Tolak Kenaikan Harga BBM Trending, Netizen Khawatir Harga Pertalite Rp17 Ribu
Tagar Tolak Kenaikan Harga BBM trending di media sosial Twitter pada Minggu (28/8/2022), menyusul pemerintah akan menaikkan harga BBM di tengah menipisnya kuota BBM jenis Pertalite dan beban anggaran di APBN yang terus melonjak.
“Tentu ada dampak, baik terhadap industri, terhadap volume yang akan diserap kemudian juga akan berpengaruh sedikit juga terhadap daya beli dan juga berpengaruh terhadap inflasi. Nah, itu semua sedang dikalkulasi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sontak netizen bereaksi atas tagar Tolak Kenaikan Harga BBM hingga tercatat 3.044 ciutan (Tweets) mereka sampaikan. Berikut beragam ciutan mereka.
Seperti pemilik akun Twitter @Sayurmayur8899 menulis, “BBM naik pasti semua ikut naik.. gak mikir kesitu apa ya pejabat kita yg terhormat?”
Lalu @AchmadNm3 menulis, “#TolakKenaikanHarga_BBM bbm naik ekonomi makin sulit karna semua harga bahan pokok ikut melejit hingga rakyat menjerit #TolakKenaikanHargaBBM”
@Tumbuhan186713 menulis, “Rencana pemerintah mengumumkan harga pertalite naik bisa bikin inflasi menyentuh 7 persen. Harga sembako dan transportasi melambung.”
@heffheven menulis, “Klo subsidi di hapus, pertalite bisa 17rb per liter, Pertamax bisa 20rb … Klo gaji sebulan 50juta mah gpp Yg penghasilan nya 20jt per bulan aja dah ngap… Apalagi yg dibawah 4jt per bulan”
@RADITHVINA menulis, “Penyelewengan BBM jenis pertalite di lampjng sering dilakukan OKNUM aparat dgn cara memodifikasi kendaraan jenis roda 4 jenis avanza mengisi pertalite hingga 80 liter. Dan pastinya pihak karyawan SPBU main mata (seputaran Natar)”
@TyaDinaKoe menulis, “Rakyat hanya berharap mampu mengais secercah sinar dan harapan di ujung lorong gelap saat beban ekonomi semakin mencekik #TolakKenaikanHarga_BBM”
@AWeddingcraft menulis, “Pertalite naik 10 rb, UMR dinaikin juga, ITU BARU ADIL”
@Najazi731 menulis, “Logika sederhana dulu premium katanya di subsidi terus perlahan2 dikurangi akhirnya dengan alasan tidak tepat sasaran dihapuskan sekarang model seperti itu kembali ke pertalite nanti akan hilang semua harus beli pertamax….”
@egobegocentris menulis, “paling prank juga, ditunda kenaikan bbm guna naikkan pamor biar dicap tetep pro rakyat padahal tetep aja”
@Hadzar7 menulis, “Hadeh dampak ny bakal menyebar ini, dan faktor yg bakal terganggu pasti perekonomian masyarakat
Harga-harga lain bakal naik juga krna dampak bbm ini
Kasihan presiden ke 8 nnti hrus terbeban dgn ancur ny negara yg udh di pimpin presiden sblmnya”
@susipudjiastuti menulis, “Pak Presiden yth @jokowi subsidi tidak sehat untuk semua ..dalam prakteknya banyak penyelewengan, yg besar malah yg dapat subsidi. Sebaiknya subsidi BBM dihentikan & diberikan tunjangan hidup untk masyarakat berpendapatan rendah dg profesi pertanian, perhutanan & perikanan.”
