Business is booming.

Tagar Indonesia Berbenah Trending, Simak 17 + 8 Tuntutan Rakyat

"Kita butuh #IndonesiaBerbenah. Indonesia Berbenah = Indonesia yang memperbaiki diri, berani berubah, dan bergerak maju,” tulis akun @siunyucomic

Hari ini hastag atau tagar  Indonesia Berbenah (#IndonesiaBerbenah) trending.

Hastag tersebut sebenarnya lanjutan dari #indonesiagelap #ResetIndonesia dan #WargaJagaWarga

Juga 17+8 tuntutan Rakyat dan tiga warna perlawanan rakyat Resistance Blue, Brave Pink, dan Hero Green.

Nah 17+8 Tuntutan Rakyat adalah berbagai aspirasi dan desakan rakyat yang beredar pada unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia Agustus 2025 di media sosial.

Termask dalam #IndonesiaBerbenah.

Tuntutan tersebut terdiri dari 17 poin tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang dilayangkan kepada pemerintahan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Sejumlah tokoh pemengaruh yang mengunggah postingan tersebut antara lain Jerome Polin, Andovi da Lopez, JS Khairen, Cania Citta, Fathia Izzati, dan Abigail Limuria.

Tuntutan tersebut merangkum desakan yang datang dari 211 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam YLBHI, serta siaran pers yang dikeluarkan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

“Perubahan itu bukan cuma janji manis. Bukan sekadar slogan kosong. Kita butuh UPDATE. Kita butuh #IndonesiaBerbenah. Indonesia Berbenah = Indonesia yang memperbaiki diri, berani berubah, dan bergerak maju,” tulis akun @siunyucomic

“Marah boleh! Marah itu harus! Justru aneh kalau tidak marah dengan situasi Indonesia saat ini… Atau setidaknya kecewa, sedih dan berbagai campur aduk perasaan lainnya,” @mrgrethanna.

“Udah 80 tahun merdeka, tapi rasanya ga pernah merdeka. Karena apa? karena yang ngejajahnya bangsa sendiri. #ResetIndonesia #IndonesiaBerbenah #indonesiagelap,” @fisyapping

Baca Juga:  Profil Brigjen Pol Veris Septiansyah, Alumni Akpol 1994, Karobankum Divkum Polri

“Menolak dibungkam. #ResetIndonesia #IndonesiaBerbenah,” @aruinceria

“Percayalah, selama kita  memudahkan urusan orang lain maka Allah SWT pasti akan memudahkan urusan kita juga. Aku mengalaminya sendiri hari ini. #IndonesiaBerbenah,” @djedjeandrea

“Teman-teman, kita fokus pada poin-poin ini ya! Mari kita kawal dan perjuangkan terus. Jangan sampai fokus kita terpecah belah oleh narasi lain. GASSS share, repost, dan sebarkan ini seluas-luasnya di semua platform. Salam perjuangan!! #Reset #IndonesiaBerbenah @iyctc_id

17+8 Tuntutan Rakyat

Tuntutan Jangka Pendek

Kepada Presiden Prabowo:

1 Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

2 Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28–30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat:

3 Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).

4 Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).

5 Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

Kepada Ketua Umum Partai Politik:

6 Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

7 Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

8 Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.

Kepada Kepolisian Republik Indonesia:

9 Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.

10 Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

11 Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.

Kepada TNI (Tentara Nasional Indonesia):

12 Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

13 Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

Baca Juga:  Ini Tugas-tugas Non Kebakaran yang Kini Kerap Mengandalkan Damkar

14 Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Kepada Kementerian Sektor Ekonomi:

15 Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.

16 Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

17 Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Tuntutan Jangka Panjang

1 Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran

Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

2 Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

3 Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

4 Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

5 Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis

DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

6 TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

Baca Juga:  Profil Kombes Pol Hamam Wahyudi, Akpol 2002, Kapolresta Tanjungpinang

7 Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangan terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

8 Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

 

 

 

 

Orang Lain Juga Baca
Komentar
Loading...