Tagar Heru Budi trending di media sosial Twitter pada Senin (10/10/2022), menyusul Rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Jokowi menetapkan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
Sontak netizen gaduh menanggapi tagar Heru Budi yang trending hingga tercatat 7.385 ciutan mereka sampaikan. Berikut beragam ciutan mereka.
Seperti pemilik akun Twitter @alisraa01011971 menulis, “Sapu kotor kok dipilih utk bersih bersih. Malah bersihin barang bukti korupsi saat mereka dulu menjabat.”
Lalu akun Twitter @MensosJ menulis, “Maksudnya nantang publik anti korupsi untuk demo KPK lanjutkan prosesnya.”
@pramukhtiko menulis, “Itulah problem kronis kita. Susah cari pejabat yg clear en Clean, di KPK sekalipun! Krn pejabat bersih dibersihkan, Pejabat jujur tidak mujur. (Revolusi mental gagal, revolusi akhlak ditolak).”
@tok_suharto menulis, “setuju Om, kita butuh kejujuran mengakui bahwa masyarakat perlu dicerdaskan bukan dibodohkan”
@FendyRome menulis, “Menyelamatkan majikannya mantan gubernur dan wakil gubernur sebelum Anies Baswedan🤔”
@Juwang_Muda menulis, “Seharusnya Demi Hukum ; Pengangkatannya Tidak Sah dan Batal.”
@alidetroy menulis, “Tapi banyak pihak yg tersirep dan tak mampu berbuat apa2. Fakta berbicara, para pakar dan ahli tidak berfungsi dan bahkan nyaris tak berguna”
@levyabbas1 menulis, “Biarin dah, Plt Gub DKI bakalan diawasi oleh jutaan warga DKI yg sekarang sdh punya ‘standard kebahagiaan’ yg tinggi karena prestasi Gubernur sebelumnya…”
@arifin_karim1 menulis, “O,o,o,oooo….sebentar lagi dokumen sebagai bukti temuan BPK ilang….”
@MawarSolitaire menulis, “bkn hny pemda yg memiki nya
pak anies ga bodoh.. ttu pny lengkap smua kegiatan yg di lakukn nya slm jd gub dki itu hal yg mudah”
@esasuryo menulis, “Dia diangkat supaya cari data yg bisa menjerat Bang Anies jadi tersangka….itu tugas pertama nya…kalau ngurus Jakarta sdh okey….kondisi nya”
@dedieasy menulis, “orang ini menang lotre”
@LebakTomy menulis, “Seperti dikatakan Pak RR, bahwa strategi LBP adalah menempatkan orang-orang bermasalah pada posisi tertentu agar mudah diatur. Sekali mereka membangkang, KPK siap menerkam. Jahat bukan?”
@Penjejakbumi01 menulis, “Luar biasa anda @jokowi orang yg bermasalah kok diangkat pj selama 2 tahun lagi?”
@bnbnbnyuyu menulis, “Rakyat semua dianggap gedebok Pisang. Dan si tolol2 itu menganggap terlalu pintar berpolitik.”
@guccidirajo menulis, “Justru saat ini yg dipake orang2 bermasalah.. supaya gampang dikendalikan.”
@PrimaVardhana menulis, “Strategi amankan kasus korupsi jamaah yang berpotensi terungkap pasca Pilpres 2024 🤣🤣🤣”
@masdar_yanto menulis, “Mudah mudahan Allah akan membuka mata kita, kita tunggu sopo sik salah bakal seleh”
@deliari25 menulis, “Buat jadi Staff Admin di swasta aja syarat 1 adalah Integrity. Kok ini yg bermasalah malah ditunjuk???”
@AndryChrist3 menulis, “KPK ngapain aja kerjanya ? Sibuk mencari cari formula E?”
@Univenot menulis, “Perampokan dan korupsi yang belum usai… lanjuut”
@JPrabavany menulis, “Biar bisa melanggengkan sepak terjang para koruptor dan oligarki”
@roy_roy_roy menulis, “Saat yg pas buat menghilangkan jejak…
Bakar bukti2.. Hilangkan jejek… Beres urusan…!”
@FaisalA55496673 menulis, “Firli pasti lindungi dia krn geng nya?”
@syufainal menulis, “Kalau konplotannya rezim tidak masalah itu.”
@4mm4_10108 menulis, “Belum tuntas msh ada yg harus dikuras, harus dilanjutkan 🙊”
@LuckyLudjainat1 menulis, “Begini kok katanya rezim ditakuti oleh koruptor? Milih pejabad PLT GUB aza yang Bermasalah..🥺”
@GanRusdi menulis, “Alamat habis aset DKI…. aset sendiri di jual dibeli sendiri….. Kotor”
@XXX_SamURay63 menulis, “Terus gerombolan yg mau tegakkan hukum kok mingkem enggak kriminalisasi si Heru toh pasal2nya gampang dicari, sementara formula e jauh lebih susah”
@soesilo_bams menulis, “Mungkin melanjutkan misi yg tertunda ????”
Jokowi Minta Heru Budi Atasi Macet dan Banjir di Jakarta
Presiden Joko Widodo meminta Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, yang terpilih sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan pada 16 Oktober 2022 mendatang dapat mengatasi persoalan utama Ibu Kota DKI Jakarta, seperti macet dan banjir.
“Kemarin saya sudah saya sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta, macet, banjir harus ada progres perkembangan yang signifikan,” kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (10/10/2022).
Heru Budi Hartono ditetapkan sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dalam Rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (7/10/2022) siang.
“Saya kan udah kenal Pak Heru lama sekali, sejak (saya) jadi apa, wali kota di DKI; kemudian waktu memegang badan keuangan saya tahu betul rekam jejak (Heru) secara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya,” kata Jokowi.
Presiden juga menilai Heru memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan siapa pun.
“Sehingga kami harapkan nanti ada percepatan-percepatan, termasuk yang berkaitan dengan tata ruang,” tambah Jokowi.
Heru dipilih sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta menyingkirkan dua kandidat lain, yakni Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bachtiar.
Dalam Rapat TPA tersebut, dihadiri pula oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, serta perwakilan lembaga dari Badan Intelijen Negara (BIN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Sebelum menjabat sebagai Kasetpres sejak 2017, Heru Budi Hartono pernah menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) tahun 2015 semasa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Heru Budi Hartono saat itu dipercaya Ahok mengurusi normalisasi Waduk Pluit.
Pada 2014, Heru menjabat Wali Kota Jakarta Utara saat posisi Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Jokowi.
Sedangkan di 2013, Heru menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) serta Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara.