Kali Ini Tagar Usut Mafia Minyak Goreng, Mafia atau Salah Urus Sih?

Tagar Usut Mafia Minyak Goreng atau #UsutMafiaMinyakGoreng trending.

Kecurigaan bahwa minyak goreng tengah dimainkan mafia mencuat karena kebutuhan rumah tangga itu langka di pasaran.

Padahal pemerintah telah menetapkan harga minyak goreng Rp 14.000 per liter sejak Rabu 19 Januari 2022.

Distribusi minyak goreng Rp 14.000 per liter sudah berjalan, namun di lapangan selalu habis dibeli konsumen, terutama ibu-ibu.

Menurut sejumlah karyawan minimarket, minyak goreng yang baru datang selalu jadi incaran.

Meski sudah dibatasi jumlah pembeliannya, tetap saja habis.

Lalu salahnya dimana? Benarkah ada permainan Mafia?

Berikut Cuitan sejumlah netizen terkait #UsutMafiaMinyakGoreng

@sutanmangarahrp” Akhir2 ini Minyak Goreng Sulit Didapat ? Sama Seperti Mencari Keadilan ?

@The_BosGenk: Setelah tingginya harga minyak goreng, Lalu minyak goreng disubsidi namun tiba-tiba hilang. Sulitkah mendapatkan minyak goreng di Indonesia yang menjadi negara terbesar produsen minyak kelapa sawit? Apa yang sebenarnya terjadi? #UsutMafiaMinyakGoreng

@Azzam_4z: Kosong untuk minyak goreng subsidi? Diborong atau ditimbun..?

@YulieReborn: Langkanya Minyak Goreng dipasaran, tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah yang tidak bisa menyentuh akar permasalahan. #UsutMafiaMinyakGoreng

@The_BosGenk: Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 7,6 trilyun untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Tapi harga dipasar belum stabil & minyak goreng msh sulit didapat..Kemana dana subsidi tersebut? #UsutMafiaMinyakGoreng

@clina009: Ada sinyal kartel dari kenaikan harga minyak goreng yang terjadi. Perusahaan-perusahaan besar di industri minyak goreng kompak menaikkan harga secara bersamaan.

Rabu (26/1/2022), KPPU melanjutkan hasil penelitian ke ranah hukum Thumbs up

Harga minyak goreng sudah ditetapkan Rp 14.000 per liter per 19 Januari lalu.

Bahkan harga itu akan berlaku minimal hingga 6 bulan ke depan.

Anehnya aksi borong minyak goreng masih saja terjadi.

Pada (29/1/2021) Seperti disaksikan redaksi Pejabatpublik.com di sebuah mini market di Sawangan, Depok, Jawa Barat.

Saat antre di kasir, seorang bapak menanyakan minyak goreng yang sudah ludes di raknya.

“Kenapa minyak goreng habis mbak, apa nggak diantar?”

“Diantar kok pak, tapi habis diborong ibu-ibu,” katanya.

Salah Urus Minyak Goreng?

Majalah Tempo Edisi 8 Februari 2022 menurunkan laporan utama Salah Urus Minyak Goreng.

Khairul Anam, Redaktur tempo memberi pengantar Begini:

Sebetulnya tidak ada rencana kami menulis laporan panjang tentang kenaikan harga minyak goreng.

Soal ini sudah banyak dikupas media online dan koran. Kami yang terbit mingguan tentu akan ketinggalan ketika mengangkat isu yang sudah habis beritanya ini. Apa yang baru?

Isu minyak goreng diputuskan rapat redaksi setelah kami mendengar ada seorang narasumber yang memberitahu bahwa ada yang tak beres dalam subsidi komoditas ini.

Ya, pemerintah berusaha menurunkan harga minyak goreng dengan menyuntikkan subsidi.

Selisih harga acuan keekonomian dengan harga eceran tertinggi minyak goreng akan ditambal dengan uang publik memakai dana pungutan ekspor sawit.

Ini cara yang sama ketika pemerintah menyubsidi biodiesel, yang dinikmati oleh perusahaan sawit.

Berbekal info awal itu, kami membuka lagi kronik geger minyak goreng ini.

Kok bisa negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia malah kedodoran mengendalikan harga minyak goreng yang terbuat dari sawit itu?

Seperti biasa, kami menemui beberapa narasumber, meriset, dan mempelajari semuanya.

Dari sana kami temukan harga minyak goreng berbanding lurus dengan harga minyak sawit dunia.

Selama ini harga minyak goreng lebih jarang menjadi buah mulut—seperti beras yang sering naik dan bikin geger—karena harga sawit relatif stabil, bahkan kerap rendah.

Ketika harga sawit melompat-lompat tak terkendali sejak pertengahan 2020 hingga akhir 2021, semua mulai sadar, ada yang “keliru” dalam tata niaga minyak goreng kita.

Di tengah jalan pengumpulan bahan, karena satu lain hal, kami menggeser fokus.

Yang mulanya ingin mengorek “main-main” di subsidi, kami belok ke upaya menjawab mengapa minyak goreng naik, bagaimana respons pemerintah, dan lain-lain.

Rupanya sawit ini seperti anak macan.

Pemerintah membesarkan anak macan dengan aneka kemudahan: dibela mati-matian, dibikinkan program biodiesel B30, hingga menyubsidinya.

Ternyata kebijakan itu membuat harga sawit tak jadi jatuh.

Naik terus. Namun, ketika harga tak terkendali, pemerintah seperti lupa narik rem.

Ada minyak goreng yang harganya tergantung sawit.

Jika sawit mahal, minyak goreng mengikuti.

Pemerintah baru sadar ketika harga minyak goreng naik jauh, membuat rakyatnya mengaduh, baru kemudian pemimpinnya mengeluh.

Karena pelbagai kebijakan diabaikan penugsaha yang sedang meraup cuan dari harga ekspor sawit.

Polisi juga memperingatkan pemakaian pungutan ekspor sawit sebagai sumber subsidi.

Setelah didorong dari sana-sini, baru pemerintah menerapkan kebijakan kunci: mengatur harga sawit dalam negeri, sambil mengancam pengusaha tak bisa ekspor jika tak memberikan jatah untuk pasokan dalam negeri.

Efektifkah kebijakan ini? Kami menyajikan lintang-pukang pemerintah meredam harga minyak goreng akibat terlalu murah hati kepada baron-baron sawit.