Business is booming.

BEM UI Trending Usai Kritik 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf

BEM UI anak kuliahan ato dosen sih..? Napa kerjaannya ngesih2 nilai..?

BEM UI kembali trending karena kritik Presiden Jokowi.

Jika sebelumnya dengan gelar The King Of Lip Service kepada Presiden Jokowi, kali ini menyebut 2 tahun pemerintahan Jokowi-Maruf penuh kekurangan.

Namun ada netizen iseng yang membuat poling BEM paling goblox se Indonesia.

Jawabnya total mengarah pada BEM UI.

Berikut Cuitan Netizen terkait BEM UI

@jangjungjeng: Kekuasaan mudah untuk membalikkan fakta dgn cara menggiring opini publik
Semangat BEM UI !!

@evansparusa: BEM UI, termasuk pula BEM SI, termasuk pula entitias Mahasiswa adalah penjaga terakhir idealitas bangsa.

@muklistiono: Kebanyakan main game online kayaknya BEM UI ini…

@priyo53_priyo: Kira2 apa sih prestasi BEM UI buat Indonesia?

@woo_love_bot: hmmm mengkritisi boleh tapi kayaknya bem ui udah berlebihan sih menurut gue apalagi sampai kasih rapot merah and stuff

@ketelaumbi: BEM UI tolol kurang kerjaan bgt berasa pinter bet kalian ya jd mahasiswa ui emg kalian udh berbuat apa sama negara ?bacot iya lu dih

@pengarang_sajak: BEM UI anak kuliahan ato dosen sih..? Napa kerjaannya ngesih2 nilai..? Kl dah lulus kikira perusahaan mana yg mau terima mereka kerja..? Masih kuliah aja dah gila..

@andri220707: Cakeppp…Tuh Habis Di Gertak Uni Eropa Beliau langsung Resmikan Pabrik Biodiesel Di Kalsel,Kurang apa coba Kerja nya buat bangsa Ini…abaikan “BEM UI”

@Gladislagiwoy: BEM UI paling goblok?? tp emank bener sih.. BEM UI skrng gk berkualitas, trllu bnyk pesanan dan politik mungkin skrng Wajah dengan air mata bahagia

Baca Juga:  Rangkap Jabatan Rektor UI Prof Ari Kuncoro Dipermasalahkan Usai Panggil BEM UI

@Kotjo3: BEM UI siapa sih ???…Oh yang Kelompok Mahasewa…So So Idiot

Kritik BEM UI

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mencatat dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin penuh dengan kekurangan.

Berdasarkan hasil kajian, mereka menuntut agar Menteri Luhut Pandjaitan dievaluasi hingga beberapa menteri dicopot.

Mengacu pada hasil kajian, BEM UI meminta Jokowi untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut revisi UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya.

Jokowi juga diminta menghentikan proyek strategis nasional (PSN) yang merusak lingkungan hidup dan merampas hak warga.

Lalu, memasifkan penggunaan energi bersih terbarukan dengan mengurangi penggunaan energi kotor batubara.

Selain itu, BEM UI juga mendesak Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja para menterinya dan mencopot sejumlah menteri yang kinerjanya dinilai buruk.

“Melakukan evaluasi terhadap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait kinerjanya dalam mengkoordinasikan kementerian di bawahnya untuk melakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup,” kata BEM UI melalui keterangan pers, Kamis (21/10/2021).

Tuntutan kedua dari BEM UI adalah memastikan setiap orang dapat bebas menyampaikan pendapat baik di muka umum maupun melalui media elektronik dengan melakukan revisi terhadap pasal-pasal bermasalah UU ITE.

“Mencopot Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dari jabatannya atas kegagalannya dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta dalam melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu,” tulis BEM UI.

BEM UI juga menuntut agar Jokowi meningkatkan target NDC Indonesia sesuai perjanjian Paris, menargetkan Indonesia nol emisi di tahun 2045, melaksanakan perintah pengadilan terkait pencemaran udara, menghentikan proyek food estate yang memperparah deforestasi, serta deklarasikan darurat iklim.

Baca Juga:  Fauci Peringatkan Varian Lebih Ganas Daripada Delta

Atas desakan itu, BEM UI mendesak agar Presiden mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dari jabatannya atas dasar degradasi lingkungan dan realita perlindungan lingkungan hidup yang melemah.

Kemudian, menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan mengadili pelakunya melalui pengadilan HAM secara adil dan transparan.

Atas masalah ini, mereka meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dicopot dari jabatannya atas dasar kegagalannya dalam melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Terakhir, memastikan terciptanya kebebasan akademik di lingkup kampus dan memastikan tidak ada lagi mahasiswa dan dosen yang mendapat sanksi dari kampus karena menyampaikan analisa, pendapat, dan aspirasinya.

“Mencopot Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah gagal menciptakan jaminan kebebasan akademik di lingkungan kampus,” papar BEM UI.

Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...