Business is booming.

Isu Baru: Yudo Margono Panglima TNI, Andika Perkasa Kepala BIN

Fadjroel belum bisa memastikan kapan surat presiden tentang calon panglima TNI

Isu pergantian Panglima TNI dan Resfuffle kabinet tampaknya akan dilakukan bersamaan.

Pergantian Panglima TNI terkait masa pensiun Marsekal Hadi Tjahjanto bulan Nopember 2021.

Pada saat bersamaan PAN bergabung dengan koalisi Presiden Jokowi dengan janji tak tertulis kursi menteri.

Gabungan itu itulah yang memunculkan paket reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.

Yang agak bergeser dari isu sebelumnya adalah nama panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto diperkirakan dari TNI AL atas nama KSAL Laksamaka TNI Judo Margono.

KSAD Jendral TNI Andika Perkasa akan memperoleh jabatan tak kalah mentereng, bahkan umur yang lebih lama yakni Kepala BIN.

Sedang kepala BIN Budi Gunawan diplot menjadi Menkopolhukam menggeser Mahfud MD yang diprediksi bergeser menjadi MenkumHAM.

Berikut Daftar Menteri Isu Reshufle Kabinet

Budi Gunawan – Menkopolhukam sebelumnya Kepala BIN

Mahfud MD – MenkumHam sebelumnya Menkopolhukam

Andika Perkasa – Kepala BIN sebelumnya KSAD

Yudo Margono – Panglima TNI sebelumnya KSAL

Zulkifli Hasan – Menteri Perhubungan anggota cabinet baru (Ketum PAN)

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman yang dikonfirmasi mengaku hingga kini belum mengetahui calon Panglima TNI pilihan Presiden.

“Ini juga bagian dari hak prerogatif beliau. Jadi yang kita tahu ada waktu dimana Pak Panglima akan selesai masa tugasnya dan tentu secara prosedural tentu ada penggantian. Mengenai prosesnya itu betul-betul di tangan Presiden Joko Widodo,” kata Fadjroel di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Fadjroel juga belum bisa memastikan apakah surat presiden (Surpres) pencalonan panglima TNI telah dikirimkan ke DPR atau belum.

Baca Juga:  Bima Arya Praktik Makan Pecel Lele 20 Menit di Warung, Rasanya Seperti Sahur Kesiangan, Imsak Sisa 20 Menit

Surpres tersebut diurus oleh Kementerian Sekretariat negara.

Hanya saja berdasarkan sumber Tribunnews, draf Surpres tersebut telah siap dan tinggal menunggu waktu dikirimkan ke DPR.

“Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi mengenai surat presiden tersebut. Menurut hemat kami itu wewenang dari Kementerian Setneg,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan sampai saat ini surat presiden terkait Panglima TNI belum diterima di Komisi I.”Surpres setahu saya belum,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (23/9/2021).

Ia memprediksi Surpres akan dikirimkan setelah gelaran PON Papua, karena Panglima TNI ditunjuk menjadi tanggung jawab dalam pengamanan PON terutama ketika ada tamu negara. Untuk diketahui PON Papua digelar dari 2-15 Oktober 2021.

Hasanuddin memastikan momen tersebut tidak akan mepet atau mendesak.

“Kalau kita lihat tanggal 8 Oktober sampai 7 November 2021 itu adalah masa Reses DPR. Dari 8 November sampai 29 November adalah waktu untuk melakukan fit dan proper test. Jadi masih memenuhi syarat” katanya.

“Sehingga 1 Desember pak Hadi bisa melaksanakan pensiun. Serah terima bisa dilakukan pada Minggu kedua atau ketiga bulan November 2021,” pungkas Hasanuddin.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah hal tersebut.

“Enggak ada (reshuffle dalam waktu dekat),” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2021).

Praktino sendiri ke Gedung DPR untuk menemui Ketua DPR Puan Maharani dan pimpinan DPR lainnya untuk menyerahkan surat presiden (surpres) terkait Ibu Kota Negara (IKN).

Dirinya hadir di Kompleks Parlemen Senayan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala BAPPENAS Suharso Monoarfa.

Diketahui, isu reshuffle berkembang selain karena pensiunnya Panglima TNI, juga berbarengan dengan masuknya poros baru di pemerintahan lewat Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca Juga:  Jenderal TNI Andika Perkasa Hapus Tes Keperawanan Seleksi Kowad

Sejumlah nama PAN pun disebut berpotensi mengisi pos kementerian dan lembaga.

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan merespons santai perihal isu tersebut.

Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, pihaknya menyadari bahwa saat Pilpres 2019 lalu mendukung pasangan calon yang kalah yakni Prabowo-Sandiaga, sehingga PAN merasa tidak punya hak untuk mengisi slot kabinet.

“Saya menyampaikan, PAN itu mendukung Prabowo walaupun sekarang jadi Menteri, ya itu soal lain. Jadi, kita gak punya hak soal apapun,” kata Zulhas kepada wartawan di Kantor DPP PAN, kawasa Warung Buncit, Jakarta Selatan, Senin (23/8/2021) lalu.

Namun Zulhas mengatakan apabila pihaknya diminta untuk berkontribusi di kabinet, maka kader terbaik PAN akan didelegasikan membantu pemerintahan saat ini.

“Semuanya hak Pak Jokowi, karena kami kan gak mendukung (waktu Pilpres 2019), kalau kami diminta membantu Indonesia apapun kami beri,” ujarnya.

Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...