Bjorka Trending, Netizen: Mending Bikin Timsus Turunkan Harga BBM?

Tagar Bjorka masih trending di media sosial Twitter pada Rabu (14/9/2022), menyusul pemerintah membentuk tim khusus untuk menghalau ulah peretas Bjorka yang menyerang sejumlah situs pemerintahan.

Tim khusus bernama Tim Respon Darurat (emergency response team) itu terdiri dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Netizen pun bereaksi, menanggapi tagar Bjorka hingga tercatat 94.600 ciutan (Tweets) yang mereka sampaikan. Berikut beragam ciutan mereka.

Seperti pemilik akun Twitter @MataNajwa menulis,“Tim khusus lawan Bjorka bentukan Jokowi akan terdiri dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Kominfo, Polri, dan Badan Inteligen Negara (BIN). Masih belum ada konfirmasi kapan tim mulai bekerja, nih. Semoga sih secepatnya, ya soalnya data udah banyak yang bocor.”

Lalu akun Twitter @shouraidenki menulis, “mending bikin tim khusus buat usut tuntas sambo cs usut tuntas kenaikan BBM, sory gua sekubu sama bjorka.”

@Rus02Dani menulis, “Mending bentuk Tim khusus turunkan harga BBM ..”

@wahhend menulis, “Jadi dari dulu gak ada tim buat cegah nanganin ginian? Terus dari dulu kerjanya apaan???”

@SarifudinTjeng menulis, “Assallammualaikhum wrb..
Paling bagus buka tuh para pejabat yang korupsi juga DPO korupsi sekaligus bocorkan para penghianat bangsa.
Kalau kami Rakyat tak ambil pusing sebab HP bisa dijual buat beli beras juga ikan asin buat makan sehari²
# gitu aja repot..”

@MY_Effendi17 menulis, “Shrusnya pak presiden bentuk tim gk usah diumumkan, lngsung aja scra sembunyi.”

@MataNajwa menulis, “Better late than never deh walaupun baru dibentuk setelah data pejabat dibobol *eh.”

@Boneng1927 menulis, “Ibarat polisi mau nangkep penjahat tapi ngomong ke penjahatnya “HE KAMU MAU SAYA TANGKAP” Ya pastinya penjahatnya lari duluan donk sebelum ketangkep. Seharusnya ga usah ngomong bentuk ini bentuk itu. Tiba tiba langsung ngadain konfrensi pers dengan tersangka bjorka baru (jempol)”

@Byorx1Byorx menulis, “biar di kata apa coba? kata pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati,ini malah sebaliknya,”

@lynsora1 menulis, “ya namanya juga negara politik identitas. Apa-apa harus diumumkan biar dapet pamornya, biar orang2 yang gak ngerti tapi punya hak pilih tetap ada di kubu mereka.”

@bieocth menulis, “Berita Sambo kok ga kelihatan lagi?”

@Zaryanto97 menulis, “Biasa gan, Konspirasi aja ini buat Pengalihan Issue”

@bangmoraganteng menulis, “Masih ingat dinda Najwa dgn panama paper? Si bjorka itu hanya membuka sesuatu yg busuk yg sedang disembunyikan oleh pemerintah. Sebaiknya jokowi menjadikan dia kabareskrim untuk membongkar borok semuanya.”

@TheScr4ppy menulis, “Tapi data yg bocor bukan rahasia banget kok… dan belum ada sistem elektronik yang terdampak. Jadi santai aja”

@JNursiyono menulis, “Muncul anggaran, padahal sebelumnya ada anggaran 1,8 M, eh dibikin kolam”

@ChaamidFajri menulis, “Kira-kira, kalo @Bjorkanism4 udah ketangkep, trus pemerintah bakal apain ya? Hukumannya bakal apa? Kan katanya data yang dibongkar cuma data ngga penting tuh. Apakah sanksi terorisme karena sudah meneror para pejabat? Tapi kok merasa diteror? Kan datanya ngga penting.”

@_RobiDr menulis, “Baru mau beli payung pas udah basah kuyup”

@Johannespartogi menulis, “Orang mah sedia payung sebelum hujan, ini udah kena hujan baru nyari² payung.”

