sedang berlangsung),” kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng Sujarwanto Dwiatmoko.

Program ini merupakan salah satu capaian tiga tahun pemerintahan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen yang ditujukan untuk membantu rumah warga miskin, sekaligus mendorong perekonomian masyarakat yang terpuruk akibat Pandemi Covid-19.

Sesuai rencana, tahun ini akan dipasang 15 ribu sambungan listrik. Kendati pandemi, pihaknya tetap akan memproyeksikan sampai akhir tahun 2021 untuk bekerja keras mewujudkannya.

“Optimisnya terpasang 10 ribu (sambungan listrik). Karena tahun ini sepertinya kita pasang 15 ribu tapi ternyata banyak yang sudah mulai pasang sendiri,” sambungnya.

Berkurangnya rencana pemasangan sambungan listrik juga akibat faktor lain seperti pemilik rumah yang sudah meninggal, dan lain sebagainya.

Sujarwanto menuturkan, program sambungan listrik ini telah dilakukan sejak 2014. Sampai pada tahun 2020 sudah terealisasi hingga 40.173 unit rumah yang mendapat sambungan listrik gratis.

Dari jumlah itu, pemasangan sambungan listrik terbanyak di Banyumas 3.200 unit; Wonogiri 2.450 unit; Cilacap 2.371 unit; Pati 2.137 unit dan Blora 1.816 unit.

1,5 Juta Rumah Diperbaiki

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengejar penuntasan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada awal tahun menjabat, pasangan Ganjar-Yasin menargetkan sebanyak 1.582.024 rumah diperbaiki.

Hal itu termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018, di tahun 2020 tersisa 827.009 unit diselesaikan.

Kepala Disperakim Provinsi Jawa Tengah Arief Djatmiko mengatakan, setiap tahun target perbaikan RTLH di Jateng adalah 100 ribu unit.

Di tahun 2019 terjadi peningkatan kualitas RTLH menjadi lebih dari 102 ribu unit, sehingga melebihi target.

Ia menyebut, target tersebut dicapai dengan sinergi pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, ada pula peran serta dari BAZNAS dan Pemerintah Desa melaui Dana Desa serta sektor swasta melalui program tanggungjawab sosial perusahaan.

Arief menyebut, meskipun dari target BNBA RPJMD Provinsi Jateng tinggal menyisakan 827.009 unit RTLH. Namun masih terdapat tambahan data RTLH dari evaluasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang jumlahnya hampir sama. Sehingga jika ditambah data DTKS, jumlah RTLH menjadi hampie dua kali lipat.

“Walaupun setiap tahun kita intervensi untuk perbaikan RTLH, tetapi saat ini jumlahnya masih sangat banyak yaitu 1.632.071 unit RTLH yang harus diperbaiki. Rinciannya 827.009 adalah data dari RPJMD dan 805.062 merupakan data baru, dari updating DTKS” sebutnya, dihubungi via telepon, Jumat (3/9/2021).

Namun demikian, di tahun 2022 dana stimulan Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) untuk perbaikan RTLH dari APBD provinsi, direncanakan naik. Dari semula 12 juta rupiah per unit, menjadi 17 juta rupiah per unit rumah. Itu dilakukan, untuk lebih meningkatkan kualitas rumah yang diperbaiki.

Ia tidak menepis kondisi di mana Pandemi Covid-19 memengaruhi alokasi perbaikan RTLH. Pemerintah daerah banyak melakukan refocusing dana peningkatan kualitas RTLH dalam rangka penanganan kemiskinan tersebut.

“Di tahun 2020 kemarin, kita berhasil merenovasi 75.230 unit RTLH,” urainya.

Terakhir, ia berharap agar mereka yang merasa berhak dibantu perbaikan RTLH nya, segera menghubungi pemerintah desa setempat. Hal itu agar, yang bersangkutan bisa masuk dalam usulan musdes dan yang belum masuk DTKS dapat segera didaftarkan ke basis data terpadu (BDT) milik Dinas Sosial.

“Apalagi sistem kita sudah terkoneksi dengan sistem cari BDT milik Dinsos. Sehingga kalau sudah masuk ke sistem Dinsos, maka akan terdaftar ke kita,” pungkas Arief.