“Berikan kepastian, keadilan &perlindungan hukum bagi semua kalangan/golongan masyarakat. Ketegasan & integritas aparat, juga kemudahan pengurusan apapun yg dibutuhkan masyarakat; Kurangi beban2 birokrasi & pungutan yg memberatkan kegiatan kerja/usaha/aktifitas positif masyarakat.“
@juan_dafi menulis,“Setuju subsidi BBM dicabut bu,perbanyak Kawasan Ekonomi khusus,alihkn utk sektor produktif..dorong UKM sbg penggerak utama ekonomi,permudah perijinan,insentif pajak utk pelaku UKM,potong mata rantai distribusi hasil bumi dri petani sampai konsumen shingga petani makmur”
@oed61 menulis, “Sy setuju Subsidi dicabut tetapi khusus untuk papan, sandang & pangan tetap di bantu subsidi.
Saat ini segera perbaiki Apk2 milik pemerintah & data NIK agar seluruh masyarakat bisa memiliki Rekening Bank guna penyaluran subsidi 3 hal tsb diatas seperti “tunjangan pensiunan”
@capparuni menulis, “Efek pencabutan subsidi lebih gawat Bu Susi, chaos, memicu konflik sosial yg dampaknya lebih besar ke semua sendi kehidupan mulai dari kenaikan harga bahan pokok, kalau gak terjangkau banyak yg lapar, transportasi naik, mobilisasi org terhambat & inflasi, pengangguran, kemiskinan”
@Sastro20200778 menulis, “Mf Bu….praktek subsidi langsung TDK semudah diteorinya… Apalagi kepala desa terpilih adalah hasil proses “politik”.”
@wahyudinedy7 menulis, “Menurut saya bagaimanapun bbm bisa memicu inflasi, ending nya yg kena dampak pasti masyarakat bawah juga yg mau tdk mau harus membeli barang dg harga mahal.”
@akiakiudud menulis, “Bu Susi bukan subsidi yang dihentikan tapi korupsi yang harus dihentikan”
@beningjatmiko menulis, “Maaf Bu Susi , untuk ini saya tidak sependapat , kalau memang dianggap tidak tepat sasaran maka tata kelola nya saja diperbaiki. Kasihan rakyat kecil terlalu berat kalau dilepas dengan harga pasar, subsidi juga sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya”
@kerberooz menulis, “Agree bu, keputusan yg sulit
Bakal banyak yg demo dll. Tp hrs dlakukan krn subsidi ini tdk sehat”
@GalihRockeNRoll menulis, “Setuju sih di hapuskan subsidi bbm krna yg nikmatin orang2 mampu. Mobil bagus2 keluaran baru aja pada ngisi pertalite. Pemerintah harus menghadirkan transportasi umum yg aman, nyaman, gratis smpe ke desa2 sebagai pengganti subsidi bbm”
@DedyNad_id menuli, “”Kalau dihentikan subsidi BBM khusus nya untuk mobil pribadi Stju,tapi kalau untuk motor 250cc kebawah maaf sy sangat tidak setuju, dan untuk usulan diberikan tunjangan kpd yang berhak kemungkinan jg tdk bisa dapat merata!, Jadi untuk motor harus Tetap disupsidi”
@jotafana menulis, “Sy kurang setuju ibu @susipudjiastuti
Dalam prakteknya penyaluran tunjangan lebih rawan penyelewengan. Dan harga2 lain akan naik signfk imbas harga bbm. Mungkin lebih baik jika subsidi BBM hanya utk roda 2 & angkut/niaga(plat kuning).”
@pemerentah menulis, “Ini juga rawan penyelewengan sih, yg ada motor dimodif buat nampung bbm subsidi utk dijual lagi semua kebijakan ada risiko penyelewengannya, tinggal pertimbangan matang2 mana yg lebih kecil kerugiannya…”
@ecoecou menulis, “Masalah ini susah bu, mending protocol nya aja di perketat. Soalnya pada saat pasca pandemi ini kemampuan beli dan ekonomi masyrakat belum stabil, kalo subsidi langsung di cabut dampak nya akan terlalu besar. Harga naik akan gila gilaan yg mana akan berdampak ke menengah ke bawa”
@ujangs184 menulis, “Sejak kaman orba namanya subsidi itu hanya drama dan akal2annya mafia, dari pemerintah dapat tetapi dijual kepada pengusaha kaya, rakyat dpt apa, hanya jadi korban, abunawas semua itu? BLT jg yg dpt orang2 kaya, famili dukuh/RT/kelurahan?”
