Business is booming.

Fahri Hamzah Sukses Gaungkan #OposisiPlangaPlongo, Simak Ceritanya

Netizen: memang tidak ada kritik yg membangun dari oposisi kecuali nyinyir....

Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membuat thread tentang oposisi.

Bahkan ia sukses menggaungkan #OposisiPlangaPlongo memuncaki tagar trending twitter hari ini.

Fahri sendiri membuat tagar itu pada Minggu (29/8/2021), baru hari ini menjadi trending.

“Bang @Fahrihamzah naikkan Tagar. Ini menarik. Saya jadi tergerak untuk mendukung. Jika man teman juga tertarik, yuk lambungkan. RT dan Replay #OposisiPlangaPlongo se keras2nya dan se singkat2nya!,” tulis akun @Candraasmara85 yang memiliki lebih dari 17 ribu follower itu.

Tagar Oposisi Planga Plongo atau #OpisisiPlangaPlongo yang sukses dibuat Fahri Hamzah (twitter)

Berikut kicauan netizen terkait #OposisiPlangaPlongo

@ofyoursaliva: Bung Fahri menyuarakan fakta, memang tidak ada kritik yg membangun dari oposisi kecuali nyinyir, fitnah dan hoax #OposisiPlangaPlongo

@moenthe_: ketika si #dungu dipaksakan jd gabener,maka ke-berpijak-an dikepala rakyat jd taruhan, #OposisiPlangaPlongo

@TGelar: Oposisi Pada diem #OposisiPlangaPlongo

@SuryaPanuntun: Pemerintahnya udah kerja maksimal. Hasil kerjanya nyata bisa dilihat dan dirasakan sekaligus bisa dinikmati. Yg anti pemerintah tetep nyoba nyinyir dng narasi ngawur. Akhirnya gitulah, jadi oposisi tapi #OposisiPlangaPlongo

@NyiMasRuminah: Sebenarnya fungsi Oposisi apa ? Kalau cuman sebar hoax dan nyinyir di sosmed tetapi di parlemen mereka ikut aja dgn keputusan apa pun di parlemen …Kita yg nonton ikut bingung jadi apa fungsinya oposisi #OposisiPlangaPlongo

@hadiRochman1972: Mas fahri bakal dikenang sebagai tokoh pendobrak terhadap buruknya kualitas oposisi,sehingga layak tagar #OposisiPlangaPlongo naik trending dan “abadi” sampai negeri ini jadi lebih baik. Mantap mas

@otnayramitsme: Mereka bingung, karena pemerintah sudah berada di jalur yg benar Karena bingung ya jadilah #OposisiPlangaPlongo

@DeboraSanti3: @Fahrihamzah Bagaimana dengan ini bang? Jelas di agenda Formula E tidak ada Jakarta! Sedangkan duit sudah mengalir Triliunan! Kasian rakyat kelaparan, tapi Anies Baswedan malah Balapan!

Begini Thread @Fahrihamzah

1 Ayo parpol yang ngaku oposisi aktifkan semua anggota @DPR_RI kalian. Suruh mereka menggonggoong lebih keras. Hingga suara rakyat yang tak terdengar menjadi nyaring terdengar. Jewerlah eksekutif di seluruh lini dan jangan bersekongkol dengan mereka. Diam kalian adalah sekongkol!

2 Peran pengawasan dan oposisi tidak bisa diserahkan kepada masyarakat sipil atau pun partai baru. Rakyat pada dasarnya tidak bebas, terbukti sekarang. Tapi suara rakyat di
@DPR_RI sangat berarti dan dahsyat. Inilah yg harusnya kita fungsikan. Jangan malah sibuk pencitraan.

Baca Juga:  Profil Mikael Jasin, Juara 1 World Barista Championship 2024

3 Ini kritik saya kepada partai yang gak diundang ke istana kemarin. Mereka sibuk dengan branding “berada di luar istana dan kabinet” tapi gak paham bagaimana membangun pandangan alternatif dengan menggunakan kekebalan legislatif atau @DPR_RI. Mereka sama saja sebenarnya.

4 Jika seorang anggota @DPR_RI lebih taat kepada kabinet apapun posisi partainya maka dia gak paham makna kongresional. Tapi seorang anggota @DPR_RI yg partainya di luar kabinet tapi tetap mingkem lebih sulit dimengerti lagi. Apa guna inunitas dan kekebalan hukum?

5 Banyak partai yang tidak tau cara oposisi dalam presidensiil. Bicara “kami oposisi” tapi faktanya parlemen kita sepi dari orang cerewet. Kalau @DPR_RI sepi artinya sesungguhnya oposisi sudah tidak ada. Hanya dengan mengembalikan #DaulatRakyat maka oposisi tegak.

6 Ketika media massa, media sosial sampai mural bisa dihentikan, harusnya hak bertanya anggota @DPR_RI tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Satu mulut anggota @DPR_RI
saja bisa bikin banyak berita apalagi satu fraksi atau partai. Masalahnya mereka juga bingung mau bicara apa?

7 Sekarang, ketika semua terasa di-hapus dan di-takedown, maka semua nampak bisa sihentikan. Tapi parpol di @DPR_RI tidak sadar bahwa konstitusi menjamin adanya fungsi oposisi dan pengawasan. Bahwa ada yg tidak bisa dihentikan yaitu mulut anggota @DPR_RI yang dijaga imunitasnya.

Profil Fahri Hamzah

Fahri Hamzah, S.E. lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 10 November 1971 (umur 49 tahun).

Ia adalah seorang politikus Indonesia dari Nusa Tenggara Barat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sejak tahun 2014 hingga 2019.

