Melalui Trending Mpud, Mahfud MD Dikecam Soal Penghapusan Nama Soeharto dalam Keppres

Mahfud MD trending namun dengan sebutan mpud.

Diduga sebutan itu selarasa dengan munculnya Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara 1 Maret dimana nama Soeharto dihilangkan.

Nah Menkopolkam Mahfud MD membuat pembelaan, namun diserang habis-habisan oleh sejumlah netizen.

Menurut Mahfud MD, Keppres bukan buku sejarah sehingga harus mencantumkan nama pihak-pihak yang terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

Ia memastikan nama Soeharto tetap ada dalam sejarah peristiwa tersebut.

“Berita di bwh ini tak tepat. Kepres tsb bkn buku sejarah tp penetapan atas 1 titik krusial sejarah. Kepres tsb tdk menghilangkan nama Soeharto dll dlm SU 1 Maret 1949. Nama dan peran Soeharto disebutkan di Naskah Akademik Kepres yg sumbernya komprehensif.” Demikian  @mohmahfudmd

Namun netizen tetap menganggap pembelaan Mahfud MD hanya pembelaan tak berguna, ini karena kehadiran Soeharto.

Berikut cuitan sejumlah netizen terkait trending mpud

@RomitsuT: dalam pidato Sri Sultan Hamenku Buwono X jelas sekali runtutan peristiwanya dan dlm pidatonya tdk ada sama sekali menyebutkan nama Soekarno dlm peristiwa Serangan Umum 1949 di Yojga. Anehnya adalah kenapa tetiba dlm Kepres nama Soekarno-Hatta yg muncul sementara Soeharto hilang?

@timperumus: mpud mpuuudd…,sejak ente gabung dengan penguasa tingkah Lo aneh² saja. Main hape, nonton sinetron, dengar musik dll

@bachrum_achmadi· Prop Mpud mengaminkan dihilangkannya nama alm. Pak Harto dlm serangan umum 1 maret. Ternyata sekelas propesor cuma segitu, hanya krn dpt kursi sanggup “melacurkan” intelektualitasnya. Sangat memprihatinkan!

@Braja38551893: Mpud perlu minta ke Presiden tuk Revisi Keppres yg tak cantumkan peran Soeharto dlm S.U.1 Maret 1949. Logikanya,emang ada pasukan lain yg kuasai Jogja selain Pasukannya Pak Harto??…Wass saya selaku salah seorang anak kandung Pelaku S.O.1 Maret 1949.

@_hamhom: Mahfud Fakta Itu Netral, Tapi Sejarah Itu Tergantung Sudut Pandang Nya, Fakta Sejarah Itu Bukan Fakta Hukum, P Mpud Gak Salah Sih, Kritik Fadli Zone Soal Soeharto Juga Bagus Buat Nambah Prespektif Lain Dlm Melihat Sejarah

@212bowie: Mau ngomong ape lagi luh Mpud?  Sesuai dengan sejarah yg terjadi maka  rubah Keppres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

@zlebor02: Dl sy suka banget sm prof Mpud,,tp skrg sirna tnp bekas gegara kebnykn blunder hny demi jabatan…..

@kenjironagasak1: Mpud elo itu bisa seperti ini karena jasa siapa … ??? Inget saat yang lalu … Elo itu bukan siapa siapa kalau bukan karena jasa dari beliau …  Dasar manusia sampah baru jadi iblis saja bangga banget … !!

@ZulkifliUsman15: Fakta sejarah itu ada mpud… Janganlah dibolak-balik biar kalian tidak tercatat sbgai penjilat menjijikkan dlm sejarah bangsa ini…

Seperti diberitakan media, Mahfud MD buka suara ihwal Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tak mencantumkan nama Presiden RI Kedua Soeharto.

Menurut Mahfud, Keppres itu bukan buku sejarah, sehingga harus mencantumkan nama pihak-pihak yang terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Namun, ia memastikan nama Soeharto tetap ada dalam sejarah peristiwa tersebut.

“Ini adalah keputusan presiden tentang titik krusial terjadinya peristiwa, yaitu hari yang sangat penting. Ini bukan buku sejarah, kalau buku sejarah tentu akan sebutkan nama orang yang banyak,” kata Mahfud dalam keterangan video, Kamis (3/3).

Mahfud menjelaskan, dalam Keppres itu hanya menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan sebagai penggagas dan penggerak Serangan Umum 1 Maret 1949, yakni Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Panglima Jenderal Besar Soedirman.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, nama Soeharto dan tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam sejarah itu memang tidak dicantumkan.

Ia mengatakan, hal ini serupa dengan teks Prokolamasi Kemerdekaan yang ditandatangani Soekarno-Hatta.

Mahfud juga menegaskan bahwa jejak sejarah keterlibatan Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 tidak hilang meski tak dicantumkan dalam Keppres.

Pasalnya, nama Soeharto dan tokoh-tokoh lain yang terlihat tetap ada dalam buku naskah akademik.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya menyindir Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tak mencantumkan nama Presiden RI kedua, Soeharto sebagai sosok yang berperan dalam peristiwa itu.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso meminta semua pihak agar jangan sekali-kali menghilangkan sejarah. Selain Jenderal Soedirman dan Sri Sultan Hamengku Buwono, ada nama Soeharto dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.