Business is booming.

Perpanjangan PPKM Darurat Belum Diputuskan Jadi Tidaknya

Perpanjangan PPKM Darurat membutuhkan perhitungan yang matang

Isu perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sempat mencuat.

Ternyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskannya.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam evaluasi terkait pelaksanaan PPKM Darurat.

Pengambilan keputusan mengenai perpanjangan PPKM Darurat disebut membutuhkan perhitungan yang matang.

“PPKM Darurat diperpanjang tidak? Kalo mau diperpanjang, sampai kapan? Ini betul-betul hal yang sangat sensitif, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih jangan sampai keliru,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas, Jumat (16/7).

PPKM Darurat menjadi kebijakan yang diambil pemerintah untuk menekan lonjakan kasus positif virus corona (Covid-19).

Kebijakan tersebut berupaya untuk menekan mobilitas masyarakat sehingga mencegah penularan.

Jokowi bilang penyekatan yang dilakukan dalam PPKM Darurat harus dievaluasi.

Pasalnya saat ini terpantau masih terdapat keramaian di beberapa wilayah.

“Penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi. Apakah efektif juga menurunkan kasus karena ini yang terkena banyak di keluarga-keluarga. Atau ada strategi lain yang mungkin bisa kita intervensikan ke sana,” terang Jokowi.

Jokowi menyebut klaster penularan pada keluarga harus menjadi fokus utama saat ini.

Selain itu, penggunaan masker juga penting untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Selain itu, bekas Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta penyekatan tak dilakukan dengan kekerasan.

Ia menyinggung kasus Satpol PP yang memukul pemilik warung dan menyulut emosi masyarakat.

“Saya minta kepada Polri dan juga Mendagri, kepada daerah agar jangan keras dan kasar, (tapi) tegas dan santun. Sambil sosialisasi memberikan ajakan-ajakan, sambil bagi beras,” ungkap Jokowi.

Baca Juga:  Formula E Trending, Disiapkan 5 Lokasi, Jokowi yang Menentukan?

Sebagai informasi, PPKM Darurat saat ini diselenggarakan di Jawa dan Bali dengan tambahan 15 daerah lain. PPKM Darurat akan berakhir pada 20 Juli mendatang.

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy sempat mengungkapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli 2021 dari seharusnya berakhir 20 Juli 2021.

“Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM,” kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona, Sleman, Jumat (16/9/2021).

Ia mengatakan dengan adanya perpanjangan PPKM Darurat ini, Jokowi menyampaikan ada beberapa risiko. Di antaranya yang dia sebut yakni terkait bantuan sosial atau bansos.

“Perpanjangan ini memang banyak risiko. Termasuk bagaimana supaya seimbang, bersama-sama antara tadi itu meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar PPKM dan bantuan sosial,” katanya.

Muhadjir menyebut pemerintah tidak bisa memikulnya sendiri soal bansos.

Dia meminta semua pihak saling gotong royong, termasuk pihak universitas juga diminta untuk membantu.

“Karena itu bansos itu tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. Gotong royong masyarakat,” katanya.

“Termasuk civitas akademika UGM di bawah Pak Rektor saya mohon gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat PPKM ini,” ujarnya.

Ia juga ingin masyarakat bisa memupuk kesadaran untuk saling jaga dan membantu sesama.

Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...