Fahri tercatat pernah menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram pada tahun 1990 hingga 1992.

Dia tidak melanjutkan kuliahnya di Unram dan memilih masuk Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1992.

Baca Juga:  Tagar Anies Tiba-tiba Trending, Terbaru Resmikan Lapangan Ingub

Di UI-lah kegiatan aktivisnya berkembang. Ia menjadi ketua umum Forum Studi Islam di fakultasnya, dan juga tercatat pernah menjadi ketua departemen penelitian dan pengembangan di senat mahasiswa universitas periode 1996–97.

Seiring bergulirnya Reformasi pada 1998, Fahri yang aktif di organisasi-organisasi mahasiswa Islam di Jakarta turut membidani kelahiran Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang, dan menjabat sebagai Ketua I pada periode 1998–1999.

Ia ikut serta mengorganisasi gerakan-gerakan melawan rezim Orde Baru bersama KAMMI. Bahkan, setelah jatuhnya Soeharto, ia bersama gerakannya tetap mendukung presiden baru B.J. Habibie, meskipun sebagian besar mahasiswa saat itu mulai menentang Habibie yang dianggap tidak berbeda dengan pendahulunya.

Ia terpilih menjadi staf ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999–2002 dan ikut dalam diskusi-diskusi terkait amendemen UUD 1945.

Fahri terpilih ke DPR pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2004 lewat daerah pemilihan NTB, tanah kelahirannya.

Ia terpilih ke komisi III yang membidangi hukum dan menjadi wakil ketua, dan terus di sana sampai terpilih kembali dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2009.

Pada 15 November 2011, ia dipindahkan ke komisi IV yang membidangi antara lain BUMN dan perdagangan, sekaligus ke Badan Kehormatan DPR menggantikan Ansory Siregar.

Posisinya sebagai wakil ketua di komisi tersebut digantikan oleh Nasir Djamil, rekannya di fraksi PKS.

Pada Mei 2013, Fahri dan Nasir (yang sebelumnya dipindahkan ke komisi VIII), dikembalikan ke komisi III.

Pada bulan Juni 2007, setelah menjabat sebagai anggota DPR, Fahri mengaku menerima dana nonbujeter di Departemen Kelautan dan Perikanan sebesar Rp150 juta dari Rokhmin Dahuri yang menjabat sebagai menteri kelautan saat itu.

Pada berita acara pemeriksaan, Fahri mendapat Rp200 juta. Fahri mengaku mendapat dana tersebut pada periode 2002–2004 sebagai pembuat makalah pidato Rokhmin sebelum dirinya menjabat di DPR.

Sebulan kemudian, Badan Kehormatan DPR memutuskan Fahri bersalah menerima dana nonbudjeter itu.

Ia dilarang menjabat pimpinan alat kelengkapan dewan sampai 2009.

Baca Juga:  Kematian Musisi Eben Burgerkill Terasa Mengejutkan, Begini Sosoknya

Sanksi dari BK DPR sempat menuai protes keras dari fraksi PKS yang saat itu dipimpin Mahfudz Siddiq.

Mahfudz menyatakan bahwa wakil ketua BK, Gayus Lumbuun, berusaha menggiring Rokhmin untuk Fahri bersalah dalam kasus dana nonbudjeter tersebut.

Tetapi, setelah pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Fahri dinyatakan bersih.

Pada 3 Oktober 2011, Fahri mengusulkan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sebuah rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi dengan Polri, Kejaksaan Agung dan KPK sendiri.

Ia beralasan KPK gagal menjawab waktu delapan tahun untuk menangani korupsi sistemik dan mengklaim DPR sudah memberikan dukungan luar biasa untuk pemberantasan korupsi.

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menyebut usulan tersebut sebagai sebuah blunder, sementara yang lainnya menyebut wacana tersebut tidak akan direspon publik.

Meskipun begitu, elit PKS mendukung pendapat Fahri ini dan fraksi PKS di DPR menolak memberikan sanksi, menyatakan opini tersebut sebagai bagian dari “kebebasan berekspresi.

Partai Gelora

Fahri Hamzah mendirikan partai usai pensiun dari jabatannya pada akhir September 2019.

Fahri mendirikan Partai Gelombang Rakyat atau Gelora.

Fahri sebelumnya terpilih menjadi anggota dewan melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun karena konflik internal ia hengkang dari partai yang dipimpin Sohibul Iman tersebut, dan akan mendirikan partai politiknya sendiri.

Sebelum memperkenalkan Gelora sebagai nama partai politiknya, Fahri gembar-gembor soal organisasi masyarakat Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi).

Garbi merupakan organisasi relawan yang didirikan mantan Presiden PKS Anis Matta. Sejumlah kader PKS loyalis Anis pun bergabung dalam organisasi relawan itu.

Kelompok ini muncul dan mendeklarasikan diri di sejumlah daerah sejak awal-awal 2018.

Dalam perkembangannya, Garbi membangun kekuatan dari bawah dan menggelar kegiatan yang berbeda-beda di setiap daerah.

Belakangan, semakin banyak bekas kader PKS yang mendeklarasikan Garbi setelah hengkang dari partai.

Fahri mengatakan lahirnya Garbi merupakan tanda akhir dari PKS. Karena menurutnya sebagai partai politik, PKS tidak bersikap demokratis.

Partai Gelora, kata dia, ditargetkan bisa mengikuti Pilkada 2020, karena banyak diantara para inisiator partai ini merupakan kepala daerah inkumben atau orang yang punya peluang jadi kepala daerah.

Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...