Business is booming.

PKS Kerahkan Akun Medsos untuk Naikkan Hastag Tolak Ibukota Baru

Presiden PKS : Siapa yang Diuntungkan Pindh Ibu kota Negara saat Pandemi ?

Hastag Tolak Ibukota Baru atau #TolakIbukotaBaru ternyata isinya dari PKS atau Partai Keadilan Sejahtera.

Terutama dari pentolan PKS, Hidayat Nur Wahid yang kini menjabat Wakil Ketua MPR.

Begitu mengklik #TolakIbukotaBaru maka yang muncul adalah cuitan Hidayat Nur Wahid dan akun-akun resmi PKS.

Melalui akun twitternya, @hnurwahid mengomentari berita-berita kontra dengan pemindahan ibu kota.

Alasannya dana untuk pemindahan Ibukota lebih bermanfaat untuk kegiatan lain yang lebih mendesak seperti menangani covid-19 dan dampaknya.

Berikut cuitan terpopular tentang #TolakIbukotaBaru

@hnurwahid: APBN Seret, Ketua Banggar DPR Minta Pemerintah Evaluasi Program Ibu Kota Baru & Proyek Lainnya. #TolakIbukotaBaru. Komentari berita cnbcindonesia.com

@hnurwahid: Butuh Rp466 T Demi Pindah Ibu Kota Baru, Pemerintah Bakal Pungut Pajak Khusus, Refly H: Efektif atau Tidak?. Dan Apa Itu Prioritas Negara? Bukan kah lebih prioritas atasi covid-19 dg segala dampaknya, juga laksanakan janji2 kampanye?. #TolakIbukotaBaru.

@hnurwahid: Prof Didiek Rachbini : “Bangun Ibu Kota Baru Saat Pandemi: Salah & Tak Masuk Akal”. Di ASEAN, Mynmar dan Malaysia Juga Pindahkan Ibukota, tapi tidak saat pandemi, itu pun dinilai gagal dan tak penuhi target. #TolakIbukotaBaru.

@hnurwahid: Pansus RUU IKN Gelar Rapat Saat Reses, Kejar Pengesahan 18/1/2022. Spt ini jg dulu DPR garap RUU Omnibuslaw Ciptakerja; buru2, di masa reses sekali pun, pdhl saat reses mestinya Anggt DPR ketemu konstituen. Hasilnya? Banyak masalah. #TolakIbukotaBaru.

Baca Juga:  Netizen Sayangkan Masih Ada Warga yang #VaksinKokPilahPilih

@hnurwahid: “Superkilat Pembahasan RUU Ibu Kota Negara dan Kisah Bandung Bondowoso…-Kompas.id”. Ingat RUU Omnibuslaw Ciptaker, dibahas dg “superkilat” juga, dan terbukti wariskan banyak masalah, MK menilainya : inkonstitusional terbatas. #TolakIbukotaBaru.

@hnurwahid: Pengamat Dari Univ Trisakti ; Waspada Potensi Mangkrak Pemindahan Ibu Kota. #TolakIbukotaBaru.

@FPKSDPRRI: IRONI itu, KATANYA tidak gunakan APBN, FAKTANYA pake APBN 53,5 %. KATANYA tidak gunakan Utang, FAKTANYA pake instrumen pembiayaan sukuk negara / Utang. KATANYA bangun IKN tunggu UU, Faktanya Groundbreaking IKN di gelontorkan Rp 1,7 Triliun Tahun 2021

@pksjabar:Wow, fantastis! https://industry.co.id/read/95067/anggota-dpr-sebut-biaya-pembangunan-ikn-berpotensi-melonjak-berkali-lipat-dari-angka-rp490-triliun #TolakIbuKotaBaru

@PKSDKIJakarta: #TolakIbukotaBaru

@pksqatar: Kembali Diterjang Banjir, Penajam Paser Utara Bukan Pilihan Ideal untuk Ibu Kota Negara #TolakIbukotaBaru

@PKSKalbar:Ada udang di balik bakwankah IKN dipindah saat ini #TolakIbuKotaBaru

@pks_rancasari: #TolakIbuKotaBaru Presiden PKS : Siapa yang Diuntungkan Pindh Ibu kota Negara saat Pandemi ?

Tentang Pemindahan Ibu Kota Baru

Upaya pemindahan ibu kota Indonesia dimulai pada tahun 2019 pada masa kepresidenan Joko Widodo.

Melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa.

Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024.

Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ibu kota baru tersebut akan dinamai Penajam.

Hingga kini proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terus berlanjut.

Pemerintah terus menggodok konsep dan landasan hukum proyek tersebut.

Desain ibu kota negara baru juga terus dimatangkan.

Konsep otorita Rencananya, konsep pemerintah daerah khusus akan diterapkan di ibu kota negara baru.

Baca Juga:  Shandy Purnamasari Laporkan Kasus Penipuan Merek, Sang Suami, Gilang Widya Pramana Saksinya

Dengan konsep tersebut, IKN bakal dipimpin oleh kepala otorita yang berkedudukan setingkat menteri.

Konsep ini tertuang dalam Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).

Rupanya, konsep otorita itu menuai perdebatan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) IKN DPR dengan pemerintah dan DPD, Kamis (13/1/2022).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pun menjelaskan bahwa konsep tersebut hanya persoalan penyebutan nama.

Ia menegaskan bahwa konsep otorita di IKN nantinya setingkat dengan pemerintah provinsi.

Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...