Business is booming.

UU Cipta Kerja Dicap Inkonstitusional Bersyarat, Jokowi Jamin Investasi

Presiden memastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi

Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini memutuskan bahwa UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

Ketua MK Anwar Usman membacakan langsung putusan itu, Kamis (25/11/2021).

Hari ini Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Demikian disampaikan oleh Presiden dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 29 November 2021.

“Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK,” ucap Presiden seperti disiarkan Youtube Sekretariat Kabinet RI

Kepala Negara menyebutkan bahwa dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti dan melakukan perbaikan terkait putusan tersebut.

Presiden menambahkan, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku.

“Saya telah memerintahkan kepada Menko dan menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya dan MK sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku. “

“Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan,” tuturnya.

Presiden menegaskan, komitmen pemerintah terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan.

Presiden juga memastikan bahwa pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia.

Baca Juga:  Sulit Dipercaya, Ronaldo Selamatkan Manchester United

“Saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri, bahwa investasi yang telah dilakukan, serta investasi yang sedang dan akan berproses, tetap aman dan terjamin,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara
bersyarat.

Putusan MK cukup mengejutkan, UU Cipta Kerja pun menjadi trending.

UU Cipta Kerja yang disahkan pemerintah dinyatakan cacat formil karena proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak melibatkan partisipasi publik yang maksimal.

“Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” ungkap Anwar.

Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, UU Cipta Kerja tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen.

Selain itu, Mahkamah menyatakan, seluruh UU yang terdapat dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan.

Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...