Business is booming.

Profil Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Dipecat dari Jabatannya Kasus Asusila

DKPP menilai, tindakan Hasyim terhadap pengadu berinisial CAT di luar kewajaran antara atasan dan bawahan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari terbukti bersalah dalam kasus asusila terhadap seorang wanita anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Belanda berinisial CAT.

Majelis sidang DKPP mengabulkan permohonan CAT.

DKPP menilai, tindakan Hasyim terhadap pengadu di luar kewajaran antara atasan dan bawahan.

Hasyim dilaporkan menggoda dan mengajak kawin seorang anggota PPLN, CAT

Dugaan kasus etik ini bukan yang pertama. Bahkan, Hasyim telah lima kali melakukan pelanggaran etik.

Ketua DKPP RI Heddy Lugito menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy’ari.

Lugito selanjutnya meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu 7 hari sejak putusan dibacakan.

Sidang putusan tersebut digelar secara offline dan terbuka untuk umum. Namun, Hasyim tidak hadir di ruang sidang, ia mengikuti sidang secara online.

Selain kasus asusila, Hasyim pernah dilaporkan oleh Sekjen atas dugaan pencemaran nama baik oleh Sekjen Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) karena menyebut PKPI bisa gugur menjadi peserta pemilu jika Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan upaya banding atau Peninjauan Kembali terhadap putusan PTUN.

Pada Kamis, 31 Mei 2018, Hasyim memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kaitan pencemaran nama baik yang dilaporkan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)

Profil Hasyim Asy’ari

Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.D. (lahir 3 Maret 1973).

Baca Juga:  Terimakasih 2021 Versi Netizen, Banyak Tangis Bersyukur Bisa Melewati

Ia adalah seorang dosen dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia masa bakti 2022–2027.

Hasyim menjabat sebagai anggota KPU sejak 2016 untuk kepengurusan masa jabatan 2012-2017. 

Kala itu, ia menjadi pengganti antarwaktu (PAW) dari Ketua KPU Kamil Manik yang meninggal dunia.

Pada periode berikutnya yaitu 2017-2022, Hasyim kembali mengajukan diri sebagai anggota KPU RI. 

Ia pun terpilih dan dilantik sebagai anggota KPU.

Dalam berkas profil Hasyim di website KPU, Hasyim berstatus kawin dengan tiga anak. Istrinya bernama Siti Mutmainah, SE, Akt, MSi.

Selain menjadi anggota KPU RI, ia berstatus dosen aparatur sipil negara (ASN) di Universitas Diponegoro (Undip). 

Di kampus tersebut Hasyim mengajar di Fakultas Hukum (FH) dan Fakulta

Riwayat Pekerjaan

Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dilantik pada 29 Agustus 2016;

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (2003-2008);

Dosen pada Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (sejak 1998-2016);

Dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Sosial, Konsentrasi Kajian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (sejak 2013-sekarang);

Dosen pada Program Doktor Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Republik Indonesia (Lemdiklatpolri), dalam mata kuliah: Analisis Strategi Keamanan (sejak 2016).

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dilantik pada 12 April 2022.

Riwayat Pendidikan

Ph.D. (Doctor of Philosophy) dalam bidang Sosiologi Politik, Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, menulis Disertasi “Konsolidasi Menuju Demokrasi: Kajian Tentang Perubahan Konstitusi dan Pilihan Raya 2004 di Indonesia”, lulus 2012.

Magister Sains (M.Si.) dalam bidang Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, menulis Tesis “Demokratisasi Melalui Civil Society: Studi Tentang Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam Pemberdayaan Civil Society di Indonesia 1971-1996”, lulus 1998.

Sarjana Hukum (S.H.), Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), spesialisasi Kajian Hukum dan Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto, menulis Skripsi “Pembreidelan Pers: Studi Terhadap Pembatalan SIUPP Sebagai Bentuk Pembatasan Kebebasan Pers”, lulus 1995.

Baca Juga:  Nama Ainun Najib Terus Melambung Setelah Presiden Jokowi Meminta PBNU Memulangkannya dari Singapura

Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsuci, Purwokerto (1991-1995).

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kudus, Jurusan Fisika (A1) (1988-1991).

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kudus (1985-1988).

Madrasah Diniyyah As-Salam, Panjunan Wetan, Kudus (1979-1988).

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Panjunan, Kudus (1979-1985).[5]

Pengalaman Organisasi

Kepala Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) BANSER Jawa Tengah, Semarang (2014- 2018).

Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Bidang Demokrasi dan Pemilu, Jakarta (2012-2017).

Wakil Ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah (2010-2014).

Wakil Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (Lazis), Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Provinsi Jawa Tengah (2009-2014).

Sekretaris Komisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Daerah Jawa Tengah, Semarang (2001-2006).

Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Parlemen, Kabupaten Kudus (1999- 2003).

Sekretaris Presidium Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pemilu 1999, Kabupaten Kudus (1998-1999).

Koordinator Divisi Pers dan Advokasi Masyarakat, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Purwokerto (1994-1995).

Koordinator Lembaga Kajian Hukum dan Sosial (LKHS), Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Puwokerto (1994-1995).

Sekretaris Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, UNSOED, Puwokerto (1993-1994).

Anggota Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto (1991-1992)

Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Jawa Tengah (1989).

Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMAN 1 Kudus (1989-1990).

Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMPN 1 Kudus (1986-1987)

Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...