Business is booming.

8 Tersangka Kasus Suap Rencana Pamberian Status WTP untuk Pemkab Bogor

“Jadi, ada keinginan dan kehendak, supaya pemkab meraih WTP tahun 2021

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan delapan tersangka kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Bogor, Ade Yasin (AY).

Dua dari delapan tersangka tersebut dihadirkan di belakang Ketua KPK Firli Bahuri dan Ketua BPK Isma Yatun yang menggelar jumpa pers.

Enam lainnya dibagi di samping kanan dan samping kiri meja jumpa pers.

Ada pun delapan tersangka masing-masing AY sebagai tersangka utama, MA (Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor), IA (Kasubdit Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor), dan RT (PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor).

Selain itu, KPK juga menetapkan empat pegawai BPK yang menjadi tim auditor pemeriksa laporan keuangan Pemkab Bogor.

Yakni ATM (Kasub Auditor IV Jawa Barat 3/Pengendali Teknis), AM (Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor), HNRK (Pemeriksa), dan DGTR (Pemeriksa).

Memburu opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah isu utama terkait kasus OTT Bupati Bogor Ade Yasin (AY).

Ade pun menyediakan dana cukup banyak demi posisi keuangan WTP untuk APBD 2021.

Opini WTP dari BPK telah diterima Pemkab Kabupaten Bogor pada laporan keuangan 2020.

“Jadi, ada keinginan dan kehendak, supaya pemkab meraih WTP tahun 2021,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam gelar perkara kasus OTT Ade Yasin.

Menurut Firli, menjawab pertanyaan wartawan, status opini WTP telah diperoleh Pemkab Bogor untuk laporan keuangan tahun 2020.

Baca Juga:  SMAN 21 Bandung Trending, Mereka Gagal Studi Tour Karena Uangnya Digelapkan ICL

Bupati Ade Yasih pun menyampaikan hal itu kepada stafnya.

Lalu mereka bergerak dengan berbagai cara termasuk berhubungan dengan anggota BPK Jawa Barat.

“Jadi ada kesatuan tujuan, antara Bupati Bogor dan perangkat daerah. Mereka tahu tujuan dan dampaknya,” kata Firli lagi.

Dalam kasus itu KPK melaporkan telah menangkap 12 orang di Bandung dan Bogor.

Namun hanya 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka baik sebagai pemberi siap dan penerima suap.

Sebanyak Rp 1,24 miliar berhasil diamankan KPK dalam kasus OTT tersebut.

Pegawai BPK Dicopot

Sementara itu Ketua BPK Isma Yatun yang baru terpilih Kamis 21 April 2022 memastikan pegawai BPK yang terlibat kasus Ade Yasin dicopot dari jabatannya.

“Kami sudah menonaktifkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar demikian juga dengan beberapa staf yang menjadi tim pemeriksa untuk kasus terkait ini,” kata Ketua BPK RI Isma Yatun dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4).

Isma menjelaskan pihaknya bakal memproses seluruh pegawai yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut.

Menurutnya, BPK memiliki mekanisme pemberian sanksi internal melalui Majelis Kehormatan Kode Etik. Proses tersebut nantinya akan melakukan pemeriksaan terhadap penegakan kode etik pegawai.

“Mewujudkan BPK sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri sesuai dengan amanah UU 1945 Pasal 23 ayat 3,” ucap dia seperti dilansir CNNIndonesia.

Ia menilai kasus tersebut menjadi pukulan keras bagi institusi BPK sebagai bagian dari lembaga pemerintahan yang juga memiliki peran dalam pemberantasan korupsi.

Oleh sebab itu, Isma menyatakan bakal mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap sejumlah anggotanya.

“Kami merasa sangat prihatin dengan kejadian terkini yang turut melibatkan pegawai BPK RI. Hal ini merupakan pukulan berat bagi BPK,” cetusnya.

Baca Juga:  Profil Shou Zi Chew, CEO Tiktok, Hadapi Serangan Kongres AS yang Berniat Melarang Tiktok di AS

Sebagai informasi, ada empat anggota BPK perwakilan Jawa Barat yang menjadi tersangka usai menerima suap dari Ade Yasin untuk memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pemerintah Kabupaten Bogor.

 

Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...