BPOM Trending, Ini Profil Bos BPOM yang Didesak Mundur Netizen

Tagar BPOM trending di media sosial Twitter pada Rabu (2/11/2022), menyusul Komisi IX DPR menggelar rapat kerja dengan Kepala BPOM Penny K Lukito salah satunya bahas kasus gangguan ginjal akut yang merengut anak-anak di sejumlah daerah.

Sontak netizen gaduh menanggapi tagar BPOM yang trending hingga tercatat 5.865 ciutan (Tweets yang mereka sampaikan. Berikut beragam ciutan mereka.

BPOM harus ikut bertanggung jawab karena ikut terbitkan ijin edar.

Sejak BPOM 'persulit' vaksin dalam negeri dan lebih utamakan vaksin asing, saya sudah duga ada mafia medis yang sedang kendalikan. pic.twitter.com/vk04rfAyqJ

— Gadjah Mada (@nusantara_one) October 31, 2022

Seperti pemilik akun Twitter @nusantara_one menulis, “BPOM harus ikut bertanggung jawab karena ikut terbitkan ijin edar.
Sejak BPOM ‘persulit’ vaksin dalam negeri dan lebih utamakan vaksin asing, saya sudah duga ada mafia medis yang sedang kendalikan.”

Lalu akun Twitter @dawiguna menulis, “Waktu urus ijin edar, Produsen pakai bahan baku bermutu. Sudah keluar ijin, Produsen pakai bahan baku gak jelas, ternyata EG tinggi. Lantas salahkan BPOM krn keluarin ijin edar???”

@aharisth menulis, “Ya salah…. BPOM tugasnya mengawasi. Jadi jgn percaya begiti saja. Sampling obat diperiksa secara random setiap kali ada produksi….”

@Sgrdamai menulis, “Masyarakat yg Menjadi Korban Apakah Tdk Bisa Menuntut Secara Pidana BPOM Atas Kelalaian Kerjanya Yg Fatal dan Tlh Menyebabkan adanya Korban Jiwa? Apakah BPOM Hanya Memeriksa Cuma sampel yg diberikan Pabrik? Bukan Mengambil Sampel Produk yg Dari Pasar utk Produk yg sdh Beredar?”

@nusantara_one menulis, “Biasanya sample acak diambil dari pasar atau mall, kemungkinan hal itu ditiadakan makanya tidak ada temuan apapun. Kepala BPOM harus mundur!”

@DangdutEmpire menulis, “Karena yg di test BPOM aman. Kalian ganti resep, mana mereka tahu? Apoteker pabrik coba tunjukkan resep dan bahan baku.”

@PribadiBales menulis, “Bagaimanapun BPOM tdk bisa lepas dari tanggung jawab bukankah semua produk sebelum dan sesudah edar ada pra pengecekan dan paskah pengecekan yg pada akhirnya diterbitkan ijin edar?”

@raintears67 menulis, “BPOM sangat ketat dg obat & hasil farmasi produk dalam negeri dg dalih keselamatan rakyat namun kasus ini membuktikan, standar BPOM dipertanyakan. Apakah standar ketat itu hanya formalitas?”

@brotosunarto1 menulis, “iya, sekarang sibuk tuding sana-tuding sini & beri sana-beri sini surat peringatan juga pemberian sanksi nembak perusahaan-perusahaan farmasi. lha kepanjangan institusi itu apa & fungsi keberadaan institusi itu apa? introspeksi dirilah”

@caloproperty menulis, “Seharusnya sebagai lembaga pengawas harus nya sudah ada warning sebelum diedarkan….
Ini kenapa pengawas baru nyadar ada nya jatuh korban yg mana produk nya dibawah pengawasan nya… Ada Apa ini…?”

@dawiguna menulis, “Waktu awal diedarkan kan memang aman, Kalau terus dirubah bahannya, emangnya BPOM sesakti apa bisa tahu? Lagipula, ini pasti belum lama diganti, sebab kasusnya baru meledak sekarang. Padahal itu kan obat udah lama dapat ijin edar”

@TambaraPoltak menulis, “Sudah seharusnya kepala bpom mengundurkan diri sebagai pertanggung jawaban moral”

Profil Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito

Wikipedia menulis, Penny Kusumastuti Lukito (lahir 9 November 1963) adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68/TPA tanggal 19 Juli 2016.

Ia mendapat gelar sarjana teknik lingkungan dari Institut Teknologi Bandung dan gelar doktor dari Universitas Wisconsin–Madison.

Penny merupakan Kepala Badan POM pertama yang dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara.

Sebelumnya, ia merupakan Aparatur Sipil Negara Perencana Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millenium Development Goals (MDGs), pada periode 2013-2016.

Selain itu, selama perjalanan karirnya, beliau juga pernah menjabat diantaranya menjadi Kepala Bagian Penataan Ruang pada tahun 2000-2001 di Direktorat Penataan Ruang, Pertahanan, dan Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS kemudian menjadi Kepala Sub Direktorat Lingkungan Hidup periode 2001-2002.

