Kamis 20 Februari 2025 Jangan Lewat Istana Negara, Ada Demoo Mahasiswa “Indonesia Gelap”
Yakni persis pada pelantikan Kapala Daerah di depan Istana negara.
Aksi demonstrasi bertema Indonesia Gelap digelar pada 17 Febrari 2025.
Aksi ini tak memperoleh respon dari pemerintah Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming.
Untuk itu demo yang diprakarsai Badan Eksekutif Mahasuswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melanjutkan aksi yang puncaknya digelar Kamis (20/02/2025).
Yakni persis pada pelantikan Kapala Daerah di depan Istana negara.
Aksi ini merupakan respons terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kontroversial, termasuk pemangkasan anggaran untuk mendanai program makanan bergizi gratis.
Selain itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) memberlakukan pemberhentian luar biasa untuk 25 perjalanan kereta api jarak jauh di Stasiun Jatinegara pada 19-20 Februari 2025 sebagai langkah antisipasi terkait aksi demonstrasi.
Perlu diketahui, istilah “Indonesia Gelap” juga digunakan oleh PLN untuk program pemeliharaan jaringan listrik yang menyebabkan pemadaman sementara di beberapa wilayah. Namun, dalam konteks ini, “Indonesia Gelap” merujuk pada aksi demonstrasi yang sedang berlangsung.
Bagi Anda yang berada di Jakarta, disarankan untuk menghindari area sekitar Istana Negara dan Patung Kuda Arjuna Wiwaha selama periode demonstrasi untuk menghindari kemacetan dan potensi gangguan lainnya.
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar puncak demo bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025).
13 Tuntutan Mahasiswa
1 Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2 Cabut proyek strategis nasional untuk mewujudkan reforma agraria sejati.
3 Tolak revisi undang-undang Minerba yang dianggap membungkam suara kritis di kampus.
4 Hapuskan multi fungsi ABRI untuk menghindari represi dalam sektor sipil.
5 Sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat untuk perlindungan hukum.
6 Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap mengancam pendidikan dan kesehatan.
7 Evaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran.
8 Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
9 Mendesak Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset.
10 Menolak revisi undang-undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi menguatkan impunitas aparat.
11 Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih untuk mengatasi borosnya pejabat.
12 Menolak revisi peraturan DPR tentang tata tertib yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.
13 Reformasi kepolisian Republik Indonesia untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.