Tagar 2024 Gantian Trending, Netizen Kaget Kok 3 Periode?

Tagar 2024 Gantian trending di media sosial Twitter pada Senin (29/8/2022), menyusul Presiden RI Joko Widodo blak-blakan tak melarang wacana presiden menjabat tiga periode bergulir.

Tak heran pernyataan Presiden Jokowi lagsung membuat netizen bereaksi hingga tercatat 4.619 ciutan (Tweets) yang disampaikan netizen, menanggapi tagar 2024 Gantian. Berikut beragam ciutan mereka.

Seperti pemilik akun Twitter @ArieMutyara menulis, “Awal’y kek nolak 3 periode, tapi makin kesini trus²an kasi kode ke partai ‘tuk seolah² denger aspirasi rakyat bwt ubah konstitusi. #2024Gantian”

Lalu @Mdy_Asmara1701 menulis, “#2024Gantian harus terus digaungkan, harus dikawal terus, jangan sampai lengah dalam mengawasi MPR agar tidak kecolongan”

@AyahFathan3 menulis, “Jika ingin bernegara dengan baik , patuhlah pada konstitusi…”

@UpasRitonga2 menulis, “Setuju,,dan saya yakin gantiin pak
@jokowi adalah bapak @ganjarpranowo”

@EndangUban menulis, “Udah terang2an bilang wacana 3 periode itu cerminan demokrasi, spt rakyat minta presiden mundur”

@indraya04828680 menulis, “Setuju bang, tapi jangan ganti yg dia lagi2 bang”

@BangAli32837095 menulis, “Klo minta 3 periode pasti udah putus urat malunnya”

@doddipra menulis, “apa nggak bosan ya…kita aja bosan kok…”

@KoalaBelantara menulis, “Jangan kemaruk jokowi n genk..
Jgn langgar konstitusi.. Jgn cuma mikin hancur negara tok”

@Dachi21597393 menulis, “Emang ada wacana 3 priode lagi…”

@mlenuk12 menulis, “Kalau gantian takutnya sama dengan yg sebelumnya”

@Mad44565529 menulis, “Rakyat yang mna???pendukung bpk saja sudah ngeluh semua pada mahal,masa mnta 3 periode..tdk usah saja bapak..pertanggung jawaban di hari akhir nnti berat bapa,klw bapak tdk amanah..cukup sampai 2024 saja,setelah itu Ganti yg baru”

@IsmailIlyas1 menulis, “Ucapan tukang ngibul ini selalu bersayap, taat konstitusi dan kehendak rakyat, nanti ketika dia mengangkangi konstitusi utk 3 periode dia bilang itu kehendak rakyat yang mendukungnya.”

@blank_______303 menulis, “Gantian yg maling atau gmn pak? Ahh sudahlah.. pesimis duluan dgn polikus disni..
Gak ada takut2nya dgn api neraka”

@GoenardiG menulis, “Gantian dong, udah gak kuat pengen berkuasa, 10 taun nganggur kekuasaan dan hanya nyinyir itu sakit tau..”

@mehdiyuli menulis, “ya emang gantian, kan konstitusinya begitu! takutan amad lu #2019 ganti presiden -> #2022 turunkan jokowi -> #2024 gantian -> terus apaan lagi lu maunya”

@Agust_arm menulis, “Gantian partai pemenang nya? Gantian yang masuk penjaranya?”

@rurisonatha menulis, “Gantian sama siapa …??? Mau minta gantian tapi masih belum tau sama siapa ya ?”

@EndangUban menulis, “Ini kok terasa kyk memohon, mengemis ya. Kayak dia yg punya negara. Pdhal itu harusnya dijamin UU.”

@AZIR08845903 menulis, “Emang harus gantian…setuju bang”

@s_sunjoyo menulis, “Mau diGanti atau diturunkan daah gitu aja”

@Zoe_namakoe menulis, “yaelah gitu amat yak.., gak ada keren2nya, itu2 aja..”

@naswardisihaloh menulis, “Gantiannya bukan saja di eksekutif, juga legislatif dan yudikatif.”

@singo_karyo menulis, “Gantian dengan Ganjar Pranowo, gitu ya?”

@Yudha_YWP menulis, “Jika seharusnya #2024Gantian tapi msh ngotot pengen lanjut, patut diduga mreka itu klan2 partai wong licik!!”

@RajabRudi menulis, “Kehendak rakyat? Maksudnya jika ada rakyat yg menginginkan Bapak untuk tiga periode terus bapak bersedia ya Pak?”

@ian_galen menulis, “Konstitusi sudah mengatur secara jelas kok masih pengen menabrak sih”

@sujaiimanullah menulis, “Klo sdh pegang dana 300T untuk 2024 gimana bang? Apa iya mau gantian?”