Sesuai kebutuhan organisasi, Penny juga menjabat sebagai Direktur Perkotaan dan Perdesaan pada tahun 2002-2005 pada Deputi Bidang Regional dan Otonomi Daerah BAPPENAS, menjadi Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan pada 2005-2007 pada Inspektorat Utama BAPPENAS, menjadi Direktur Lingkungan Hidup pada tahun 2007-2008 di Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, BAPPENAS, serta menjabat sebagai Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan, BAPPENAS pada tahun 2008-2011.

Setelah memperoleh gelar Insinyur Teknik Lingkungan, Penny mengambil pendidikan lanjutan dan mendapatkan gelar Master in City Planning (MCP) dari Massachusetts Institute of Techonology (MIT), Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat.

Setelah itu, ia mendapatkan gelar doktoral dengan Major bidang Teknik Lingkungan, dan Minor di Urban and Regional Planning, University of Wisconsin-Madison.

Beberapa artikel yang dimuat di koran nasional juga dihasilkan ibu dari 4 (empat) orang anak, selain Ibu Penny telah mengikuti Advanced Training tentang Kajian Kebijakan Publik (Bridging Research to Policy) di Queensland University, Brisbane-Australia pada tahun 2013.

Ia juga dipercaya menjadi Narasumber dan Delegasi RI pada rangkaian Global Dialog for Ministries and Agency for International Development Cooperation terkait South-South Cooperation bersama Negara-negara di kawasan Asia dan Amerika Latin pada tahun 2013-2014.

Atas pengabdiannya, negara telah memberikan penghargaan SATYA LENCANA WIRAKARYA berdasarkan Kepres No. 043/TK/2006 tahun 2006 dan SATYA LENCANA KARYA XX TAHUN dari Presiden RI pada tahun 2011 setelah mengabdi 20 tahun sebagai perencana BAPPENAS serta menerima penghargaan SATYA LENCANA KARYA XXX TAHUN dari Presiden RI pada tahun 2020 setelah mengabdi 30 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil (26 tahun di BAPPENAS dan 5 tahun sebagai Kepala BPOM)

BPOM Ungkap Celah Produk Senyawa Perusak Ginjal Masuk ke Indonesia

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Penny K Lukito mengungkap adanya celah distribusi produk senyawa kimia perusak ginjal masuk ke pasar farmasi di Indonesia.

“Gap yang sudah kami ditemukan bahwa bahan baku yang digunakan industri farmasi masuk ke Indonesia tidak melalui pengawasan BPOM,” kata Penny K Lukito dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Bahan baku yang dimaksud bernama Propilen Glikol (PG) maupun Polietilena Glikol (PEG) sebagai senyawa pelarut yang umum digunakan dalam industri pangan, kosmetik, tekstil dan farmasi.

Khusus produk PG dan PEG bagi kebutuhan farmasi, kata Penny, wajib memenuhi standar baku mutu untuk memperoleh status pharmaceutical grade. Salah satu indikatornya adalah ketentuan ambang batas aman maksimal 0,1 mg/ml.

Ketentuan lainnya adalah keharusan produsen bahan baku obat mengantongi sertifikat cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dari BPOM RI.

Menurut Penny, bahan baku obat pharmaceutical grade memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan industrial grade, sebab harus melalui mekanisme purifikasi tingkat tinggi di bawah pengawasan BPOM RI.

“PG dan PEG ini masuk ke Indonesia melalui Kementerian Perdagangan melalui mekanisme non-larangan dan pembatasan. Jadi, tidak melalui Surat Keterangan Impor (SKI) BPOM,” katanya.

Hal itu yang kemudian menyebabkan BPOM tidak bisa mengawasi mutu dan keamanan bahan baku tersebut saat masuk ke Indonesia.

“Gap itu yang dimanfaatkan oleh para penjahat. Penelusuran kami bersama kepolisian sampai ke importir dan distributor pelarut ini, ada indikasi kesengajaan dalam perubahan sumber bahan baku yang tidak dilaporkan kepada BPOM,” katanya.

Penny telah melaporkan situasi itu kepada Presiden Joko Widodo beserta instansi terkait agar izin distribusi senyawa pelarut PG dan PEG melalui SKI BPOM.

“Alasan Kementerian Perdagangan, bahan pelarut ini digunakan industri lain seperti cat, tekstil dan lainnya. Harusnya khusus pharmaceutical grade bisa masuk ke SKI BPOM. Tapi selama ini aturan itu belum ada,” katanya.

Seperti diketahui, kandungan PG dan PEG yang melampaui ambang batas aman dapat memicu senyawa perusak ginjal bernama Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG).

EG dan DEG dapat berubah menjadi kristal kecil perusak ginjal saat diproses oleh metabolisme tubuh manusia. Situasi itu kemudian dikaitkan dengan kasus gangguan ginjal akut di Indonesia.

Dalam agenda yang sama, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin melaporkan hingga Selasa (1/11/2022), jumlah kasus gangguan ginjal akut secara nasional mencapai total 325 kasus. Sebanyak 178 pasien di antaranya dilaporkan meninggal dunia.

Jumlah kasus tertinggi berada di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Aceh, Sumatera Barat dan Bali.