Business is booming.

Bansos Trending, Netizen: Jahatnya Jokowi Mempolitisasi Bansos

Menkeu mengatakan mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial

Tagar Bansos trending di media sosial X (Twitter) pada Jumat (2/2/2024), menyusul netizen soroti bantuan sosial (bansos) yang dimanfaatkan oleh Presiden Jokowi untuk Pemilu.

Netizen pun gaduh menanggapi tagar Bansos yang trending hingga tercatat 54.400 ciutan yang mereka sampaikan.

Seperti pemilik akun Twitter @SavePapua01 menulis, “Betul betul pak lurah ini. Sdh gak malu malu lagi. Miris. Padahal ada mentri sosial yg lebih paten untuk menyalurkan.”

Lalu pemilik akun Twitter @Legislator75 menulis, “Sbnrnya bu mentri ga perlu jelaskn ke kami nih..kami rakyat sudah pada tau…tpi tolong jelaskn ke telinga Jkw plus dgn antek pndukung 02, jangan gunakan bansos buat mnngaet suara politik anaknya..ini termasuk kejahatan..😑”

@airman673 menulis, “Rakyat harus mencetak sejarah, bahwa bansos tdk bisa mempengaruhi pilihan, biar kapok.”

@wawo_rizal menulis, “Bagi2 bansos menjelang pemilu …..tdk menjaga etika moral demokrasi yg pemimoin harus junjung tinggi …sdh mau habis masa jabatan .jadi pemimpin tdk mdmberi contoh yg baik”

@Ilustrator23 menulis, “Indikasi Bahwa PEMILU lebih mengerikan dari Pandemi πŸ€”πŸ˜Ž”

@_riverheaven menulis, “Bansos ugal-ugalan!!”

@Sulaya_tweet menulis, “Dana negara dikeluarkan utk menyelamatkan rakyat dari COVID-19 lalu, dan apakah sekarang dana digelontorkan lebih besar utk membeli suara rakyat yg telah diselamatkan demi perpanjangan kekuasaan kroninya semata ?”

@Jumianto_RK menulis, “Dana Bansos jebol”

@minochrome_ menulis, “Walau gue ikut menanggung dosa krn pilih dia di periode kedua, tp gue akan bersaksi atas kedzaliman pemerintahan Jokowi dan ketamakan dia atas kekuasaan di akhir periode ini nanti di akhirat.”

@rn_fnd menulis, “beneran sih, ada yg seumur hidup blm pernah merasakan bansos sama sekali tiba2 kmren pada dpt beras utk pertama kalinya”

@Ach_Faizal menulis, “Demi anak tercinta apapun dilakukannya walaupun gak bermoral krn pakai uang pajak2 kita..”

@Socio_Fictie menulis, “Makan di resto kena pajak, beli BBM kena pajak, beli baju kena pajak, bayar listrikpun ada komponen pajak, belanja sembako ritel/toko kena pajak. Semua pajak dikumpulkan, digunakan salah satunya utk Bansos. Trus kalo ada yg ngaku2 Bansos dr dia, berarti dia gk layak jd pemimpin.”

@Slamethardjo19 menulis, “Bila Allah SWT takdirkan menang kami akan desak @aniesbaswedan untuk mengusut mereka semua, bila terbukti korup maka hrs dimiskinkan sesuai janjinya, dan cabut hak politiknya jeblosin dalam penjara.”

@minionsthe6 menulis, “Bantuan atas nama presiden.. giliran hutang rakyat yg suruh bayar sue”

@WinieH1 menulis, “Anis Jujur, Jokowi????”

Menkeu: Bansos merupakan program APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga:  Dana Trending, Aplikasi Pembayaran Digital Sempat Error Beberapa Jam

β€œBansos adalah instrumen dalam APBN, yang telah dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) sebagai instrumen negara,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Bansos termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM, serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM.

Selain itu, juga untuk subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.

Menkeu mengatakan mekanisme penyaluran bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data tambahan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang berfokus pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

β€œJadi, eksekutor untuk program seperti PKH dan Kartu Sembako itu melalui Kementerian Sosial. Kalau bantuan pangan dalam bentuk beras eksekutornya itu adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas),” ujar Menkeu.

Adapun nilai anggaran perlinsos ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan. Pagu anggaran perlinsos pada 2023 yaitu sebesar Rp476 triliun, kemudian naik sebesar Rp20,5 triliun menjadi Rp493,5 triliun pada 2024.

β€œKenaikan itu dibahas oleh pemerintah bersama DPR dan ditetapkan dalam UU. Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR,” jelas Sri Mulyani.

Menkeu menyatakan APBN akan terus digunakan sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, baik dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi ekonomi domestik.

Bansos merupakan salah satu intervensi APBN dalam upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah volatilitas harga pangan bergejolak.

Meski begitu, Sri Mulyani mengatakan intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos.

Baca Juga:  Suporter Melawan Trending, Netizen: Gas Lawan PSSI

Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.

(Sumber: Antaranews.com)

Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...