Business is booming.

Radikalisme Harus Dicegah dan Ditindak, Pihak Kampus Harus Tahu

Kampus harus memberikan rasa nyaman kepada para orang tua yang sekolahkan anaknya

Radikalisme di Indonesia dianggap sebagai paham yang membahayakan keutuhan NKRI.

Ini karena tidak hanya mengancam dari luar tetapi menyusupi ke dalam diri melalui pencucian otak yang dilakukan oleh kelompok intoleran.

Akademisi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Weda Kupita menilai perlu adanya regulasi yang mampu menindak tegas oknum atau individu yang menyebarkan paham radikal dan terorisme di kampus.

“Karena regulasi yang sekarang sudah ada seperti yang saya sampaikan tadi itu bahwa belum bisa memenuhi sebagai suatu standar untuk penanggulangan paham-paham radikal tadi itu, jadi belum ada regulasinya,” ujar Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) itu dalam siaran pers Pusat Media Damai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (PMD BNPT), Sabtu (4/6/2022).

Menurut dia, hal ini terkait dengan terbatasnya ruang gerak aparat penegak hukum dalam rangka menertibkan oknum penyebar narasi radikal terutama di lingkungan kampus.

“Hal itu membuat aparat yang berwenang itu seperti gamang atau ragu ragu, karena dia tidak ada payung hukumnya dalam hal paham radikalisme yang bertentangan dengan pancasila ini, itu yang pertama,” jelasnya seperti dilansir Antara.

Kedua, katanya, dengan memberikan kewenangan bertindak dari aparat pemerintah ketika menghadapi suatu kondisi atau peristiwa yang konkrit yang harus segera ditangani seperti halnya radikalisme, melalui kewenangan diskresi.

“Maka aparat pemerintah itu sebetulnya diberi suatu kewenangan bebas, yang mana harus tetap wajib melaksanakan atau menangani suatu peristiwa konkret tersebut untuk bisa ditangani yaitu dengan cara menggunakan diskresi,” ujarnya.

Namun demikian, terkait sebaran radikalisme di lingkungan kampus, dirinya setuju jika memang harus ada lembaga internal yang menengarai merebaknya paham-paham radikalisme intoleran dan terorisme di lingkungan kampus.

Baca Juga:  Miriam Ghani, Putri Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, Jalan Santai di NY

Hal ini guna menjadikan perguruan tinggi sebagai rumah yang nyaman untuk mengembangkan sikap moderat dan toleran.

Ia juga menilai kampus sudah sewajarnya harus mampu memetakan kelompok mahasiswa yang rentan maupun sudah terpapar paham-paham radikal, intoleran dan terorisme serta bagaimana paham tersebut bisa masuk ke lingkungan kampus.

“Pihak kampus harus mengetahui mahasiswa tersebut bisa terpapar melalui kelompok-kelompok seperti apa yang kemudian seharusnya bisa diwaspadai. Seharusnya kampus bisa memetakan hal tersebut,” ujarnya.

Hal ini menurutnya terkait dengan menjaga kepercayaan masyarakat khususnya para orang tua untuk menyekolahkan putra-putri mereka di lembaga pendidikan atau institusi yang terbaik.

“Hal tersebut tentunya perlu dilakukan agar para orang tua atau publik nantinya percaya dan tidak ragu bahwa perguruan tinggi atau kampus itu benar benar sebuah lembaga pendidikan yang aman dan nyaman untuk mengembangkan sikap mahasiswa yang memiliki pandangan wawasan moderat dan toleran,” jelas Weda.

Ia juga menilai perlu adanya kedekatan pihak kampus kepada unit kegiatan mahasiswa yang ada di dalam lingkungan kampus untuk bisa mendeteksi potensi terpaparnya paham-paham yang menyimpang tersebut di kalangan mahasiswa.

Selain itu, ia berharap kampus dapat meningkatkan kesadaran guna mewaspadai lingkungannya digunakan sebagai sarana menyebarkan paham radikal dan terorisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

“Tentunya yang perlu ditingkatkan kemudian adalah bagaimana cara jajaran pimpinan kampus itu mewaspadai jangan sampai kampus itu dijadikan sebagai suatu sarana untuk berkembang biaknya paham radikal, terorisme dan intoleransi,” kata Weda.

Sebelumnya, sekitar tahun 2016, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Hamdan Basyar menyoroti trend penggunaan dunia maya sebagai alat penyebaran paham radikal dari kelompok terorisme.

Mulai dari perekrutan untuk menjadi pelaku teror, hingga materi kursus membuat bom.

Baca Juga:  Profil Ebrahim Raisi, Presiden Iran yang Meninggal dalam Kecelakaan Helikopter

“Dunia maya menyodorkan ide-ide yang berkaitan dengan kekerasan juga menawarkan macam-macam. Kalau kita mau belajar membuat bom itu gampang saja tinggal buka internet. Nah ini kan bisa saja menjadikan kita yang tadinya tidak tau menjadi tau bom. Mereka merekrut melalui internet, kemudian dibina diberikan ajaran yang lebih radikal sebelum di tutorial ke praktek yang lebih ke teror, ” kata Hamdan Basyar.

Hamdan Basyar berpendapat, trend masyarakat menggunakan media sosial dalam keseharian, bisa digunakan untuk menyebarkan paham kontra radikal seperti hal nya pesan perdamaian seluruh umat beragama. Hal ini penting dilakukan untuk melawan penyebaran paham radikal dari kelompok teror.

“Saya kira media sosial bisa menempatkan diri sebagai peace journalism. Mendorong adanya kedamaian disana. Nah cara-cara ini menurut saya bisa kita balik, dari yang tadinya digunakan untuk meradikalisasi, kita manfaatkan sebaik-baiknya, ” imbuhnya seperti dilansir situs LIPI

Sementara itu seputar semakin banyak bermunculannya situs-situs penyebar paham radikal, Hamdan Basyar berpendapat tindakan Pemerintah menutup situs tersebut tidaklah efektif.

“Ada web-web yang mengajarkan kekerasan, nah barangkali ini bisa dilunakkan dengan cara misalnya kita masuk ke web itu melalui ruang pembaca, ” jelas Hamdan Basyar.

Lebih lanjut Hamdan Basyar menjelaskan, penyebaran gerakan radikal sedikit banyak juga dipengaruhi oleh kecenderungan pemberitaan media.

Hamdan berpendapat, media cenderung memberi ruang lebih pada kekerasan dalam narasi pemberitaan mengenai radikalisme dan terorisme.

Pemberitaan media menurut Hamdan, telah dipergunakan oleh kelompok radikal untuk merekrut anggota atau simpatisan.

Untuk itu Hamdan berharap, konsep jurnalisme damai bisa menjadi pegangan para jurnalis dan pimpinan media massa.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, peneliti bidang hukum LIPI Anas Saidi menjelaskan, Indonesia masih lengah dalam perkembangan masuknya paham radikal.

Baca Juga:  Petenis Remaja Leylah Fernandez Tembus Semifinal AS Terbuka

Bahkan menurutnya ajaran radikal sudah masuk sejak tingkat taman kanak-kanak (TK).

Kalangan mahasiswa pun menurutnya, menjadi incaran, sehingga bisa lahir kelompok radikal yang lebih terpelajar.

Untuk itu menurutnya, Pemerintah harus kerja ekstra keras membendung penyebaran paham radikal di dunia pendidikan.

Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...