Tagar Pansus Proyek Kereta Cepat Trending, Netizen Dorong DPR Bersikap

Tagar Pansus Proyek Kereta Cepat trending di media sosial Twitter pada Sabtu (6/8/2022), menyusul biaya proyek kereta cepat tersebut membengkak 1,9 miliar dolar AS.

Netizen pun bereaksi atas tambahan biaya tersebut hingga mereka mendukung dan ikut menyeru agar DPR membuat panitia khusus (pansus) atas keberadaan proyek kereta cepat itu.

Sedikitnya ada 1.911 ciutan (Tweets) disampaikan netizen secara beragam untuk mengawasi dan mengkontrol keberadaan proyek tersebut. Berikut ciutan mereka.

Seperti aku Twitter @Matagen3 menulis, “Mat pagi – mat wiken ! Faksi PKS DPR mengusulkan pembentukan Pansus hak angket terkait proyek pembangunan kereta cepat Jkt – Bdg . PKS mencatat banyaknya persoalan pada proyek tersebut. Setuju #PansusProyekKeretaCepat dan Dukung
#PansusProyekKeretaCepat secepatnya

Lalu akun Twitter @ban9_Said menulis, “Kereta Cepat BDG-JKT (mulai Januari 2016) panjang 142 KM, dgn biaya Rp. 114 T. Kereta Cepat Laos, panjang 414 KM, biaya Rp. 86 T (mulai 25 Desember 2016) telah rampung. Kita dorong DPR segera bentuk … #PansusProyekKeretaCepat #PansusProyekKeretaCepat”

Lalu akun Twitter @ZAMHARIBASYIR1 menulis, “Penghuni gedung Wakil Rakyat lagi sibuk ngumpulin duit utk ongkos ikut Pileg 2024. Kok mau diajak ngelawan penjaga gudang duit mana mau mereka.”

@ban9_Said menulis, “Jangan patah arang, tetap berisiik
Gaungkan ____ #PansusProyekKeretaCepat #PansusProyekKeretaCepat”

@Jordias414 menulis, “Ayo DPR brani tidak? #PansusProyekKeretaCepat #PansusProyekKeretaCepat”

@Matagen3 menulis, “Dukung …#PansusProyekKeretaCepat
#PansusProyekKeretaCepat”

@JoeHans05077820 menulis, “Jika kasus hambalang beramai-ramai dpr bikin pansus……kenapa ini cuma pks…?? Apa kalian kebagian bengkaknya ??”

@Matagen3 menulis, “Benar …seperakpun hrs tanggung jawab #PansusProyekKeretaCepat secepatnya … hanya #PansusProyekKeretaCepat solusinya”

@Icu663 menulis, “Harus bentuk pansus dan bongkar habis kejahatan di proyek kereta cepat jkt bandung”

@cintah__ menulis, “Walau tidak begitu yakin adanya Pansus bisa membongkar tuntas penyebab Mangkraknya tapi Proyek KCJB, setidaknya Kita melihat ada upaya dari salah satu Fraksi DPR yang mewakili suara Rakyat.
#PansusProyekKeretaCepat”

@Indravaro1 menulis, “Lah terus kenapa biaya bisa sampai membengkak.. ??? ayo usut donk.. jangan2 proyek mega korupsi lagi???”

@SoniUwong menulis, “Nggak nyampe Bandung…cuma sampe.Padalarang..1 jam lg ke Bandung..melewati jalan macet..masuk Cimahi atau lewat Pastuer….”

@yapholic menulis, “Sekali nyampe cuma sampai Padalarang… wkwkwk…oper2….”

Anggota DPR tolak pembengkakan biaya kereta cepat dibebankan ke APBN
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menolak penggunaan dana APBN untuk membiayai cost overrun atau beban pembengkakan biaya dari proyek infrastruktur pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Jangan terjebak mau menggelontorkan dana APBN untuk menanggung pembengkakan biaya,” kata Amin Ak dalam keterangan tertulis dikutip Antaranews.com di Jakarta, Kamis.

Amin menyebut peringatannya didasarkan pada sejumlah kejanggalan proyek kereta cepat Jakarta Bandung sejak proposal proyek disampaikan China medio Agustus 2015 silam.

China ketika itu, ujar dia, menawarkan biaya proyek yang lebih murah dibanding Jepang dan menjanjikan proyek dikerjakan secara business to business (B2B) tanpa perlu jaminan pemerintah.

Namun pada perjalanannya, menurut Amin, pembangunan ini membuat Indonesia terjebak pada dilema, melanjutkan proyek dengan risiko beban utang yang makin besar atau menghentikan proyek dengan risiko proyek mangkrak, namun tetap membayar utang yang sudah terlanjur berjalan.

Untuk menghentikannya, kata Amin, juga sulit selain karena sudah terlanjur menggunakan dana sangat besar, pengerjaan proyek ini sudah melebihi 80 persen.

“Sejak awal studi kelayakan dilakukan pihak China. Sangat aneh jika mereka tidak mampu mendeteksi potensi pembengkakan biaya tersebut. Apakah ini karena kredibilitas dan kualitas studi kelayakan yang rendah atau sebuah jebakan agar proyek rugi tersebut tetap berjalan,” papar Amin.

Kejanggalan lain, lanjut Amin, dari sisi bisnis, operasional kereta cepat Jakarta-Bandung ini sulit untuk balik modal karena dengan menghitung besarnya biaya pembangunan yang membengkak menjadi 7,9 miliar dolar AS dari semula hanya 5,13 miliar dolar AS, secara hitungan bisnis sangat sukar untuk bisa kembali modal.

Menurut Amin, situasinya mirip dengan apa yang dialami sejumlah negara yang menggunakan pendanaan dari China untuk pembangunan infrastruktur seperti Srilanka dan Pakistan.

Sebagaimana diwartakan, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan pemerintah optimistis Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bisa beroperasi pada 2023.

“Kami yakin kereta cepat segera bisa beroperasi, mudah-mudahan di tahun depan,” ujarnya dalam media briefing yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (26/7).

Ia menegaskan pihaknya bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi saat ini terus melakukan pengawasan secara ketat dalam proyek KCJB.

Pasalnya, proyek KCJB menjadi salah satu tujuan dari kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping saat KTT G20 di Indonesia pada November 2022.

Jebakan utang china diproyek kereta cepat, bikin gantung yang berakhir enggak sampe nyampe tujuan..#PansusProyekKeretaCepat #PansusProyekKeretaCepat pic.twitter.com/KhN4RnTcm7

— Ricky Barmans (@RickyBarmans) August 6, 2022