Bubarkan PKS Trending, Jawab Ajakan Referendum Pemindahan Ibukota

Hastag Bubarkan PKS atau #BubarkanPKS trending.

Hastag itu muncul sebagai jawaban atas pernyataan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) yang mendorong pelaksanaan referendum Ibu Kota Negara (IKN) baru.

HNW adalah politisi senior PKS.

PKS memang menjadi satu-satunya Parpol yang berusaha menggagalkan pemindahan ibukota.

Padahal rencana pemindahan ibukota sudah dimulai sejak 2019 dan kini tinggal finalisasi.

Netizen pun jengah dengan kelakukan PKS hingga muncul #BubarkanPKS trending.

Berikut cuitan sejumlah netizen terkait #BubarkanPKS trending.

@Rosedah76: Bagaimana kalau kita referendum balik. Saiyah sangat setuju #BubarkanPKS

@Lady_Zeebo: Bagaimana kalau kita Referendum Soal Pembubaran PKS, Yes or No. @hnurwahid aku sih Yes Baaangeet Ok.

@YudiWah40981701: Saya dulu salah satu pengagum pantai PKS, Dengan Alasan partai yang konsisten dg keislaman. Ternyata Ooh ternyata Medsos menguak semua tipu muslihat PKS… Partai dimana didalamnya banyak bertentangan dg kebijakannya itu sendiri…. #BubarkanPKS

@Tere3413: #BubarkanPKS Indonesia damai tanpa PKS

@DontForgetAisha: Pks ini kerjaannya cuma main main di DPR #BubarkanPKS

@Rahyudin6: Cebong ngamuk #BubarkanPKS

@Nandasumar12: Tangkap penebar hoaks gaas #BubarkanPKS

@KrisyantoOni: Saya mulai gerah lihat nama PKS. #BravoNKRI #NKRIhargaMati #BubarkanPKS

@masochim. Yes banget, #BubarkanPKS

Sebelumnya Hastag Tolak Ibukota Baru atau #TolakIbukotaBaru trending, ternyata isinya dari PKS atau Partai Keadilan Sejahtera.

Terutama dari pentolan PKS, Hidayat Nur Wahid yang kini menjabat Wakil Ketua MPR.

Begitu mengklik #TolakIbukotaBaru maka yang muncul adalah cuitan Hidayat Nur Wahid dan akun-akun resmi PKS.

Melalui akun twitternya, @hnurwahid mengomentari berita-berita kontra dengan pemindahan ibu kota.

Alasannya dana untuk pemindahan Ibukota lebih bermanfaat untuk kegiatan lain yang lebih mendesak seperti menangani covid-19 dan dampaknya.

Terbaru HNW mendorong pelaksanaan referendum untuk meminta persetujuan masyarakat terkait rencana pemerintah yang ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Pelaksanaan referendum dinilai penting mengingat Presiden Joko Widodo, kata HNW, pernah meminta izin masyarakat terkait rencana ingin memindahkan ibu kota. Kata dia, pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam forum kenegaraan di sidang MPR 2019 silam.

“Pak Jokowi, pada awal sekali menyampaikan masalah ini, meminta izin kepada rakyat untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur,” kata HNW dalam diskusi daring seperti dikutip CNNIndonesia, Selasa (18/1).

“Sangat wajar mestinya dilakukan referendum saja. Untuk mengetahui, sesungguhnya yang dimaui rakyat itu bagaimana. Sebagaimana dimintakan izinnya oleh presiden,” tambahnya.

Namun, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyayangkan sebab hingga kini, baik pemerintah maupun DPR tak melakukannya.

Padahal, mengutip hasil poling salah satu politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, HNW menyebut mayoritas warganet menolak rencana pemindahan ibu kota.

Poling itu dilakukan Jansen lewat akun twitter pribadinya pada Selasa (18/1) atau bersamaan dengan pengesahan RUU IKN.

Hingga pukul 15.39 WIB, atau tiga jam setelah poling itu dibuka, 90 persen dari 5.058 warganet menolak rencana pemindahan ibu kota.

Selain lewat referendum, persetujuan rakyat terkait pemindahan ibu kota, kata HNW mestinya juga bisa dilakukan lewat survei.

Namun, ia menyayangkan hingga kini belum ada lembaga survei yang mengukur kehendak rakyat terkait hal itu.

DPR diketahui telah mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang lewat rapat paripurna pada hari ini, Selasa (18/1).

Pengesahan undang-undang itu dilakukan meski tak sedikit pihak mengkritik keras pembahasan rancangan aturan yang cenderung serampangan dan supercepat.