@Wahhyyoou menulis, “Iya gantian Mau ngerasain AC nya istana juga kan pak? Sabar bntr lagi pak Semoga di lirik yaa”

@atho_tombol menulis, “Saya dukung 3 periode asal KPU di bubarkan,jadi negara ga perlu repot² menghabiskan dana triliunan rupiah.#MukeGile #2024Gantian”

@ratnasuryono menulis, “Lu pikir milih pres main tunjuk??Tunggu hasil pemilulah, masy pasti pilih yg aseli indo dong”

@Adhi_Beka2 menulis, “Terserah rakyat pemilih lah mblem… Masak dianggap piala bergilir…”

@poooo_ciimoetzz menulis, “Wkwkw… Sabar msh 3 tahun lagi.. Dah emang 2024 gantian pak ganjar yg jadi presiden”

@Muchllas_G89 menulis, “iya #2024Gantian setelah pak @jokowi Selanjutnya pak @ganjarpranowo yang Pantas menjadi Presiden RI yang meneruskan perjuangan pak Jokowi untuk membangun Bangsa”

Jokowi Bolehkan Wacana Presiden 3 Periode Bergulir

Presiden RI Joko Widodo blak-blakan tak melarang wacana presiden menjabat tiga periode bergulir.

Hal itu ia ungkapkan merespons dukungan yang dilontarkan para pendukungnya dalam forum Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia yang digelar di gedung Youth Center, Sport Center Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8/2022).

“Kan ini forumnya rakyat, boleh rakyat bersuara kan,” kata Jokowi dikutip Kompas.com, di hadapan para pendukungnya.

Jokowi mengeklaim, mengemukanya wacana jabatan 3 periode untuk seorang presiden merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi.

Bagi dia, wacana-wacana perpanjangan masa jabatan presiden tak berbeda dengan desakan publik agar presiden diganti atau mengundurkan diri.

Karena negara ini adalah negara demokrasi, jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode (lalu) kita sudah ramai,” ungkapnya.

“Itu kan tataran wacana. Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat, orang kalau ada yang ngomong ‘ganti presiden’ kan juga boleh, ya enggak? ‘Jokowi mundur’ kan juga boleh,” kata Jokowi.

Dalam forum ini, Jokowi juga kembali menerima dukungan dari para pendukungnya untuk maju lagi sebagai orang nomor 1 di republik lewat Pilpres 2024.

Merespons dukungan itu, mantan Wali Kota Solo tersebut mengaku dirinya akan taat kepada kehendak rakyat, selain kepada konstitusi.

Mulanya, ia bercerita soal adanya pertanyaan-pertanyaan dari para pendukung soal sosok yang perlu mereka dukung dalam Pilpres 2024.

“Ya nanti, ini forumnya, (di) Musra ini ditanya, siapa?” ujar Jokowi.

Pertanyaan itu kemudian dijawab dengan seruan “Jokowi, Jokowi” dari para pendukung. Jokowi pun merespons.

“Jokowi, Jokowi. Konstitusi tidak memperbolehkan, ya, sudah jelas itu,” kata dia.

“Sekali lagi. Saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat,” lanjut Jokowi disambut tepuk tangan para pendukung.

Kalimat yang sama kemudian ia ulang sama persis sekali lagi. Namun, justru para pendukungnya semakin kuat mendesaknya maju lagi sebagai capres.

“Tiga kali!!!!” seru mereka.

“Jokowi! Jokowi! Jokowi!” mereka bersorak sambil bertepuk tangan.

Ia kemudian mengundang salah satu orang dari kelompok pendukungnya di sana untuk maju menghampirinya.

Seorang perempuan mengaku bernama Jeni asal Kota Bandung kemudian dipilih menghadap. Jokowi kemudian bertanya, siapa sosok yang akan didukung oleh Jeni untuk maju capres 2024.

“Pak Jokowi, Pak Jokowi lagi,” jawabnya.

“Wong sudah diberi tahu, konstitusinya enggak boleh,” sahut Jokowi.

“Rakyat mengharapkan Bapak,” jawab Jeni lagi.

Jokowi lalu menghadiahinya jaket G20 yang menurutnya tidak dapat dipakai sembarang orang.

Demokrasi diperalat untuk otoritarianisme

Sosiolog Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet mengkritik wacana supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat 3 periode yang terus digaungkan, menilainya sebagai gejala ke arah otoritarianisme menggunakan topeng demokrasi.

“Mobilisasi dukungan 3 periode bukan gejala demokrasi tapi gejala ke arah otoritarianisme,” kata Robet kepada Kompas.com, Kamis (31/3/2022).

“Dia diinisiasi oleh elit dengan menginterupsi proses di mana demokrasi dan tradisi sirkulasi elit sedang berjalan baik,” ujar Robet.

Robet yang juga seorang aktivis hak asasi manusia mengatakan, gerakan yang mendukung supaya Jokowi menjabat 3 periode mirip dengan yang terjadi di masa Orde Baru.

Di masa Orde Baru, kelompok fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan Golkar, serta sejumlah menteri yang pro pemerintah kerap mengklaim Soeharto masih didukung oleh rakyat untuk terus berkuasa.

Selain itu, para menteri di masa Orde Baru terus melontarkan wacana pemerintahan Soeharto berhasil dalam melakukan pembangunan, sehingga layak untuk dipertahankan untuk terus menjadi presiden.

Saat itu di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak tercantum pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden seperti saat ini.

Pembatasan masa jabatan kekuasaan merupakan amanat reformasi yang vital guna mencegah timbulnya kembali otoritarianisme di mana penguasa dapat bercokol begitu lama.

“Mobilisasi politik semacam ini mengulang praktik kebulatan tekad Orde Baru yang digunakan untuk memberikan justifikasi Suharto memperpanjang kekuasaan,” ujar Robet.