@mfk_id menulis, “Ombaknya bagus mb… Pengalihan demi pengalihan tersusun rapi”

@fahmisyahab52 menulis, “beli data di darknet…. terus bilang sudah bisa bobol… wkwkwkwkw”

@Tuahsakti11 menulis, “Semoga mereka tau alat apa yg mereka butuhkan”

@dhee_dood menulis, “Loh ngapain di cari, ga perlu ambil pusing krn data pribadi kan bukan rahasia. Apalagi org terkenal, Data pribadi terbuka, tak perlu dibocorkan”

@anggandrn__ menulis, “Enak bener Kominfo sama BSSN kalo ada masalah langsung dibantu timsus, artinya kepala2nya gabisa pecahin masalah”

@N4z1_20 menulis, “Regrenasi … Klo buattim jangan yang tua melulu .. kasih yang muda muda yang tidak perlu pandai berbicara didepan umum .. Bahkan lulusan tkj sekalipun masih lebih baik dari sarjana ekonomi … klo mengjadapi yang bginian”

@kangmirdja menulis, “Polisi harusnya bisa menangani ini. Mereka punya aplikasi web intelegen yg harganya lumayan mahal. Bisa menjelajah deep web, kalau cuma akun medsos sih kecil, mungkin Polri juga sdh tau siapa dibalik akun Bjorka itu”

@ridwanrh3 menulis, “Seharusnya secepatnya ganti menterinya yg berlagak pinter itu, kata bjorka aja dibilang menteri bodoh yg gk tau apa2 hadehhh”

@phasyo menulis, “Tim khusus, isinya: ‘biasa aja’,
kok gak ada yg keliatan ‘khusus’… Kalo di sepak bola: gak ada ‘kiper cadangan’ apa? Udah sering ‘kebobolan’ masih ‘dipasang’ aja…”

@tedjaderajat menulis, “Ini hacker bener? Atwu hanya pengalihan isu politik supaya isu kenaikan BBM di alihkan”

@Gibun56454827 menulis, “Awas. Cuma cari pansos aja si hacker ini .masa hacker cari panggung. Di seluruh dunia hacker silent (blue ocean)..”

Peretas Bjorka Hanya Punya Data Umum

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.Plate menyebut data yang dimiliki oleh peretas Bjorka adalah data umum.

“Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar salah satunya oleh Bjorka, tapi data-data tersebut setelah ditelaah sementara adalah data-data yang bersifat umum. Bukan data-data spesifik dan bukan data-data ter-update,” kata Menkominfo Johnny G Plate dikutip Antaranews.com di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/2022).

Johnny G Plate mengaku baru melakukan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.

“Tim lintas kementerian lembaga dan BSSN, Kominfo, Polri dan BIN berkoordinasi untuk menelaah secara dalam,” ungkap Johnny.

Johnny juga menyebut akan dibentuk tim khusus yaitu “emergency response team” untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia.

“Juga untuk menjaga kepercayaan publik. Jadi akan ada ‘emergency response team’, (anggotanya) dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” tambah Johnny.

Johnny juga mengaku ada keterbatasan pemerintah dalam melakukan komunikasi publik.

“Saya mengajak rekan-rekan media, ini data sangat strategis dan data juga bisa terkait dengan ‘sovereignity’, kedaulatan kita, termasuk sangat geopolitis. Mohon media jangan sampai memberitakan yang memberikan dampak kebingungan kepada masyarakat karena ini banyak hal-hal teknis yang kadang salah kutip yang mengakibatkan satu dengan lainnya warga bangsa kita saling ‘mem-bully’. Jangan sampai,” ungkap Johnny.

Ia berharap saat menghadapi serangan peretasan dapat dibangun kekuatan nasional dan bergotong royong menghadapi semua bahaya, termasuk dalam ruang digital.

“Bahaya dalam ruang digital tersebut adalah bentuknya tindakan kriminal digital. Ini harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama. Berbeda pendapat itu normal dalam demokrasi. Namun, saat untuk kepentingan negara secara keseluruhan, mari kita jaga kekompakan,” tuturnya.

Menkominfo juga mengatakan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) telah disetujui di rapat tingkat 1 oleh panja Komisi 1 DPR dengan pemerintah.

“Kami sekarang tunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat 2 yaitu rapat paripurna DPR, mudah-mudahan nanti dengan disahkan RUU PDP jadi UU PDP ada payung hukum yang lebih baik untuk menjaga data,” kata Johnny.

Terbaru, peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.

Klaim dari Bjorka tersebut kemudian diunggah oleh salah satu akun Twitter “DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence”, yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler (trending topic) di Twitter hingga Sabtu pagi.

Dalam unggahan di akun Twitter itu disebutkan bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor.

Peretas dengan identitas Bjorka juga sebelumnya kerap mengklaim telah meretas data-data terkait kependudukan Indonesia, seperti data registrasi “SIM Card Prabayar” dan data milik salah satu provider telekomunikasi.