@FAspesial menulis, “Mudah bicara dengan teori teori..
Kalau dihentikan subsidi dan ada gejolak yg menganggu stabilitas keamanan gimana?”
@alexanderdrspan menulis, “Setuju bu. Pak @jokowi jangan mengulang kesalahan pendahulu2 yg memanjakan org yg tdk sepatutnya menerima BBM bersubsidi.”
@sakurakechi menulis, “Kalo subsidi tidak kuat untuk BBM mending subsidi silang aja dan perbagus moda trasnportasi masal”
@angkasaaan menulis, “Iya, benar sekali Bu. BBM jangan disubsidi tarik pelan pelan ganti dgn kebutuhan primer yg murah.”
@sumardimarjono menulis, “Yg diselesaikan penyelewengannya bu @susipudjiastuti bukan malah mencabut subsidi..”
Pemerintah siap gelontorkan bantuan sosial jika harga BBM naik
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah siap menyalurkan bantuan sosial jika harga bahan bakar minyak (BBM) harus dinaikkan.
Menurut Airlangga, yang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, program bantuan sosial (bansos) tersebut untuk memitigasi dampak negatif ke perekonomian masyarakat dengan adanya kenaikan harga energi.
“Ya, tentu perlindungan sosialnya akan kita tebalkan. Kita sudah punya banyak sistem yang sudah dilakukan selama dalam Komite Penanganan COVID-19 dan PEN,” ujarnya dikutip Antaranews.com.
Airlangga mengatakan jajaran menteri masih merumuskan bansos tersebut termasuk skenario kebijakan harga BBM di tengah semakin menipisnya kuota BBM jenis Pertalite dan beban anggaran di APBN yang terus melonjak.
Selain dampak ke kegiatan konsumsi masyarakat, ujar Airlangga, pemerintah juga sedang mengalkulasi dampak dari rencana kenaikan harga BBM terhadap kegiatan industri.
Kenaikan harga BBM akan mempengaruhi daya beli atau permintaan konsumen, dan juga laju inflasi yang akan berimbas pada jalannya roda usaha.
“Tentu ada dampak, baik terhadap industri, terhadap volume yang akan diserap kemudian juga akan berpengaruh sedikit juga terhadap daya beli dan juga berpengaruh terhadap inflasi. Nah, itu semua sedang dikalkulasi,” ujarnya.
Airlangga mengatakan jajaran menteri masih mengevaluasi rencana perubahan harga BBM Pertalite hingga 1-2 hari ke depan sebelum dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo pada pekan ini.
Pemerintah harus menyiapkan sejumlah skema terkait perubahan kebijakan harga BBM Pertalite, agar kuota BBM yang disubsidi pemerintah itu dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun sesuai pagu APBN 2022.
Adapun belanja subsidi dan kompensasi yang dikucurkan pemerintah hingga Agustus 2022 sudah mencapai Rp502,4 triliun, yang terdiri atas subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp293,5 triliun.
Padahal, saat ini kuota subsidi Pertalite hanya tersisa enam juta kiloliter dari 23 juta kiloliter subsidi yang disepakati hingga akhir 2022. Dengan sisa kuota tersebut, pemerintah memperkirakan Pertalite subsidi akan habis pada Oktober 2022.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada menteri agar perubahan harga Pertalite diputuskan secara hati-hati dan dikalkulasikan dengan matang agar tidak menurunkan daya beli rakyat dan tak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” kata Jokowi, Selasa (23/8/2022).