Profil dan Riwayat Pendidikan Asrul Sani, Hakim MK yang Digugat Ijazah Doktornya
Ia meraih Doktor Ilmu Hukum dari Collegium Humanum – Warsaw Management University, Polandia pada 2023.
Asrul Sani Hakim MK trending. Ia diadukan Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi terkait legalitas ijazah palsu yang diduga palsu.
Dia menyebut universitas tempat Arsul Sani menempuh program doktor kini tengah diselidiki otoritas antikorupsi Polandia.
Menurut catatan, gelar Doktor Ilmu Hukum Asrul Sani diperoleh dari Collegium Humanum – Warsaw Management University, Polandia pada 2023.
Disertasinya berjudul “Re-examining the considerations of national security and human rights protection in counterterrorism legal policy: a case study on Indonesia post-Bali bombings”.
Terungkapnya operasi yang dilakukan KPK Polandia terhadap Collegium Humanum – Warsaw Management University, membuat seorang pejabat di Indonesia kini diragukan keaslian ijazahnya.
Sebelumnya dikabarkan surat kabar Rzeczpospolita yang menyebutkan bahwa universitas tersebut diduga menerima suap untuk menerbitkan lebih dari seribu ijazah palsu.
Pendiri dan mantan rektor universitas itu, Pawe Czarnecki, ditahan dengan tuduhan 30 kejahatan, termasuk menerima suap senilai Rp4,1 miliar.
Skandal ini melibatkan banyak pejabat Polandia yang diwajibkan memiliki gelar tertentu untuk menduduki posisi penting.
Ada pun syarat menjadi Hakim Konstitusi di Indonesia meliputi persyaratan umum, khusus, administratif, dan bebas rangkap jabatan.
Persyaratan umum mencakup menjadi warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
Persyaratan khusus antara lain berijazah doktor hukum, berusia minimal 55 tahun, mampu secara jasmani dan rohani, serta memiliki pengalaman kerja di bidang hukum minimal 15 tahun.
Profil Arsul Sani
Arsul Sani lahir 8 Januari 1964 (61 tahun).
Sejak 18 Januari 2024 ia menjabat Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Sebelumnya, Arsul merupakan politikus yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Ia sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024.
Juga sempat duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dua periode sejak 2014 hingga 2024 yang mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah X yang meliputi Batang, Pekalongan, Pemalang dan Kota Pekalongan.
Arsul bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia (HAM) dan keamanan serta ia juga menjadi anggota Badan Legislasi DPR.
Selain itu, Arsul adalah Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan sejak 20 Mei 2016, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Romahurmuziy.
Arsul Sani dilahirkan di Kabupaten Pekalongan pada 8 Desember 1964 sebagai seorang putra dari sembilan bersaudara.
Ayah Arsul, Kiai Haji Abdullah Fadjari (1934–2004), seorang ulama Nahdlatul Ulama, politikus yang pada masa Orde Baru pernah menjabat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan 1987–1992
Lalu ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pekalongan dua periode, dan deklarator PPP Jawa Tengah.
Ibu Arsul Sani, Nyai Hajjah Rodhiyah merupakan seorang guru TK Aisyiyah Pekajangan dan pernah menjadi aktivis Muhammadiyah.
Riwayat Pendidikan
SD Pekajangan II (1976),
SMP Negeri 1 Pekalongan (1979),
SMA Negeri 1 Pekalongan (1982).
Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1987.
Magister Sains S2 Ilmu Komunikasi dari STIKOM The London School of Public Relations, Jakarta pada 2007.
Sempat ambil S3 Justice & Policy, Glasgow Caledonian University, Skotlandia sejak 2011, tetapi tidak dituntaskan.
Doktor Ilmu Hukum dari Collegium Humanum – Warsaw Management University, Polandia pada 2023.
Disertasinya berjudul “Re-examining the considerations of national security and human rights protection in counterterrorism legal policy: a case study on Indonesia post-Bali bombings”.
Riwayat pekerjaan
Hakim Konstitusi RI 2024–Sekarang (Petahana)
DPR RI, Sebagai: Anggota. Tahun: 2014–2019, 2019–2024
MPR RI, Sebagai: Wakil Ketua MPR RI. Tahun: 2019–2024
BAKN, Sebagai: Anggota. Tahun: 2017–2019
Pansus KPK, Sebagai: Anggota. Tahun: 2017–2018
BAMUS, Sebagai: Anggota. Tahun: 2015–2019
Komisi III, Sebagai: Kapoksi. Tahun: 2014–2019
Badan Legislasi, Sebagai: Anggota. Tahun: 2014–2015
Pansus RUU Terorisme, Sebagai: Anggota. Tahun: 2014–2016
SAP Advocates, Sebagai: Founding Partner. Tahun: 2004–
PT Tupperware Indonesia, Sebagai: Komisaris. Tahun: 1997–2014
Karim Sani Lawfirm, Sebagai: Founding Partner. Tahun: 1997–2004
Dunhill Madden Butler, Sebagai: Visiting Lawyer & Kepala GDP Surabaya. Tahun: 1989–1997
Ted & Partner, Sebagai: Senior Lawyer. Tahun: 1988–1989
LBH Jakarta, Sebagai: . Tahun: 1986–1988
Journal Hukum & Pembangunan UI, Sebagai: Editor. Tahun: 1986–1988
Riwayat organisasi
DPP PPP, Sebagai: Sekretaris Jenderal. Tahun: 2016 – 2021
IKADIN, Sebagai: Ketua Bid. Luar Negeri. Tahun: 2007 – 2013
ICCA, Sebagai: Chairman. Tahun: 2006 – 2008
LPBH NU, Sebagai: Wkl. Ketua Bid. Tahun: 2005 – 2010