Business is booming.

Menteri Lingkungan Hidup Trending Usai Bikin Utas, Netizen Geli?

@okkymadasari: Pak Jokowi menutup-nutupi aib, Bu Siti Nurbaya malah membukanya

Menteri Lingkungan Hidup tiba-tiba trending.

Tak lain tak bukan karena Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membuat cuitan panjang dalam bentuk utas atau thread.

Di luar isi cuitan, aksi Menteri dari Partai Nasdem itu ditanggapi sinis bahkan jadi lucu-lucuan oleh netizen.

Melalui akun @SitiNurbayaLHK, sang menteri membagikan 11 cuitan tentang pembangunan besar-besaran era Jokowi dan keleastarian hutan.

“Saudara-saudara, kami perkenalkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,” Demikian akun @GreenpeaceID.

Hingga tulisan ini diturunkan cuitan satire Green Peace telah diretweet 2.475 kali dan disukai 4.655 orang.

Cuitan lain yang memperoleh respon banyak adalah dari novelis @okkymadasari

“Pak Jokowi menutup-nutupi aib, Bu Siti Nurbaya malah membukanya”

Cuitan Okky diretweet 475 kali dan disukai 1.799 orang

Berikut Cuitan lain Tentang Menteri Lingkungan Hidup

@WAPamungkas: Menteri Lingkungan Hidup berstatement seperti ini jelas saja tidak elok.

@kinaru_: Memperkenalkan menteri lingkungan hidup era jokowi :

@randyaria: Menteri Lingkungan Hidup yang digabung dengan Kehutanan aja sepertinya udah salah kaprah terbesar. Yg satu fokus menata lingkungan yg satu fokus eksploitasi hutan untuk ekonomi

@DwiSriAgustini1: Lebih pantas jd menteri lingkungan hidup

@rastafaris: Menteri lingkungan hidup dan kehutanan akhir-akhir ini lagi suka mencuitkan drunk tweets. Mendingan liat cuitan Jeriko Silitonga aja deh.

Thread Siti Nurbaya

@SitiNurbayaLHK: FoLU net carbon sink 2030 jangan diartikan sebagai zero deforestation. Ini perlu dipahami semua pihak bagi kepentingan Nasional.

Melalui agenda FoLU net carbon sink, Indonesia menegaskan komitmen mengendalikan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan sehingga terjadi netralitas karbon sektor kehutanan (diantaranya berkaitan dengan deforestasi) pada tahun 2030.

Bahkan pada tahun tersebut dan seterusnya bisa menjadi negatif, atau terjadi penyerapan/penyimpanan karbon sektor kehutanan.

Baca Juga:  Klasemen Liga 2, PSIM Lolos 8 Besar dan Akan Hadapi Juara Grup D

Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi.

Menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values and goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi.

Kekayaan alam Indonesia termasuk hutan harus dikelola untuk pemanfaatannya menurut kaidah—kaidah berkelanjutan di samping tentu saja harus berkeadilan.

Kita juga menolak penggunaan terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Karena di Eropa contohnya, sebatang pohon ditebang di belakang rumah, itu mungkin masuk dalam kategori dan dinilai sebagai deforestasi. Ini tentu beda dengan Indonesia.

Memaksa Indonesia untuk zero deforestation di 2030, jelas tidak tepat dan tidak adil. Karena setiap negara memiliki masalah-masalah kunci sendiri dan dinaungi Undang-Undang Dasar untuk melindungi rakyatnya.

Misalnya di Kalimantan dan Sumatera, banyak jalan yang terputus karena harus melewati kawasan hutan. Sementara ada lebih dari 34 ribu desa berada di kawasan hutan dan sekitarnya.

Kalau konsepnya tidak ada deforestasi, berarti tidak boleh ada jalan, lalu bagaimana dengan masyarakatnya, apakah mereka harus terisolasi? Sementara negara harus benar-benar hadir di tengah rakyatnya.

Inilah yang saya sampaikan saat memenuhi undangan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow, kemarin (2/11/2021).

Komentar
Loading...