Risma Proses Usulan Penambahan 5,9 Juta Warga Penerima Bansos

Mensos Tri Rismaharini alias Risma menyebut bahwa pemerintah daerah mengusulkan penambahan warga penerima bantuan social (bansos) hingga 5,9 juta orang.

Ia pun menyatakan segera memproses usulan itu.

Banyaknya usulan penambahan warga penerima bansos karena banyak dari mereka jatuh miskin selama pandemic covid-19 plus dilaksanakannya PPKM Darurat.

“Ada usulan 5,9 juta baru dari daerah yang nanti akan kita proses,” ujar Risma dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/7/2021).

Dia mengusulkan agar 5,9 juta calon penerima bansos ini juga menerima bantuan beras.

Selain itu, ada penambahan bantuan sebesar Rp200 ribu perbulan dan diberikan selama dua bulan untuk 18,8 juta penerima bantuan pangan nontunai (BPNT).

“Serta penambahan 2 bulan untuk 18,8 juta penerima kartu sembako atau BPNT itu yang nanti akan baru. Serta penambahan beras untuk masing-masing penerima bantuan sosial,” kata Risma.

Penyaluran bansos, kata Risma, telah dilakukan sejak awal Juli melalui himbara maupun PT Pos.

Kemensos mengoptimalisasi program bansos reguler, yakni PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan BST. PKH salur tahap ketiga yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021.

Kemensos mencairkan BST untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama 2 bulan yakni Mei Juni, yang cair pada Juli.

Kemudian BPNT/Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM. Anggaran untuk PKH sebesar Rp28,3 triliun, dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp42,3 triliun yang disalurkan melalui Bank-bank Milik Negara (Himbara).

Sementara untuk BST anggaran sebesar Rp15,1 triliun yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.

Motivasi Staf

Sebelumnya Risma memotivasi jajaran Kementerian Sosial agar berani bekerja dengan keluar dari zona nyaman.

Mensos melecut semangat pegawai agar peka dan lebih fokus melayani masyarakat di masa kedaruratan seperti saat ini.

Menurut Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Raden Harry Hikmat,dalam memotivasi jajarannya tersebut, Mensos mengistilahkan “pergi ke Papua” dalam kunjungan kerjanya kemarin (13/7/2021) di Dapur Umum Balai Sosial Wyata Guna Bandung.

Menurut dia, ini merupakan upaya meningkatkan empati pegawai terhadap kondisi terkini masyarakat. Tujuannya agar pegawai mampu bekerja dengan hati, harus keluar dari zona nyaman terlebih dahulu.

“Itulah yang dimaksudkan dengan pernyataan akan dipindahkan ke Papua, tempat yang paling jauh (dari Bandung) tapi masih di Indonesia. Seluruh pegawai harus mampu keluar dari zona nyaman, meninggalkan keluarga dan kenyamanan rutinitas yang dialami sehari-hari, untuk berperan mengatasi masalah sosial dari Aceh sampai Papua,” kata Harry Hikmat.

Arahan Bu Risma dalam kunjungan kerjanya kemarin, harus dimaknai sebagai cambuk untuk seluruh jajaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. Apalagi dalam kunjungan tersebut sempat Balai menyuguhkan hiburan dan hiasan yang tidak perlu dalam kondisi kedaruratan.

“Kami harus belajar dari relawan Tagana (Taruna Siaga Bencana) bagaimana cara mengoperasikan dapur umum,” ujar Harry Hikmat.

Dapur umum di Balai Wyata Guna Bandung ini diterapkan di beberapa balai sosial lain.

Saat ini dapur umum dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa – Bali beroperasi di Jakarta, Bandung, Bogor, Solo, Surabaya, dan Denpasar.

Dapur umum ini mendistribusikan tambahan protein dan vitamin D bagi tenaga kesehatan, tenaga operasional pendukung PPKM Darurat serta masyarakat umum yang melakukan isolasi mandiri.

Kehadiran Kementerian Sosial dalam situasi tanggap darurat juga diwujudkan dalam pemberdayaan sosial dan penanganan pasca-bencana sebagaimana dilakukan di beberapa wilayah di Papua.

“Pasca banjir bandang awal tahun 2021 misalnya, hingga saat ini kami terus mendorong bangkitnya perekonomian masyarakat melalui penyediaan perahu long-boat, fasilitasi koperasi untuk membuka kios sembako, dan beragam kegiatan pengolahan hasil pertanian. Kami berharap jajaran kami dapat terjun langsung ke daerah-daerah di Papua pasca-PPKM Darurat ini,” kata Harry.