Masuk Pandora Papers, Luhut Malah Dipercaya di Proyek Kereta Cepat
Di negara lain, pejabat masuk daftar Pandora Papers dipeloti, di sini malah dipercaya
Luhut B Pandjaitan akhirnya trending setelah ditunjuk Presiden Jokowi memimpin Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
Beragam pujian dan kritkan pun muncul dengan banyaknya kepercayaan yang diberikan kepada Luhut.
Saking dipercayanya mantan politisi Partai Demokrat Ferdinan Hutahean mengusulkan Luhut maju sebagai cawapres 2024.
“Hanya orang berprestasi yang diberi beban kerja dan tanggung jawab lebih banyak..Cocok ini pak Luhut jadi Wapres 2024..” Demikian @FerdinandHaean3
“Mantap opung…memang opung luar biasa dan paling serba bisa. Salut punya Mentri kayak opung ini. Harusnya Indonesia bangga memiliki seorang opung Luhut.” @PresidenKopi
Namun mantan jurnalis senior Farid Gaban mengkritik penunjukkan Luhut di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Terutama karena terkait temuan terakhir dimana Luhut masuk Pandora Papers, pejabat diduga pengemplang pajak.
“Di negara lain, pejabat dan politikus yang masuk daftar Pandora Papers dipeloti untuk disidik. Di sini dikasih jabatan baru (lagi). Indonesia memang istimewa.” @faridgaban
Seperti diketahui Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.
Hal itu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Dilihat dari laman resmi Sekretariat Negara, Perpres tersebut diteken Jokowi pada 6 Oktober 2021.
“Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,” demikian bunyi Pasal 3A Ayat (1) Perpres.
Sebagaimana bunyi Perpres, Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Perhubungan.
Lantas, apa tugas komite tersebut? Menurut Pasal 31 Ayat (2), Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung setidaknya mempunyai dua tugas utama.
Pertama, menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Tugas itu meliputi perubahan porsi kepemilikan perusahaan patungan, dan/atau penyesuaian persyaratan serta jumlah pinjaman yang diterirna oleh perusahaan patungan.
Tugas kedua yakni menetapkan bentuk dukungan pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Tugas itu meliputi rencana penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) untuk keperluan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, serta pemberian penjaminan pemerintah atas kewajiban pimpinan konsorsium BUMN apabila diperlukan.
Adapun konsorsium yang ditugaskan pemerintah untuk mempercepat penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung terdiri dari empat BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII.
“Konsorsium badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diwujudkan dalam bentuk perusahaan patungan,” demikian bunyi Pasal 1 Ayat (3) Perpres Nomor 93 Tahun 2021.