DPW Tolak SK Menkum Trending, Pemerintah Menambah Kisuh PPP?
Mereka menilai, apa yang disahkan cacat hukum dan tidak sesuai mekanisme organisasi. Jadi, SK ini justru bikin luka baru, bukan Solusi,
DPW Tolak SK Menkum trending. DPW yang dimaksud adalah singkatan dari Dewan Pengurus Wilayah atau Dewan Pimpinan Wilayah PPP.
DPW merupakan struktur organisasi tingkat provinsi dalam sebuah partai politik atau organisasi di Indonesia.
DPW berada di bawah Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan membawahi Dewan Pengurus Cabang (DPC) di tingkat kabupaten/kota.
Dalam Kasus PPP, DPW Tolak SK Menkum trending adalah keterlibatan pemerintah dalam kasus pasca muktamar PPP.
PPP sendiri kini sedang kisruh pasca muktamar PPP di Hotel Mercure, Ancol, yang dimulai, Sabtu (27/9/2025).
Hasil Muktamar, PPP terbelah. Yang satu dipimpin ketua Muhammad Mardiono, PPP satu lagi Agus Suparmanto.
Dan Kamis (3/10/2025) Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas tiba-tiba telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Mardiono.
Pengesahan itu setelah kubu Mardiono mengajukan berkas-berkas ke Kementerian Hukum dan dinyatakan memenuhi syarat administrasi serta telah seusai dengan AD/ART hasil Muktamar PPP ke-9 di Makassar.
“Banyak DPW PPP langsung menolak keras SK ini. Mereka menilai, apa yang disahkan cacat hukum dan tidak sesuai mekanisme organisasi. Jadi, SK ini justru bikin luka baru, bukan Solusi,” tulis akun @anakbuRT.
“Negara harus jadi pelindung demokrasi, bukan sebaliknya. DPW Tolak SK Menkum karena telah melemahkan prinsip demokrasi. DPW Tolak SK Menkum,” @elvamirey
“Jika pemerintah beneran serius menjaga demokrasi, harusnya mereka membuka dialog dengan semua kubu nih jgn cuma satu kubu doang. DPW Tolak SK Menkum,” @FahruFahruu
“Hukum yang sehat harus berpihak pada kebenaran, bukan pada kekuasaan, sampai DPW Tolak SK Menkum berarti ada yg salah dengan hukum itu,” @1_rffi
“Kalau DPW aja banyak yang nolak, berarti ini nggak beres. DPW Tolak SK Menkum,”@rkentaa
Profil Singkat PPP
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), atau P3 adalah sebuah partai politik di Indonesia.
Pada saat pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973 partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan.
Yakni Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI).
Ketua pertama saat itu adalah Mohammad Syafa’at Mintaredja.
Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973.
PPP yang langganan menjadi partai di DPR, Pada Pemilu Legislatif 2024, untuk pertama kalinya perolehan suara PPP menurun signifikan dan akhirnya PPP gagal lolos ke DPR-RI.
Cicit dari pendiri dan ketua umum pertama Partai Persatuan Pembangunan (PPP),Alvaro Rafi Syafaat Mintaredja atau yang lebih dikenal dengan Alvaro Mintaredja, terlihat kembali aktif mewakili keluarga di PPP sejak 2025 setelah partai yang didirikan oleh kakek buyutnya yaitu Mohammad Syafa’at Mintaredja tidak lolos Senayan.
Seperti diketahui bahwa anak pertama Mohammad Syafa’at Mintaredja yaitu Evac Syafruddin Mintaredja memutuskan untuk tidak mengikuti jejak sang ayah dan memilih untuk merintis karir dari bawah hingga akhir hayatnya menjadi Kepala Biro Media di Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dibawah Wakil Presiden Jusuf Kalla.