Australia Dikecam karena Bikin Kesepakatan Nuklir dengan Inggris dan AS

Hastag Australia Berbohong atau #AustraliaBerbohong trending.

Isinya terkait Kesepakatan Australia, United Kingdom/Inggris dan Unires Stated (AS) atau disingkat AUKUS terkait kapal selam nuklir jadi perbincangan sengit.

AUKUS dianggap membahayakan perdamaian di Asia Tenggara, dan Australia dianggap telah berbohong untuk tidak bermain nuklir.

Berikut cuitan netizen terkait #AustraliaBerbohong

@skyview_xyz: Dengan adanya perjanjian AUKUS ini sama aja udah mulai melanggar perjanjian non-proliferasi nuklir gak sih, parah nih #AustraliaBerbohong

@zero_gravity6: Kali ini jangan sampai ada sesuatu yang tidak diinginkan muncul seperti Australia benar melanggar perjanjian non-proliferasi nuklir atau lain sebagainya #AustraliaBerbohong

@dayukiky: ini perlu banget diperhatikan jangan smpai Australia dan AS berlaku melenceng lagi terhadap kawasan indo-pasifik , hal ini perlu menjadi perhatian #AustraliaBerbohong

@Dathrashmaster: Indonesia sudah mengedepankan berdialog secara damai untuk segala permasalahan, ini Australia semoga mengerti ya , hal ini perlu menjadi perhatian

@VivianaAbigaail: Dengan adanya perjanjian AUKUS ini sama aja udah mulai melanggar perjanjian non-proliferasi nuklir gak sih, parah nih. Asli deh jahat banget ya, dampaknya sangat negatif #AustraliaBerbohong

@FerdianaPutri7: Pokoknya Yg dikakukan Australia terhadap AUKUS berisiko mengancam keamanan dan stabilitas kawasan yaaa waduh gawat ya , dampaknya sangat negatif #AustraliaBerbohong

@MonicaIndrian20: Seharusnya Australia tidak melakukan hal ceroboh seperti ini dengan melakukan oelanggaran komitmen terhadap pengembangan senjata nuklir. , dampaknya sangat negatif #AustraliaBerbohong

Austarlia Dikecam

Terkait AUKUS, Perdana Menteri Australia Scott Morrison menghubungi Presiden Joko Widodo.

Hal itu dilakukan usai Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan prihatin dengan perlombaan senjata terkait perjanjian trilateral Australia-Inggris-Amerika Serikat.

Dalam kesempatan itu, PM Morrison disebut telah menegaskan kembali kepada Jokowi bahwa Australia akan tetap menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT).

Seperti dilaporkan ABC Australia, Selasa (21/9/2021), Morrison mengatakan kemitraan keamanan Australia-Inggris-Amerika Serikat (AUKUS) yang baru justru akan berkontribusi pada stabilitas dan “keseimbangan strategis” di kawasan.

Menurut dia, delegasi Australia juga akan berangkat ke Jakarta untuk memberikan penjelasan lebih terperinci kepada Pemerintah Indonesia.

Indonesia bukan satu-satunya negara ASEAN yang menyatakan kekhawatiran secara terbuka tentang armada kapal selam bertenaga nuklir yang akan diadakan oleh Australia.

Sebelumnya Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengatakan proyek tersebut dapat “memprovokasi negara lain untuk mengambil tindakan yang lebih agresif di kawasan ini, terutama di Laut China Selatan”.

Beberapa negara di kawasan ini juga khawatir bahwa kemitraan pertahanan baru AUKUS dapat semakin meminggirkan kelompok diplomatik Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Para diplomat dan pejabat pertahanan Australia secara intensif memberikan pengarahan kepada rekan-rekan mereka di ASEAN dalam upaya untuk menenangkan dan meredakan kekhawatiran mereka.

Duta Besar Australia untuk ASEAN Will Nankervis kemarin mengeluarkan pernyataan bahwa AUKUS “bukan aliansi atau pakta pertahanan”.

“Tidak mengubah komitmen Australia terhadap ASEAN maupun dukungan berkelanjutan kami untuk kepemipinan ASEAN di kawasan.”

Pernyataan itu juga menekankan bahwa Australia tidak memiliki keinginan untuk memperoleh senjata nuklir dan bahwa armada kapal selam baru tidak akan dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir.

“Australia tetap teguh dalam dukungannya terhadap Perjanjian Non-Proliferasi (NPT). Australia akan bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional untuk memastikan kepatuhan penuh dengan kewajiban NPT kami sebagai Negara Senjata Non-Nuklir,” kata Nankervis.

“Kami tetap berkomitmen untuk memperkuat kepercayaan internasional pada integritas rezim non-proliferasi internasional, dan untuk menegakkan kepemimpinan global kami dalam domain ini.”

Meski demikian tidak semua negara Asia Tenggara memiliki keprihatinan yang sama dengan Indonesia dan Malaysia.

Singapura tidak mengajukan keberatan atas pengumuman pemerintah Australia sementara Filipina mengeluarkan pernyataan yang mengatakan Australia memiliki hak untuk meningkatkan pertahanannya.

Pemerintah federal juga meyakini Vietnam bisa menerima proposal tersebut, meskipun belum mengeluarkan pernyataan publik.

Kesepakatan AUKUS sejauh ini dianggap untuk menyaingi kekuatan China yang semakin meningkat di kawasan.

Kesepakatan baru Australia dengan Inggris dan AS juga telah memicu kemarahan Perancis, yang sebelumnya memiliki perjanjian dengan Australia soal pembelian kapal selam konvensional.

Berbicara pada forum Asia Society yang berlangsung secara virtual pada Selasa kemarin, Menlu RI Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia mencatat komitmen-komitmen yang dinyatakan Australia, termasuk janji negara itu untuk terus menghormati prinsip nonproliferasi dan hukum internasional.

“Tetapi saya menekankan bahwa yang tidak diinginkan oleh kita semua adalah kemungkinan meningkatnya perlombaan senjata dan power projection (unjuk kekuatan—red) di kawasan, yang tentunya akan dapat mengancam stabilitas keamanan kawasan,” kata Menlu RI.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres juga memperingatkan tentang meningkatnya ketegangan antara China dan AS.