Dana 10 M Trending Usai MUI DKI Bikin Tim Siber, Benarkah Terkait?

MUI DKI dan dana hibah Rp 10 miliar atau 10 M trending, keduanya berkaitan.

Mulanya yang muncul MUI DKI yang memutuskan membentuk pasukan cyber guna menangkap opini negatif terhadap ulama.

Selain itu menangkal opini negatif terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pertanyaan yang berkembang kemudian, mengapa harus Anies Baswedan. Apakah Anies seorang ulama?

Lalu munculkan angka 10 M dimana MUI DKI baru saja menerima dana hibah sebesar Rp 10 Miliar dari Pemprov DKI.

Dana itu sangat besar jika dibanding dana hibah terhadap dua ormas terbesar di Indonesia yakni NU dan Muhamadiyah

NU hanya mendapat Rp2,07 miliar sedang Muhammadiyah 1,89 miliar.

Keputusan MUI DKI dapat dana hibah dari Pemprov DKI pada awal November 2021.

Sementara MUI DKI akan membentuk tim siber guna menghadapi buzzer yang menyerang ulama dan Anies tanggal 11 Nopember atau sepekan kemudian.

“Baru “ngeh” kenapa MUI DKI Dapat Hibah 10 M, sedangkan NU DKI cuma 2 M dan Muhammadiyah DKI cuma 1,8 M. Ternyata MUI DKI bikin buzzer-buzzer buat belain Anies Wajah dengan air mata bahagia Dan Anies ditempatkan seperti ulama wkkk…” Demikian akun @GunRomli mengungkapkan.

“Pantes galaknya gak kira2.. 10 miliarrrr..” tulis @Dennysiregar7

“10 M + 36 M kalau digunakan untuk mengeruk waduk atau membersihkan kali, jauh lebih bermamfaat dibanding mendirikan buzzer sahabat teroris.” @FerdinandHaean3:

Sementara itu akun @muchlis_ar mempertanyakan MUI yang pernah menulis fatwa bahwa buzzer haram tapi sekarang MUI DKI malah bikin tim siber penangkal buzzer. Karena Rp 10 M?

“Haram.-> 10 M. -> halal. Harga sebuah fatwa.”

Belum ada klarifikasi dari MUI DKI kecuali klarifikasi dari Pemprov DKI terkait dana hibah Rp 10 M untuk MUI DKI.
MUI DKI Bikin Tim Siber

Alasan Bikin Tim Siber

Seperti diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta akan membentuk tim siber guna menghadapi buzzer yang menyerang ulama.

Selain itu, tim siber ini juga bertujuan untuk menangkal serangan yang disampaikan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ketua Umum MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi bersama Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) se-DKI Jakarta di Hotel Bintang Wisata Mandiri, Senin (11/10/2021).

Munahar dalam arahannya berharap Infokom MUI DKI bisa melawan para buzzer yang dianggap telah meresahkan umat Islam.

Munahar berharap Infokom MUI DKI memiliki ahli siber untuk melawan orang-orang yang menghantam umat Islam.

Ia menegaskan, hal itu sesuai tugas MUI untuk menegakkan yang benar dan melarang yang salah atau amar ma’ruf nahi mungkar.

“MUI tidak usah takut untuk katakan yang haq itu haq (benar). Saya punya prinsip kalau berkaitan dengan Al Quran dan As Sunnah tidak ada tawar menawar bagi saya,” kata Munahar seperti dikutip dari situs web resmi MUI, Jumat (19/11/2021).

Ia menegaskan, tugas Infokom MUI tidak bermain di atas mimbar, tapi melalui berita dan informasi yang disebarluaskan melalui kanal resmi MUI seperti media sosial.

Oleh karena itu, untuk tingkat kota, perlu dibentuk tim khusus siber di bawah koordinasi MUI DKI Jakarta yang membuat berita dan informasi untuk disampaikan kepada masyarakat.

“MUI DKI juga perlu setiap hari membuat konten-konten dan setiap kegiatan MUI selalu dibuat beritanya,” kata mantan Ketua Umum MUI Jakarta Barat itu.

Munahar juga berharap Infokom dan MUI DKI bisa membela dan membantu Anies yang telah bekerja keras untuk masyarakat Ibu Kota.

Jika para buzzer mencari kesalahan Anies, maka Infokom bisa mengangkat keberhasilan Anies.

Klarifikasi Dana Hibah Rp 10 M

Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengungkap alasan dana hibah Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih besar dibandingkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Persisnya MUI DKI Rp 10 Miliar, NU DKI hanya mendapat Rp2,07 miliar sedang Muhammadiyah DKI Rp 1,89 miliar.

Artinya, dana hibah yang diterima MUI hampir 5 kali lebih besar dibandingkan NU dan Muhammadiyah.

“MUI adalah induk ormas Islam yang membawahi dan menaungi banyak sekali ormas Islam di DKI Jakarta,” ucapnya, Sabtu (6/11/2021) lalu.

Ariza menyebut, perbedaan mencolok pemberian dana hibah ini tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang melanda sejak 2020 lalu.

“Terkait dana hibah semua dana hibahnya ini disesuaikan dengan kemampuan daripada Pemprov DKI,” ujarnya.

Untuk itu, Pemprov DKI melakukan penyesuain anggaran sesuai skala prioritas dan MUI mendapat porsi lebih banyak.

“APBD kita terkoreksi, terkontraksi cukup tinggi dan MUI memang lebih tinggi dana hibahnya daripada NU dan Muhammadiyah,” kata Ariza.