Risma Minta Bank Dekati Keluarga Penerima Manfaat Bansos

Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma terus berusaha memecahkan masalah penyaluran bantuan sosial agar bisa bermanfaat bagi penerimanya.

Sebab fakta dilapangan berbeda dengan yang muncul dipemberitaan selama ini.

Penyaluran bansos tak hanya melulu soal data, namun kendala penyaluran yang tak pernah terpecahan selama ini.

Seperti saat melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Selatan, Risma menemukan masala goegrafis menjadi masalah utama.

Dan ia langsung mengintruksikan untuk melakukan pendekatan geografis bukan lagi pendekatan adiminstratif.

Risma, misalnya, meminta Bank Himbara di Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mendekatkan layanan kepada penerima manfaat bantuan sosial.

Bank perlu mengambil inisiatif untuk jemput bola ke lokasi terdekat dari domisili penerima manfaat, agar bantuan segera bisa diterima.

“Saya minta Bank Himbara untuk mendekatkan layanan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Karena kalau harus datang ke kota bisa habis biaya transport. Kasihan KPM-nya,” kata Mensos usai memimpin kegiatan pemadanan data di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Banjarmasin, Kalsel, Rabu (15/09/2021).

Hadir dalam pertemuan itu para pejabat Eselon l, Staf Khusus Menteri, perwakilan Pemerintah Daerah Kalsel, perwakilan Bank Himbara, perwakilan Bareskrim Polri, para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Salah satu masukan yang terungkap dalam pertemuan tersebut adalah proses penyaluran bansos yang menghadapi tantangan geografis.

Di kawasan ini secara umum ditandai dengan adanya dataran rendah yang sebagian besar berupa lahan gambut, rawa dan sungai.

Kondisi tersebut sedikit banyak mempengaruhi kecepatan dalam penyaluran bantuan.

Beberapa pendamping PKH menyatakan penyaluran bantuan untuk KPM ditempuh dengan menumpang perahu klotok menyusuri sungai atau menyeberangi laut.

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan itu, bisa lebih besar dari indeks bantuan yang sebesar Rp200-600 ribu.

“Ada yang memerlukan waktu 15 jam untuk mendapatkan bantuan. Saya kira juga tidak fair kalau dipaksakan dengan kondisi seperti itu,” kata Mensos.

Dengan memahami kondisi geografis di Kalsel dan penjelasan para pendamping, Mensos memberikan arahan agar bank mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal KPM.

Dalam jangka panjang, Mensos akan menyiapkan peraturan khusus. Dengan peraturan tersebut, bisa menjadi payung hukum Himbara untuk menyalurkan bansos sekaligus.

“Untuk kawasan dengan tantangan alam seperti di Kalsel memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan dimana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekedar administratif,” kata Mensos.

Dalam pertemuan tersebut, Mensos mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Kalsel.

Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungan Mensos, persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit.

Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.

“Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi saya harapkan memang bantuan tidak ditahan,” katanya.

Mensos meminta pihak bank, pemerintah daerah dan semua pihak terkait untuk memprioritaskan pelayanan kepada KPM yang kehidupannya semakin berat karena terdampak pandemi.

Seperti diketahui, Menteri Sosial RI (Mensos), Tri Rismaharini melakukan kunjungan kerja dengan agenda pemadanan data penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan non Tunai (BPNT)/Program Sembako di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan dilaksanakan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjar Baru. (15/09)

Dalam pemadanan data, Mensos mencermati angka tidak distribusi dan belum transaksi pada bantuan Program Sembako di Provinsi Kalimantan Selatan masih cukup tinggi.

Mengingat kondisi geografis yang kurang memungkinkan dalam penyalurannya, Mensos memberikan solusi bagi bank penyalur yaitu memberikan bantuan sekaligus dalam penyaluran PKH dan BPNT/Program Sembako.

“Kami ingin membantu KPM tetapi kami juga tidak ingin membebani bapak ibu (bank penyalur) maka nantinya untuk bantuan PKH dan BPNT di wilayah tersebut digabungkan saja dan diberikan secara tunai,” ucap beliau.

Mensos melihat adanya kesulitan dalam penyaluran bantuan sosial pada wilayah dengan kondisi geografis sulit membuat biaya perjalan menjadi lebih besar.

“Secara kondisi geografis ada yang tidak fair ketika biaya perjalanannya lebih besar daripada nilai bantuannya,” jelas Mensos.

Pada kegiatan ini, beliau juga menyampaikan bahwa nantinya wilayah yang sulit dijangkau di provinsi Kalimantan Selatan akan dijadikan Komunitas Adat Terpencil (KAT) guna menambah jenis bantuan berupa pembuatan jalan agar mudah dijangkau oleh mitra penyalur.

“Jika memang lokasinya sulit dijangkau, kita gunakan anggaran KAT agar nantinya dibuatkan jalan akses untuk mempermudah penyaluran,” kata Mensos.

Dalam pemadanan data Program Sembako di Kota Banjarbaru, masih ada sekitar 4.373 KPM dari 56.407 penerima yang belum transaksi hingga hari ini.

Melihat hal tersebut, Mensos menghimbau baik kepada bank penyalur, dinas sosial, dan para pendamping sosial untuk saling berkoordinasi dalam menyalurkan bantuan ini.

“Saya minta kepada bank untuk membuka blokir dan dinas sosial serta pendamping untuk koordinasi menyelesaikan penyaluran ini,” tegas Mensos.

Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit, Dirjen PFM, Asep Sasa Purnama, Dirjen Rehsos, Harry Hikmat, Dirjen Dayasos, Edi Suharto, Dirjen Linjamsos, Pepen Nazaruddin, Sekretaris Ditjen PFM, Beni Sujanto, Direktur PFM Wilayah II, I Wayan Wirawan, jajaran Dinas Sosial Kota Banjarbaru, Dinas Sosial Kota Banjarmasin serta perwakilan pihak Himbara dari Bank BRI dan Bank Mandiri di Provinsi Kalimantan Selatan.